Outline Politik Hukum

1. Pengertian
2. Tempat dimana dirumuskan politik hukum
   1. Nasional: Konstitusi, UU/Perpu
   2. Internasional:
      1. Konvensi PBB: exl. UNCHR
      2. Konvensi Internasional: exl. UNCLOS, UNCITRAL,
      3. Konvensi Regional/Regional Treaty/Regional + (Misalnya ASEAN+China, Korsel, dan Jepang)
      4. Mutual Legal Assistance in Criminal Matters
      5. ASEAN Framework on Services
      6. Multilateral Agreement
      7. Trilateral Agreement
      8. Bilateral Agreement: Agreement between GO to GO, G to GO, GO to NGO, NGO to NGO
3. Faktor yang mempengaruhi lahirnya dansubstansi politik hukum (Filosofis):

Politik Hukum Pembentukan UU No. 23 Tahun 2004 Sebagai Upaya Perlindungan HAM

Hak Asasi Manusia yang telah diperjuangkan semenjak jaman Socrates, Plateo dan Aristotelas terus berkembang sampai lahirnya Magna Charta, Petition Of Rights, Hobeas Corpus Act, Bill Of Rights, dan Universal Declaration of Human Rights tanggal 10 Desember 1948 yang antara lain mencantumkan, bahwa setiap orang mempunyai hidup dan kemerdekaan dan keamanan badan. Pun di Indonesia telah dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar yang menambahkan perlindungan Hak Asasi Manusia dalam ketentuannya dan diberlakukannya pula Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 dan Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ini merupakan kesadaran global terhadap kesamaan semua manusia untuk mendapatkan haknya sebagai ”manusia”. Secara umum manusia terdiri dari jenis laki-laki dan perempuan, yang berarti bahwa baik laki-laki maupun perempuan berhak untuk dilindung haknya sebagai manusia secara sama. Namun pada kenyataanya, hampir di seluruh dunia, perempuan menempatkan posisi inferior di bawah laki-laki secara sosial – seperti di lingkungan domestik – atau secara ekonomi baik dsebabkan oleh budaya patriarki maupun sebab lainnya.

Soal UAS Politik Hukum

Soal Ujian pada mata kuliah Politik Hukum di bawah bimbingan Prof. Dr. Satya Arinanto, SH., MH.

Soal UAS Politik Hukum