Beranda > Hukum Dagang Internasional, Tugas Individu > Pengurangan dan Penghapusan Hambatan Tarif Jembatan Utama Menuju Globalisasi Ekonomi

Pengurangan dan Penghapusan Hambatan Tarif Jembatan Utama Menuju Globalisasi Ekonomi

1. PENDAHULUAN

Dalam melakukan kegiatan perdagangan internasional, setiap pelaku bisnis tidak bisa terlepas dari interaksi dengan negara lain untuk memperluas wilayah pemasarannya agar dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar. Hal ini juga dapat didukung oleh terpenuhinya permintaan dalam negeri sehingga harga berkurang dan atau meningkatnya permintaan luar negeri sehingga harga lebih tinggi atau sebab lain yang lebih menguntungkan. Dengan demikian, maka setiap pelaku bisnis, dalam hal ini ekportir, menghendaki adanya kebebasan dalam melakukan transaksi di negara lain. Namun, ketika suatu jenis produk masuk ke pasar domestik suatu negara bertemu dengan jenis produk lokal yang sama dan terjadi persaingan, maka produk lokal cenderung akan dilindungi oleh kebijakan negara tersebut. Chang dan Grabel menyatakan bahwa hampir tidak ada negara di dunia ini yang tidak melindungi industri dalam negerinya, apalagi itu menyangkut industri kunci. Pada awal pembangunan industri di Amerika Serikat (AS), Inggeris, Jerman, Perancis, mereka melakukan berbagai macam proteksi. Banyak negara industri di Asia seperti India, Jepang, Taiwan, Korea Selatan dan Malaysia mengikuti kebijakan yang mirip dengan itu.[1]

Bentuk perlindungan semacam ini dapat dilakukan dengan melakukan penghambatan melalui menaikan tarif bea masuk sehingga harga jual produk dari luar negeri lebih mahal dari harga produk sejenis dari dalam negeri. Akibat dari perbedaan harga ini, maka produk lokal yang lebih murah akan mudah terjual dari pada produk impor yang jauh lebih mahal dengan kualitas yang sama. Selain penaikan tarif juga dapat dilakukan dengan pembatasan kuantitas dan pemberlakuan standar tertentu bagi masuknya produk dari luar negeri. Penghambatan dan pembatasan seperti itulah yang kemudian dikenal dengan hambatan perdagangan. Hal itu pula yang melatarbelakangi terciptanya kesepakatan perdagangan dunia melalui GATT (General Agreement on Tariff and Trade) dari tahun 40-an dengan lahirnya GATT 1947 sampai tahun 1994 yang merubah namanya menjadi WTO (World Trade Organization) yang ditandatangani oleh 122 negara anggota di Marrakesh, Maroko pada tanggal 15 April 1994. GATT 1994 yang dihasilkan dari pertemuan Putaran Uruguay ini dengan jelas dimaksudkan sebagai upaya untuk memperjuangkan terciptanya perdagangan bebas, adil dan menstabilkan sistem perdagangan internasional, dan memperjuangkan penurunan tarif bea masuk serta meniadakan hambatan-hambatan perdagangan lainnya.[2] Lebih lanjut, tujuan kesepakatan GATT ini adalah untuk menciptakan sistem perdagangan internasional yang lebih bebas dan adil dengan tetap memperhatikan kepentingan negara-negara berkembang pada khususnya yang dijabarkan sebagai berikut :

  1. akses pasar (access to market) bagi produk-produk ekspor melalui upaya penurunan dan penghapusan tarif bea masuk, pembatasan kuantitatif maupun hambatan-hambatan perdagangan non-tarif lainnya;
  2. memperluas cakupan produk perdangan internasional, termasuk perdagangan di bidang jasa, pengaturan mengenai aspek-aspek dagang dari Hak Atas Kekayaan Intelektual, dan kebijakan investasi yang berkaitan dengan perdagangan;
  3. peningkatan peranan GATT dalam mengawasi pelaksanaan komitmen yang telah dicapai, dan memperbaiki sistem perdagangan multilateral berdasarkan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam GATT;
  4. peningkatan sistem GATT supaya lebih tanggap terhadap perkembangan situasi perekonomian, serta mempererat hubungan GATT dengan organisasi-organisasi internasional yang terkait khususnyan dengan prospek perdagangan produk-produk berteknologi tinggi;
  5. pengembangan bentuk kerjasama pada tingkat nasional maupun internasional dalam rangka memadukan kebijakan perdagangan dan kebijakan ekonomi lain yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, melalui usaha memperbaiki sistem moneter internasional.[3]

Hambatan perdagangan ini dapat digolongkan dalam dua kelompok yakni hambatan tarif (tariff barrier: TB) dan hambatan bukan tarif (non tariff barrier: NTB). Kebijakan TB atau NTB sama-sama dapat mempengaruhi aliran barang dan jasa, sekaligus dapat melindungi industri dalam negeri dan persaingan yang tidak sehat atau mendorong industri yang baru berkembang dalam suatu negara. Dalam makalah ini akan secara khusus membahas hambatan perdagangan dengan hambatan tarif (TB).

2. HAMBATAN TARIF (TARIFF BARRIER)

Tarif adalah pajak yang dikenakan pada produk dari luar negeri yang dijual di dalam negeri yang menjadi pendapatan pemerintah.[4] Misalnya, Indonesia mengimpor sebuah apel China yang berharga Rp. 2.000,- dikenakan tarif sebesar 20 persen (atau Rp. 400,-) , maka harga apel tersebut menjadi Rp. 2.400,-. Nilai Rp. 400,- merupakan tarif atau bea masuk yang menjadi pendapatan pemerintah Indonesia. Dengan penetapan tarif 20 persen tersebut ditujukan agar apel impor lebih mahal harganya dari pada apel lokal (dalam negeri) yang hanya Rp. 2.000,- per buah, sehingga tingkat penjualan apel lokal lebih tinggi dari pada apel China itu. Dengan demikian maka para pengusaha apel baik petani, tengkulak maupun penjual apel bisa mendapatkan keuntungan. Lain halnya jika apel China itu tidak dikenakan tarif. Bila ternyata kemajuan teknologi pertanian berkembang pesat di China yang menyebabkan efesiensi dan produktifitas pertanian apel meningkat sehingga hasil pertanian apel melimpah, maka akan menyebabkan harga turun. Dengan penurunan harga tersebut, misalnya menjadi Rp. 1.500,- per buah, karena tidak terkena bea masuk, maka harga di pasar domestik Indonesia tetap Rp. 1.500,-. Sedangkan hasil pertanian apel lokal tidak meningkat dalam efesiensi sumber daya maupun produktifitas, sehingga apel lokal tidak bisa menurunkan harganya. Dengan begitu konsumen akan memilih untuk membeli apel impor yang lebih murah dari pada apel lokal. Kaitannya dengan perdagangan internasional, tariff dianggap menjadi penghambat yang menjadikan arus lalu lintas perdagangan lebih lambat. Tarif menjadikan harga produk impor menjadi lebih mahal dari produk lokal. Karenanya penurunan tarif atau menghilangkannya merupakan upaya untuk membuat arus perdagangan antar negara lebih lancar dan meningkat.

Secara keseluruhan, GATT terfokus pada usaha penetapan penurunan tarif antar negara anggota seperti yang ditulis M. Hawin dan Dina W. Kariodimedjo bahwa dari 8 kali kesepakatan perdagangan, 5 kali terfokus pada tarif. Kedelapan GATT itu adalah: [5]

  1. Geneva 1947
  2. Annecy 1948
  3. Torquay 1950
  4. Geneva 1956
  5. “Dillon Round”, Geneva 1960-1961
  6. “Kennedy Round”, Geneva 1964-1967
  7. “Tokyo Round”, Geneva 1973-1979
  8. “Uruguay Round”, Geneva 1986-1994.

1 – 5 = fokus pada tarif

6 – 8 = fokus pada non-tariff  barriers (NTB)

Yang termasuk kedalam  kategori pembatasan tarif adalah bea masuk, pajak dan potongan lainnya. Hambatan tarif dipandang lebih transparan serta mampu memberi kepastian terbadap mitra dagang yang melakukan impor atau ekspor. Dalam WTO, khususnya GATT 1994, pada prinsipnya hanya memperkenankan tindakan proteksi terhadap industri domestik melalui tarif dan tidak melalui upaya-upaya perdagangn lainnya (non tariff commercial measures). Pembatasan tarif, tidak seperti pembatasan kuota, merupakan alat yang digunakan untuk melindungi impor yang secara umum diperbolehkan oleh GATT 1994. Meskipun diperbolehkan, penggunaan tarif tersebut tetap tunduk kepada ketentuan-ketentuan GATT, seperti, pengenaan atau penerapan tarif tersebut sifatnya tidak boleh diskriminatif dan tunduk pada komitmen tarifnya kepada GATT.[6] Selain itu, pasal XXVIII GATT 1994 memerintahkan anggota WTO untuk bernegosiasi terhadap pengurangan tarif ini. Negosiasi tarif di antara negara-negara ini merupakan pekerjaan WTO yang berupaya menurunkan tingkat tarif ke titik atau level yang serendah-rendahnya.

Hasil dari negosiasi tarif dijadikan sebagai “kesepakatan tarif” (tariff concessions) atau “pengikatan tarif” (tariff binding). Suatu kesepakatan tarif, atau pengikatan tarif, merupakan suatu kesediaan untuk tidak menaikan bea cukai terhadap produk-produk tertentu pada batas yang disetujui. Kesepakatan atau pengikatan tarif suatu negara anggota ditentukan berdasarkan skedul kesepakatan anggota. Semua skedul yang dihasilkan dari negosiasi putaran Uruguay ini merupakan lampiran dari Marrakesh Protocol GATT 1994 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Berdasarkan hal itu, maka skedul tarif dan kesepakatan tarif harus diterjemahkan ke dalam sesuai dengan aturan-aturan umum penerjemahan yang ditetapkan dalam Vienna Convention mengenai hukum perjanjian. [7]

Bab II: 1(a) GATT 1994 menyatakan bahwa negara anggota boleh menyesuaikan produk yang diimpor dari negara anggota perjanjian no less favourable (tidak kurang menguntungkan) dari pada yang ditentukan dalam skedulnya. pasal II: 1(b), kalimat pertama, GATT 1994 menyatakan bahwa produk yang dimaksud pada bagian I dari skedul setiap negara anggota dapat, pada impor, dibebaskan dari bea cukai biasa dalam hal mengalami kelebihan target yang ditentukan dalam skedul. Artinya, produk tersebut tidak akan dikenakan bea cukai di atas kesepakatan atau pengikatan tarif. Catatan: walaupun demikian, pasal XXVIII GATT 1994 menyediakan tata cata perubahan atau penarikan terhadap kesepakatan tarif.[8]

Ketentuan kesepakatan tarif, WTO juga mengharuskan beberapa ketentuan tentang cara dimana bea cukai harus dibebankan. Pembebanan bea cukai ini akan membutuhkan tiga ketentuan yang harus dibuat, yakni:

  • ketentuan tentang klasifikasi kelayakan barang yang diimpor;
  • ketentuan tentang nilai bea barang yang diimpor; dan
  • ketentuan tengang asal barang yang diimpor. [9]

Kesepakatan WTO tidak secara spesifik menyebut masalah klasifikasi bea. Namun, dalam pengklasifikasian produk untuk kepentingan bea, negara anggota tentu saja harus mempertimbangkan kewajiban-kewajiban mereka terhadap kesepakatan WTO, seperti kewajiban perjanjian MFN. Ketentuan spesifik tentang klasifikasi dapat ditemukan dalan International Convention on the Harmonised Commodity Description and Coding System, dimana kebanyakan anggota WTO menyepakati konvensi ini. [10]

Berbeda dengan klasifikasi bea, kesepakatan WTO menentukan aturan tentang penilaian bea. Aturan-aturan ini terdapat pada:

  • Bab VII GATT 1994, subbab Valuation for Costums Purposes (Penilaian untuk tujuan bea);
  • Catatan tambahan pasal VII; dan
  • Kesepakatan Penilaian Bea WTO (Customs Valuetion Agreement).

3. METODE PENENTUAN TARIF

Dalam hal penentuan tarif atau bea masuk barang, suatu negara dapat ditempuh menggunakan cara-cara berikut:[11]

  1. Penentuan tarif khusus (specific), yakni penentuan tarif berdasarkan jumlah berat, volume atau kuantitas dari produk. Contohnya bea €100 bagi 1 hektoliter minyak sayur atau bea €3.000 atas setiap mobil.
  2. Penetuan tarif biasa (ad valorem), adalah perhitungan tarif berdasarkan nilai barang atau persentase dari nilai barang yang diimpor. Misalnya bea15% ad valorem pada komputer. Jadi jika harga komputer adalah Rp. 10.000.000,- maka bea masuknya adalah Rp. 1.500.000,-
  3. Penentuan tarif campuran (Mixed or compound), seperti tarif bea masuk kain wool adalah 10% ad valorem ditambah dengan €50 Euro per  ton sehingga bea untuk 3 ton kain wool dengan harga €1.000 per ton = €300 + €150 = €450.

Dasar utama untuk nilai bea adalah nilai transaksi barang yang diimpor, yakni, harga sebenarnya yang dibayar terhadap barang-barang. Harga ini pada umumnya tertera dalam kuitansi (invoice), kontrak atau pesanan pembelian, sekalipun biasanya banyak penambahan yang dibuat. Jika nilai bea tidak ditentukan dengan cara ini, nilai bea harus ditentukan sesuai dengan metode alternatif yang ditentukan dalam Kesepakatan Penilaian Bea.[12]

GATT 1994 menyatakan bahwa tidak ada aturan khusus tentang ketentuan asal barang. Namun, negosiasi selama Putaran Uruguay mengenal perlunya disiplin multilateral tentang aturan mengenai asal barang dalam rangka mencegah terjadinya ketidakpastian dan ketidakdapatdiprediksinya aturan tesebut dalam perdangan internasional. Kesepakatan yang dibutuhkan terhadap disiplin tersebut menghasilkan Agreement on Rules of Origin. Dengan menghormati aturan non-preferential rules of origin, Agreement on Rules of Origin menentukan program kerja tentang harmonisasi aturan-aturan tersebut. Sampai keberhasilan program kerja ini, pasal 2 Agreement on Rules of Origin mengandung daftar yang lebih banyak mengenai disiplin multilateral terhadap aturan-aturan tentang asal barang yang telah diberlakukan selama periode transaksi. Setelah aturan asal barang harmonis itu disepakati, disiplin-disiplin tersebut diberlakukan. pasal 3 menyatakan bahwa negara anggota harus memastikan bahwa dibawah aturan asal harmonis, yang sedang dibahas, mempunyai tujuan:

  • negara dimana barang dihasilkan secara keseluruhan; atau
  • negara dimana tranformasi subtansi terakhir terhadap barang sudah diberikan. [13]

Tambahan terhadap bea cukai biasa, hambatan tarif dapat juga mengambil bentuk bea dan pajak lain. Bea dan pajak lain adalah potongan keuangan, selain bea cukai biasa, yang dibebankan kepada, atau dalam konteks, impor barang. Menurut pasal II: 1(b), kalimat kedua GATT 1994 dan Kesepahaman pada pasal II: (1(b), negara anggota dapat:

  • menerapkan hanya bea dan pajak lain yang telah ditentukan dalam skedul mereka, dan
  • menerapkan bea dan pajak lain hanya pada tahap yang tidak melampaui target yang ditentukan dalam skedul mereka. [14]

4. SKEDUL TARIF

Kebijakan penurunan tarif bagi suatu negara akan berbeda dengan kebijakan yang harus dilakukan oleh negara lain, mengingat pertumbuhan ekonomi antar negara anggota WTO tidak merata. Ketentuan mengenai penurunan atau penghapusan tarif ini ditetapkan dalam skedul tarif yang disepakati oleh negara anggota. Misalnya, negara anggota dari kelompok negara maju sepakat untuk mengurangi tarif mereka sebesar rata-rata 36% pada seluruh produk pertanian, dengan pengurangan minimum 15% untuk setiap produk, dalam periode enam tahun sejak tahun 1995. Bagi negara berkembang, pengurangannya adalah 24% dan minimum 10% untuk setiap produk. Negara terbelakang diminta untuk mengikat seluruh tarif pertaniannya namun tidak diharuskan untuk melakukan pengurangan tarif.[15]

Setiap negara berhak untuk mengenakan hambatan tarif impor sebagai alat perlindungan kepada petani dalam negeri sepanjang tidak melebihi tingkat komitmen tarif yang sudah disepakati. Berdasarkan aturan WTO, Indonesia diperkenankan untuk menerapkan tarif impor tinggi sampai 160 persen jika mengimpor 70 ribu ton beras atau lebih.[16]

Ketika GATT terbentuk pada tahun 1948 sampai dengan disahkannya perjanjian hasil Putaran Uruguay, tingkat tarif yang diterapkan negara-negara turun cukup tajam. Dari rata-rata sebesar 38% di tahun 1948, pada tahun 1994 telah jatuh menjadi sekitar 4% saja.[17] Dalam perjanjian pertanian misalnya, negara maju sepakat untuk menurunkan tariff produk pertaniannya sebesar 36 persen dalam waktu 6 tahun dan Negara berkembang sebesar 24 persen dalam jangka waktu 10 tahun.[18]

5. PENGECUALIAN

Kebolehan menerapkan kebijakan tarif untuk melindungi produk lokal suatu negara anggota WTO, tidak serta-merta bebas menentukannya, ada beberapa pengecualian terhadap aturan ini yang menyatakan bahwa negara anggota tidak dapat menerapkan bea dan pajak lain dalam hal melebihi targe level yang ditentukan dalam skedul tarif suatu negara anggota.

6. PERLAKUAN TARIF UNTUK UNROASTED COFFEE (SPANYOL)

Seperti dikemukakan sebelumnya bahwa penerapan kebijakan tarif bersamaan dengan pemberlakukan prinsip MFN (Most Favoured Nation) atau NT (National Treatmen). Sebagai contoh kebijakan tarif yang sempat menjadi permasalahan Working Panel adalah tarif unroasted coffe di Spanyol, sebagaiman dimuat dalam GATT Panel Report, pada bulan Juni 1981.[19]

1. Fakta:

Sebelum 1979, Spanyol mengklasifikasikan semua kopi yang tidak diolah dan tidak dihilangkan kafeinnya (unroasted coffee) dalam 1 tariff heading yakni 5%. Pada tahun 1979, Spanyol membagi klasifikasi tersebut menjadi 5: ada yangg kena tarif 7% dan ada yang bebas tarif. Kelima klasifikasi tersebut adalah:

  • Brasil: 7%
  • Inggris: 0%
  • Amerika Serikat: 7%
  • Mexico: 5%
  • Australia: 0%

Karena ketidakseragaman tarif ini, maka Brasil mengajukan permasalahan ini ke Panel.

2. Analisis:

Spanyol berdalih bahwa kopi Brasil berbeda rasanya. Panel berpendapat bahwa:

  • Perbedaan hanya karena perbedaan faktor geografis, metode pengolahan tanah, processing biji kopi dan faktor genetik. Perbedaan ini wajar terjadi;
  • Mereka dijual dalam satu campuran yang terdiri dari berjenis-jenis kopi. Mereka secara universal adalah satu produk untuk diminum.

Berdasarkan pertimbangan itu, maka Panel memerintahkan Spayol untuk menyamakan tarif terhadap seperti yang dilakukan sebelum tahun 1979.

7. KESIMPULAN

Pengurangan atau penghapusan hambatan yang bersifat tarif atau penetapan bea masuk barang merupakan alat utama untuk meliberalisasikan perdagangan. Karena dengan rendahnya tarif atau bahkan tidak ada tarif sama sekali akan lebih melancarkan sirkulasi keluar masuk barang antar negara, sehingga perdagangan internasional antar negera berjalan lancar. Namun, pada kenyataannya bahwa tingkat produktifitas suatu negara berbeda. Sehingga negara cenderung untuk memproteksi masuknya barang luar negeri, dengan harapan produk barang dalam negeri dapat berkembang.


[1] Chang dan Grabel, 2004, sebagaimana dikutif dalam: M. Husein Sawit, Melindungai Industri Pasi/Beras: Menerapkan Tarif Kuota dan Memerankan STE, dipublikasi di http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdffiles/ISU03-4b.pdf, diakses pada tanggal 6 Juni 2008.

[2] Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

[3] Ibid.

[4] http://www.globaljust.org/pertanian_detail.php?catagori=&id=6, diakses pada tanggal 6 Juni 2008.

[5] Prof. M. Hawin dan Dina W. Kariodimedjo, Fakultas Hukum UGM, Hukum Perniagaan Internasional, Makalah.

[6] Baca juga: Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional; Persetujuan Umum Mengenai Tarif dan Perdagangan, Jakarta: Badan Penerbit Iblam, 2005, hal. 25 – 27.

[7] Peter Van den Bossche, 2005, The Law and Policy of the World Trade Organization, Text, Cases and Materials, Summary, Cambridge University Press, Cambridge, hal. 20.

[8] Ibid.

[9] Ibid.

[10] Ibid.

[11] Dina W. Kariodimedjo, Mata Kuliah Konsentrasi WTO (GATT dan GATS), Topik: Tariff barriers dan Non-tariff barriers, Makalah pada Fakultas Hukum UGM, hal. 10.

[12] Peter Van den Bossche, Op. Cit.

[13] Ibid.

[14] Ibid.

[15] tp://www.indagagro.jabarprov.go.id/index.php?mod=manageMenu&idMenuKiri=448&idMenu=457

[16] http://andiirawan.com/2008/03/16/meningkatkan-posisi-tawar-politik-petani/

[17] Ibid.

[18] http://www.globaljust.org/pertanian_detail.php?catagori=&id=6

[19] Prof. M. Hawin dan Dina W. Kariodimedjo, Op. Cit., hal. 29-32

  1. 4 Maret 2013 pukul 18:12

    Good post. I learn something new and challenging on blogs I stumbleupon on a daily basis.
    It’s always exciting to read content from other writers and use a little something from their websites.

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: