Beranda > Catatan Kuliah, Dari Dosen, Politik Hukum > Outline Politik Hukum

Outline Politik Hukum

  1. Pengertian
  2. Tempat dimana dirumuskan politik hukum
    1. Nasional: Konstitusi, UU/Perpu
    2. Internasional:
      1. Konvensi PBB: exl. UNCHR
      2. Konvensi Internasional: exl. UNCLOS, UNCITRAL,
      3. Konvensi Regional/Regional Treaty/Regional + (Misalnya ASEAN+China, Korsel, dan Jepang)
      4. Mutual Legal Assistance in Criminal Matters
      5. ASEAN Framework on Services
      6. Multilateral Agreement
      7. Trilateral Agreement
      8. Bilateral Agreement: Agreement between GO to GO, G to GO, GO to NGO, NGO to NGO
  3. Faktor yang mempengaruhi lahirnya dansubstansi politik hukum (Filosofis):
    1. Legal System
      1. Staatsfundamentalnorm
      2. Staatsphilosophishnorm
      3. Konstitusi
    2. Kolonialisme
    3. Liberalisme
    4. Materialisme
    5. Kapitalisme
    6. Feodalisme
    7. Religioisme
    8. Humanisme
    9. Culturalisme
    10. Ethnical Assimilation
    11. Interelationship of Civilization
    12. Sosialisme
    13. Authoritarisme
    14. Militerisme
    15. Sistem Ketatanegaraan
    16. Interdependency
    17. Globalisasi
    18. Kerjasama Internasional
    19. Kerjasama Multilateral
    20. Human Rights
  4. Sosial: Kemajemukan:
    1. Agama
    2. Suku
    3. Ras
    4. Ekonomi
    5. Struktur sosial
    6. Strata sosial
  5. Politik: Sistem perpolitikan hukum
    1. Psychopilitic masyarakat: acceptation Résistance
    2. International relationship
    3. Globalisasi
    4. Perdagangan bebas
    5. Komunikasi dan informasi
    6. Borderless
    7. Keadaan genting dan memaksa
    8. Konvensi dalam penyelenggaraan Negara
  6. Lembaga konstitusional dalammembuat ataumerumuskan politik hokum
    1. Nasional:
      1. DPR
      2. Presiden
      3. DPR bersama dengan Presiden
    2. Perumusan Politik Hukum dalam:
      1. Konstitusi
      2. UU/Perpu
      3. Multilateral Agreement
    3. Internasional:
      1. Konvensi PBB
      2. Konvensi Internasional
      3. Regional Agreement
      4. Trilateral Agreement
      5. Bilateral Agreement
  7. Judicial Review
    1. Mahkamah Konstitusi
      1. Untuk: Undang Undang terhadap UUD
      2. Implikasi yuridis dari putusan MK
    2. Mahkamah Agung:
      1. Untuk: peraturan perundangan di bawah Undang-undang
      2. Implikasi yuridis dari putusan MA
  8. Pengertian politik hukum harus ditarik dari unsurnya, yaitu:
    1. Lembaga Negara/Pejabat yang berwenang membuat Politik hukum:
      1. Konstitusi: MPR (DPR dan DPD)
      2. UU/PERPU: DPR dengan persetujuan bersama Presiden
      3. PP: Presiden
      4. Perpres: Presiden
      5. Perda/Qanun/Perdasus tingkat Propinsi: DPRD dengan persetujuan bersama Gubernur
      6. Perda/Qanun tingkat Kabupaten/Kota: DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota
    2. Substansi/materi muatan: Suatu keinginan/kehendak/kemauan yang merespon kondisi empiric, tidak bertentangan dengan ideologi negara futuralistik, tidak bertentangan dengan HAM, mengandung amanat keadilan,
    3. Diundangkan, disahkan
    4. Enter into force and binding
    5. Diumumkan dalam Lembaran Negara RI, (LNRI), Berita Negara,(UU/PP/PERPRES), Lembaran Daerah (PERDA/, Berita Daerah (Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota).
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: