Beranda > Politik Hukum, Tugas Individu > Politik Hukum Pembentukan UU No. 23 Tahun 2004 Sebagai Upaya Perlindungan HAM

Politik Hukum Pembentukan UU No. 23 Tahun 2004 Sebagai Upaya Perlindungan HAM

Hak Asasi Manusia yang telah diperjuangkan semenjak jaman Socrates, Plateo dan Aristotelas terus berkembang sampai lahirnya Magna Charta, Petition Of Rights, Hobeas Corpus Act, Bill Of Rights, dan Universal Declaration of Human Rights tanggal 10 Desember 1948 yang antara lain mencantumkan, bahwa setiap orang mempunyai hidup dan kemerdekaan dan keamanan badan. Pun di Indonesia telah dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar yang menambahkan perlindungan Hak Asasi Manusia dalam ketentuannya dan diberlakukannya pula Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 dan Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ini merupakan kesadaran global terhadap kesamaan semua manusia untuk mendapatkan haknya sebagai ”manusia”. Secara umum manusia terdiri dari jenis laki-laki dan perempuan, yang berarti bahwa baik laki-laki maupun perempuan berhak untuk dilindung haknya sebagai manusia secara sama. Namun pada kenyataanya, hampir di seluruh dunia, perempuan menempatkan posisi inferior di bawah laki-laki secara sosial – seperti di lingkungan domestik – atau secara ekonomi baik dsebabkan oleh budaya patriarki maupun sebab lainnya.

Kesadaran global dan posisi lemah perempuan yang kerap kali menjadi korban dalam setiap segi kehidupan inilah yang mendorong lahirnya gerakan perempuan untuk membela hak-haknya sebagai manusia. Perkembangan gerakan perempuan ini telah berkembang di banyak negara di dunia, termasuk juga di Indonesia. Para perempuan kian menyadari bahwa ketidakadilan yang di derita kaumnya segera diakhiri. Sebab ketidakadilan tersebut antara lain menyebabkan kekerasan terhadap perempuan, baik di lingkup domestik, maupun di lingkup publik. Kekerasan semacam ini lalu dikenal sebagai kekerasan berbasis jender (gender-based violence).

Kekerasan berbasis jender adalah istilah yang menunjuk kepada kekerasan yang melibatkan laki-laki dan perempuan, dan dimana biasanya yang menjadi korban adalah perempuan sebagai akibat adanya distribusi kekuasaaan yang timpang antara laki-laki dan perempuran. Disebut kekerasan berbasis jender karena ia menunjuk pada dampak status jender perempuan yang subordinat dalam masyarakat. Hampir semua kebudayaan, tradisi, norma dan institusi sosial melegitimasi serta memberi lampu hijau bagi kekerasan terhadap perempuan sebagai korban ke arah kesenjangan relasi jender dan kuasa yang timpang antara perempuan dan laki-laki yang dibangun dan dipelihara oleh stereotip jender sebagai logika dasar penyebab kekerasan terhadap perempuan.

Menyadari fenomena kekerasan yang sudah lama ada di masyarakat dan mengakarnya sebab-sebab kekerasan tersebut, maka para aktivis perempuan di seluruh dunia telah mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melakukan serangkaian konferensi yang memperjuangkan hak-hak perempuan dan salah satunya telah melahirkan Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women [CEDAW]) pada tahun 1979 dan pada tahun 1993 melahirkan sebuah Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (The United Nation Declaration on the Elimination of Violence Against Women).

Di Indonesia, pemerintah telah meratifikasi Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 sebagai perwujudan partisipasi Indonesian dalam usaha menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Namun hal tersebut dirasakan belum cukup memberikan perlindungan terhadap perempuan dalam berbagai kasus kekerasan. Pada kenyataannya kasus kekerasan dalam keluarga terutama terhadap perempuan semakin banyak terjadi di masyarakat. Kekerasan dalam keluarga terjadi dalam bentuk pemukulan, perampasan kemerdekaan, kekerasan seksual dan perkosaan terhadap anak perempuan atau isteri serta ekploitasi. Kekerasan dalam rumah tangga atau yang sering disebut kekerasan domestik ini bisa dilakukan oleh suami kepada isteri, isteri kepada suami, atau orang tua terhadap anak. Namun banyak kasus yang paling kerap terjadi adalah kekerasan yang dilakukan suami terhadap isterinya.

Merebaknya tindakan kekerasan ini di Indonesia telah mendorong berbagai penanganan untuk mengatasinya. Dasawarsa 90-an telah mencatat lahirnya berbagai lembaga yang memberi perhatian kepada masalah ini. Salah satu bentuk perhatian itu adalah dengan mendirikan berbagai pusat pelayanan perempuan korban kekerasan. [i]

Dari data Women’s Crisis Center di Jakarta selama tahun 1997-2002 telah diterima pengaduan 879 kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang terjadi di Jabotabek. Dari data–data yang masuk menunjukkan bahwa pelaku kekerasan terbanyak adalah suami korban (67,26 – 74 %). Sementara Rifka Annisa Women’s Crisis Center di Yogyakarta, selama tahun 1994-2001 menerima pengaduan sebanyak 1037 kasus kekerasan terhadap isteri yang terjadi di Yogyakarta dan Jawa Tengah.[ii]

Sepanjang tahun 1997 ada 116 kasus isteri yang mengalami kekerasan dari suaminya, mengadu ke meja konsultasi Rifka Annisa. Angka lebh rendah dibanding hasil peneliitian Rifka Annisa pada tahun 1995 yang menunjukkan bahwa dari 235 perempuan yang berstatus isteri, 187 diantaranya pernah mengalami kekerasan baik emosional maupun fisik oleh suaminya. Angka ini hanya sampel, ibarat sebuah gunung es, maka ini adalah bagian puncaknya, bagian yang terlihat saja.[iii]

Dari data-data kasus kekerasan dalam rumah tangga di atas dapat terlihat bahwa kebutuhan akan adanya UU yang khusus mengatur kekerasan dalam rumah tangga sebagai kejahatan dan memberikan perlindungan tertentu bagi korban dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga dirasakan makin mendesak. Oleh karena itu kelompok perempuan yang pekerjaannya bersentuhan langsung dengan para korban KDRT mengajukan inisiatif untuk menyampaikan suatu draf yang berisikan Rancangan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada Komisi VII DPR RI dan Badan legislasi DPR RI. Dipelopori oleh sejumlah LSM/Ormas Perempuan yang tergabung dalam Jangkar (1998-1999), terdiri dari LBH-APIK Jakarta (sebagai penggagas dan pembuat draft awal sejak tahun 1997), Rifka An-Nisa, Kalyanamitra, Mitra Perempuan, Fatayat dan Muslimat NU, Gembala Baik, Savy Amira, SpeK, LBH-Jakarta dan Derapwarapsari.

Setelah melalui perjuangan dan perdebatan yang panjang di lembaga legislatif, akhirnya pada tanggal 22 September 2004 Pemerintah mengesahkan UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU Anti KDRT) yang diharapkan dapat menjadi payung hukum dan terobosan hukum dalam melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.


[i] Dra. Farha Ciciek,M.Si., Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Belajar Dari Kehidupan Rasulullah SAW), tt, h. 47.

[ii] Poerwadari, Kristi, et. al., Peta Kekerasan; Pengalaman Perempuan Indonesia, (Jakarta: SGIF-CIDA, The Asia Foundation dan Yayasan TIFA, 2002), h. 52.

[iii] Rifka Annisa Women’s Crisis Center, Derita Dibalik Harmoni, (Yogyakarta: Rifka Annisa Women’s Crisis Center, tt), h. 6

  1. 28 September 2014 pukul 20:56

    My spouse and I stumbled over here frpm a different web address and thought I should check things out.

    I like what I see so now i am following you. Look forward to going over your web page repeatedly.

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: