Beranda > Dari Dosen, Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Tugas Individu > Rangkuman Hukum dan Pembangunan Ekonomi Peran Hukum dalam Pembangunan Ekonomi

Rangkuman Hukum dan Pembangunan Ekonomi Peran Hukum dalam Pembangunan Ekonomi

Yang menarik dari mata kuliah ini adalah tentang “Alih Teknologi”. Setiap kontrak yang kita lakukan dengan pihak asing mestinya dalam kurun waktu yang singkat seharusnya bangsa kita sendiri yang mengelola dengan pengetahuan teknologi yang didapat dari kontrak tersebut. Kerjasama-kerjasama bisnis adalah faktor penting bagi terjadinya pengalihan teknologi dari negara lain. Dengan demikian suatu saat kita bukan lagi target pasar dalam kerjasama pemasaran, lebih dari itu kitalah produsen. Pun dengan bidang kerjasama pengelolaan sumber daya alam, kita mestinya yang mengelola langsung bukan sebaliknya kekayaan alam ini diserahkan dengan suka rela untuk asing. Penjelasan gamblang tentang ini saya dapatkan dalam tugas merangkum pada mata kuliah Hukum dan Pembangunan Ekonomi.

Merangkum memang menjadi alternatif dosen agar mahasiswanya lebih memahami mata kuliah. Bersumber dari karya ilmiah pembimbing pelajaran ini Dr. Edy Suryono, SH., MH. yang berjudul Peran Hukum dalam Pembangunan Ekonomi, berikut ringkasannya:

  1. Sejarah, Fungsi dan Struktur Hukum Kontrak
    1. Sejarah Hukum Kontrak: Berhubungan dengan perubahan lingkungan sosial di Eropa pada abad 16.
      1. Fase Awal
        1. Ditentukan oleh para pihak (contracting parties),
        2. Dalam Anglo Saxon diuangkan dengan freedom of contract, liberty of contrakct, party autonomy,
        3. Kontrak merupakan suatu wujud dari hukum yang hidup dalam masyarakat,
        4. Bersifat psikologis dari para pihak,
        5. Lahirnya hak dan kewajiban tergantung pada proposisi:
          1. Hubungan hak dan kewajiban para pihak diatur oleh hukum,
          2. Hak ada sebagai imbalan kewajiban dan sebaliknya,
          3. Ada hak karena ada pengakuan.
        6. Segi psikologis diatur dalam pasal 1338 KUHPer
      2. Fase Intervensi Peradilan
        1. Abad 13 raja-raja Eropa menerapkan sistem pengawasan terhadap penggunaan atas tanah melalui hakim-hakim peradilan,
        2. Raja Henry II memperkenalkan Sistem Writ yang menerima permohonan para pihak supaya dapat diajukan kepada royal court, pada bidang tertentu: debt on the record, debt on the obligation, dan debt on a contract. Perkara lainnya dilakukan melaui court of chancery,
        3. Lembaga writ diadopsi AS dengan writ of certiorari, permohonannya disebut petition of certiorari;
        4. Intervensi bersifat represif (pengadilan tidak mencampuri isi kontrak);
        5. Keputusan hakim writ sebagai yurisprudensi, dan menjadi embrio common law.
      3. Fase Perjanjian dan Legislasi
        1. Kebutuhan akan legislasi mengarah kepada consensus dan intervensi pemerintah dalam kontrak melalui perundangan yang melahirkan kodifikasi hukum kontrak;
        2. Kegunaan legislasi: perlindungan dan jainan hukum atas status, kehormatan dan akses untuk menikmati secara psikologis maupun fisik barang-barang materil yang dimilikinya atau memperolehnya.
    2. Fungsi dan Struktur Hukum Kontrak
      1. Arti Fungsi
      2. Struktur Hukum Kontrak
      3. Fungsi Hukum Kontrak
    3. Formasi Kontrak dalam Hukum Perundang-Undangan
      1. Dasar Filosofis
      2. Otoritas Kelembagaan
        1. Pola Atribusi
        2. Pola Delegasi
  2. Perspektif Pengaturan Alih Tehnologi
    1. Perspektif Pengaturan Alih Tehnologi
      1. Alih Tehnologi dalam Perspektif Cara
      2. Alih Tehnologi dalam Perspektif Proses
      3. Alih Tehnologi dalam Perspektif Hukum
      4. Alih Tehnologi dalam Perspektif Perbandingan
    2. Bentuk-Bentuk Pengaturan Alih Tehnologi
      1. Pengaturan Alih Tehnologi dalam Arti Luas
      2. Pengaturan Alih Tehnologi dalam Arti Sempit
    3. Pengaturan dalam Hukum Nasional
      1. Instrumen Undang-Undang Penanaman Modal
        1. Tehnologi sebagai Modal
        2. Bidang Usaha
      2. Undang-Undang Paten
        1. Suatu Temuan di Bidang Alih Tehnologi Sebelum Dilejitimasi Pemerintah Hanyalah Suatu Fenomena Tehnologi Semata-Mata
        2. Paten Merupakan Hak
        3. Dapat Dialihkan
  3. Normatifisasi Alih Tehnologi
    1. Tinjauan Umum
      1. Proses, Cara dan Pembentukan Norma yang Mengatur Alih Tehnologi
      2. Keharusan Teoritis Yuridis bagi Norma Hukum Alih Tehnologi
    2. Hubungan Hukum Perundang-Undangan dengan Kontrak Alih Tehnologi
      1. Pandangan Realis
      2. Pandangan Positivisme Yuridis
      3. Pandangan UUD 1945
    3. Kapasitas Hukum Intervensi Pemerintah dalam Kontrak Tehnologi
      1. Latar Belakang Pemikiran mengenai Intervensi Pemerintah
      2. Regulasi terhadap Impor Tehnologi
  4. Implikasi Fungsi Hukum terhadap Pola Penyelesaian Konflik dalam Kontrak Alih Tehnologi
    1. Pola Penyelesaian Nilai Konflik
      1. Mekanisme Perencanaan yang Diperbaharui Terus Menerus (Indicativ Planning)
      2. Praktek Standar
    2. Penyelesaian Konflik dengan Pola Restrukturisasi Kontrak Alih Tehnologi
      1. Negosiasi
      2. Konsiliasi
      3. Pembatalan Bagian Tertentu dari Suatu Kontrak atau Persetujuan (Avoidance)
      4. Mediasi
    3. Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase dan Litigasi
      1. Ruang Lingkup Arbitrase
      2. Pilihan Hukum dan Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa
      3. Peraturan Mahkamah Agung tentang Pelaksanaan Putusan Arbitrase
    4. Pelaksanaan Alih Tehnologi PT Nurtanio
      1. Proses Alih Tehnologi
      2. Analisis Proses Alih Tehnologi yang Dilakukan oleh IPTN Bandung terhadap Pembangunan dan Penyediaan Kebutuhan Nasional
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: