Beranda > Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Tugas Individu > Tinjauan Umum Tentang Perkembangan Hukum Kontrak di Eropa dan Indonesia

Tinjauan Umum Tentang Perkembangan Hukum Kontrak di Eropa dan Indonesia

A. Perkembangan Hukum Kontrak di Eropa

  1. Hukum Kontrak Eropa dipengaruhi oleh hukum perdata Romawi, yang telah dibahas oleh Galus dalam Institutes dalam kaitannya dengan hukum milik dan dalam The Twelve Tables terdapat istilah Stipulatio.
  2. Sejarawan Inggris Nikolas menyatakan bahwa gagasan kontrak terkait dengan persoalan utang yang diperinci menjadi:
    1. Formalitas, yaitu tindakan resmi yakni kesanggupan untuk membayar utang, dan
    2. Riil, yaitu utang itu sendiri yang berupa pembayaran.
  3. Pada sekitar tahun pertama masehi, terdapat kontrak seperti jual beli, sewa menyewa, partnership dan mandate. Kontrak ini berasal dari kebiasaan-kebiasaan dagang yang berkembang menjadi hukum perdagangan (ius mercatorum).
  4. Sekitar abad 12 dan 13, spekulasi dan pemikiran sistematis hasil perbandingan dari hukum dan praktek-praktek pengaturan dagang dan juga hukum Romawi berkembang menjadi hukum kontrak yang baru.
  5. David Alam menyatakan bahwa sejak 450 tahun SM sampai sekarang telah terjadi empat tahap perkembangan pemikiran kontrak dilihat dari kekuatan mengikatnyaa, yaitu:
    1. Contracts Re, menitikberatkan kekuatan kontrak pada barang (chattel atau rest) yang akan diserahkan, bukan pada janji (promise) yang terdiri dari:
      1. Muttum, meminjamkan barang untuk dimakan;
      2. Commodatum, meminjamkan barang untuk dipakai;
      3. Depositum, menyerahkan barang untuk dijaga;
      4. Pignus, menyerahkan barang sebagai jaminan pelaksanaan kewajiban.
      5. Contracts Verbis, yaitu unsur mengikatnya kontrak digantungkan pada kata-kata (verbis), yang diucapkannya yang terdiri dari:
        1. Stipulatio, yaitu interaksi kata-kata dari dua orang atau lebih yang berupa pertanyaan dan jawaban;
        2. Dictio Dotis, yaitu pernyataan sungguh-sungguh (solemn declaration) yang melahirkan semacam mahar (dowry);
        3. Ius Iurandum Liberti, yaitu semacam kesaksian tersumpah oleh orang ketiga untuk kepentingan dirinya;
        4. Votum, yaitu janji dibawah sumpah (vow) kepada Tuhan.
      6. Contracts Litteris, yang menekankan unsure mengikatnya kontrak pada bentuk tertulis yang terdiri dari:
        1. Expensilatio, yaitu suatu bentuk pemberitahuan yang dicatat dalam buku kreditor, yang atas dasar catatan itu debitor terikat untuk membayar;
        2. Synographae atau Chirographae, yaitu suatu kewajiban yang ditulis secara khusus yang dipinjamkan dari kebiasaan bangsa Yunani dan tidak ada dalam kebiasaan masyarakat Roma.
      7. Contracts Consensu, yang kemudian dipakai dalam Ius Civile yang diambil dari Ius Gentium pada abad kedua masehi. Unsur mengikat kontrak ini adalah persetujuan (agreement) para pihak yang terdiri dari:
        1. Emptio Venditio, yaitu kontrak jual beli;
        2. Locatio Conductio, yaitu kontrak yang membolehkan penggunaan atau penyewaan barang atau jasa;
        3. Societas, yaitu kontrak kerja sama (partnership);
        4. Mandatum, yaitu suatu mandat pelayanan yang dilakukan untuk orang lain seperti keagenan.

B. Perkembangan Hukum Kontrak Nasional Indonesia

  1. Sebelum kemerdekaan, di Indonesia terdapat tiga tingkatan hukum kontrak, yaitu:
    1. Kontrak yang bersifat trasnasional pada penduduk keturunan Eropa dengan memakai hukum Eropa;
    2. Kontrak domestik yang dilakukan oleh kelas menengah yang diatur dengan Undang-Undang (Burgerlijk Wetbook); dan
    3. Kontak kelas bawah yang diatur dengan hukum adat.
  2. Setelah kemerdekaan, terdapat tuntutan untuk menghapus atau mengganti secara total hukum kolonial.
  3. Pertama kali mengajukan gagasan pembahuan hukum kontrak adalah Prof. Wiryono Prodjodikoro dalam Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional pertama dengan menegaskan bahwa bagian dari Hukum Perdata yang dalam waktu pendek dapat dikodifikasi adalah hukum perjanjian. Pendiriannya didasarkan pada semangat untuk menghidupkan prinsip hukum adat ke dalam hukum kontrak yang akan datang, sebab menurut beliau prinsip hukum yang terkandung dalam Burgerlijk Wetboek didasarkan pada prinsip hukum Romawi yang meninitikberatkan pada cara menggugat di muka hakim (formalistis). Gugatan ini dibagi menjadi dua bagian besar yaitu: actions inrem, yakni gugatan yang dapat diajukan terhadap setiap orang; dan actions inpersonam, yakni gugatan yang dapat diajukan terhadap setiap orang tertentu saja. Beliau mengusulkan agar dalam Hukum Perjanjian yang baru dititikberatkan pada prinsip perjanjian kontan (riil) berdasarkan hukum adat.
  4. Setiawan berpendapat bahwa beberapa ketentuan Hukum Perikatan sebagian sudah out of date, mulai terpengaruh oleh community law (hukum masyarakat Uni Eropa). Beliau meninitikberatkan pada asas yang dianut oleh BW yaitu asas “konsensualisme”.
  5. Prof. Subekti mencampurkan kedua prinsip tersebut, yaitu antara prinsip konsensualisme dan prinsip riil.
  6. Sampai saat ini kontrak nasional Indonesia sebagian besar masih terdiri dari warisan kolonial. Di Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman, dapat ditemukan lebih dari 400 peraturan warisan Hindia Belanda yang tidak pernah dialihbahasakan, tidak pernah dicabut, dievaluasi atau direvisi.

C. Kontrak Dalam Perdagangan Internasional

  1. Sumber Hukum Perdagangan Internasional
    1. Perjanjian Internsioanal, terdiri dari:
      1. Perjanjian Multilateral, yaitu kesepakatan terlulis yang mngikat lebih dari dua pihak (Negara) dan tunduk pada aturan hukum internasional;
      2. Perjanjian Regional, adalah kesepakatan di bidang perdagangan internasional yang dibuat oleh negara-negara yang etergolong atau berada dalam suatu regional tertentu.
      3. Perjanjian Bilateral, adalah perjanjian yang mengikat dua subyek hukum internasional (negara atau organisasi internasional).
      4. Hukum Kebiasaan Internasional, yakni praktek-praktek para pedagang yang dilakukan berulang-ulang sedemikian rupa sehingga kebiasaan berulang-ulang dengan waktu yang relatif lama menjadi mengikat. Disebut juga lex mercatoria. Suatu kebiasaan menjadi mengikat jika memenuhi syarat sebagai berikut:
        1. Suatu praktek berulang-ulang dilakukan dan diikuti oleh lebih dari dua pihak (praktek negara);
        2. Praktek ini diterima sebagai mengikat.
      5. Prinsip-Prinsip Hukum Umum. Sumber hukum ini akan mulai berfungsi ketika hukum perjanjian internasional dan hukum kebiasaan internasional memberi jawaban atas suatu persoalan. Contohnya: prinsip itikad baik, prinsio pacta sunt servanda, dan prinsip ganti rugi.
      6. Putusan-Putusan Badan Pengadilan dan Doktrin. Sumber hukum ini akan memainkan peranannya apabila sumber-sumber hukum terdahulu tidak memberi kepastian atau jawaban atas suatu persoalan hukum di bidang perdagangan internasional.
      7. Kontrak. Kontrak berperan sebagai sumber hukum yang perlu dan terlebih dahulu mereka jadiakan semacam acuan penting dalam melaksanakan hak dan kewajiban mereka dalam perdagangan internasional. Dalam hukum kontrak dikenal penghormatan dan pengakuan terhadap prinsip consensus dan kebebasan para pihak (party autonomi). Namun kebebasan tersebut dibatasi oleh:
        1. Kebebasan tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, dan dalam taraf tertentu, dengan ketertiban umum, kesusilaaan dan kesopanan;
        2. Status dari kontrak itu sendiri atau dibatasi oleh hukum nasional suat negara;
        3. Kesepakatan-kesepakatan atau kebiasaan dagang yang sebelumnya dilakukan oloeh para pihak yang bersangkutan.
      8. Hukum Nasional. Peran hukum nasional ini akan mulai lahir ketika timbul sengketa sebagai pelaksanaan dari kontrak. Peran ini lahir dari adanya yurisdiksi (kewenangan) negara untuk mengatur:
        1. peristiwa hukum;
        2. subyek hukum;
        3. benda yang berada di dalam wilayahnya.
  2. Perkembangan Hukum Kontrak dalam Perdagangan Internasional
    1. Kenneth C Randhall dan John E Norris membagi perkembangan hukum kontrak internasional menjadi dua tahapan:
      1. Pertama, tahap hukum nasional yang mulai nampak pada abad 18 hingga pertengahan abad 20. Pada tahap ini peran hukum nasional sangat menonjol, hukum internasional tidak mengatur kontrak, hukum kontrak dipandang sebagai hukum yang eksklusif mengatur masalah privat, tidak public atau terikat dengan negara;
      2. Kedua, tahap transisi. Peran kebiasaan internasional yang disebut dengan New Lex Mercantoria, yaitu tahap dimana aturan-aturan hukum kebiasaan di bidang perdagangan dimasukkan ke dalam konvensi atau perjanjian internasional.
      3. PS Atiyah membagi perkembangan hukum kontrak internasional menjadi:
        1. Hukum internasional yang terwujud dalam Lex Mercantoria;
        2. Hukum kontrak internasional dalam dalam hukumk nasional;
        3. Hukum kontrak internasional dalam bentuk kontrak baku;
        4. Hukum kontrak internasional dalam dunia maya.
  3. Prinsip UNIDROIT sebagai Lex Mercantoria Dijadikan Sumber Hukum Sekunder bagi Transaksi Dagang Internasional

Di dalam praktek hukum komersialo internasional, prinsip-prinsip Lex Mercantoria diakui sebagai salah satu sumber pilihan hukum (choice of law), dengan beberapa alasan praktis, yaitu:

  1. Lex Mercantoria sebagai pilihan hukum menjadi (relatif) tepat apabila kontrak dibuat antara pihak swasta asing dan pihak yang mewakili lembaga pemerintah (government contract).
  2. Prinsip ini merupakan pilihan yang tepat, untuk menghindari kesulitan penerapan hukum perdata internasional yang tidak seuai dengan kontarak tersebut, biasanya karena hukum perdata internasional sering kali menjadi renvoi (penunjukkan kembali).
  3. Tinjauan atas Beberapa Aspek dari Prinsip-Prinsip UNIDROIT
    1. Prinsip Kebebasan Berkontrak. Prinsip ini meliputi kebebasan menyepakati kontrak, bebas untuk sepakat pada isi kontrak. Dengan prinsip ini memungkinkan para pihak menyatakan secar eksplisit berbagai hal yang relevan dalam kontrak. Prinsip ini termuat dalam prinsip UNIDROIT tahun 1994 dalam pasal 1 yang menegaskan bahwa : “the parties enter into a contract and to determine its content”. Sedangkan dalam penjelasannya (komentar) pasal ini, prinsip UNIDROIT menyatakan bahwa berdasarkan prinsip ini, setiap pengusaha memiliki hak untuk memutuskan secara bebas dengan siapa mereka akan menawarkan produk barang atau jasanya dan dengan pihak siapa mereka akan mendapatkan produk yang dibutuhkannya. Mereka juga berhak secara bebas untuk menentukan syarat-syarat yang berlaku untuk transaksi yang mereka buat.
  1. 15 Februari 2013 pukul 15:00

    Thank you for utilizing time in order to post “Tinjauan Umum Tentang Perkembangan
    Hukum Kontrak di Eropa dan Indonesia Catatan Afandi”.
    Thanks a ton yet again ,Amie

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: