Beranda > Teori Hukum, Tugas Individu, Tugas Kelompok > Pandangan Teori Hukum Keos Terhadap Kasus BLBI

Pandangan Teori Hukum Keos Terhadap Kasus BLBI

A. Pendahuluan

Hukum yang dipahami kebanyakan adalah sebagai suatu sistem yang teratur dalam kehidupan sosial masyarakat dimana hukum itu berada. Pandangan ini yang terus menerus digemborkan oleh aliran positivisme hukum. Hukum dipandang sebagai suatu makhluk yang bebas dari pengaruh dari luar yang mempunyai kepala, badan, tangan dan kaki tertentu yang membedakannya dari makhluk lain. Mereka – para postivist – tidak pernah melihat bahwa hukum berasal dari masyarakat sosial. Sedangkan kehidupan sosial pada realitasnya selalu berubah sebagai akibat dari salinga mempengaruhinya kepentingan-kepentingan individu atau kelompok dalam masyarakat. Jika kehidupan sosial – sebagai akar terbentuknya hukum – berubah, maka suatu hal yang tidak mungkin jika hukum selalu tetap dalam sistemnya dan tidak terpengaruh oleh perubahan sosial tersebut. Basis sosial yang berubah inilah yang menjadi dasar berpikir bahwa sebenarnya hukum bukanlah sebuah sistem melainkan pola hubungan yang keos, berubah, dan asimetris yang kemudian memunculkan teori keos dalam hukum.

B.  Teori Keos Dalam Hukum[1]

Charles Sampford pada akhir tahun 1980-an menulis sebuah buku yang berjudul The Disorder of Law: A Critique of Legal Theory. Sampford memberikan pandangan baru tentang apa yang selama ini banyak dipahami oleh teoritis hukum. Ia menjelaskan bahwa teori hukum tidak hanya muncul atau tidak mesti berasal dari sistem (sesuatu yang sistematis), sebagaimana pandangan yang menganggap bahwa hukum seslalu bersifat sistemik (teori sistem dalam hukum), tetapi teori hukum dapt juga muncul dari apa yang disebunya dari situasi keos, sehingga melahirkan apa yang disebut dengan “teori keos” dalam hukum. Teori hukum muncul dan dibangun dari sesuatu keadaan atau kondisi masyarakat yang disebut sebagai “Melle”,[2] karena masyarakat sesungguhnya (realitasnya) selalu berada dalam kondisi keos, bahwa masyarakat selalu berada pada jalinan hubungan-hubungan yang tidak dapat diprediksi dan tidak sistematis. Masyarakat terus menerus bergerak secara dinamis, hal demikian itu terjadi karena dalam masyarakat bahnyak sekali faktor yang mempengaruhinya, misalnya kekuatan atau kekuasaan dan saling tarik menarikn dan berbenturan di dalamnya. Oleh karenanya bagaimana mungkin situasi yang demikian itu dikategorikan sebagai situasi yang serba tertib dan teratur.

Teori Sampford bertolak dari basis sosial hukum yang penuh dengan hubungan bersifat asismetris yang merupakan ciri khas dari hubungan sosial. Hubungan sosial itu dipersepsikan secara berbeda oleh para pihak, dengan demikian apa yang di permukaan tampak sebagai tertib dan teratur, jelas dan pasti, sebenarnya penuh ketidakpastian.[3]

Ketidakteraturan dan ketidakpastian disebabkan hubungan-hubungan dalam masyarakat bertumpu pada hubungan antar kekuatan (power relations). Hubungan kekuatan ini tidak selalu tercermin dalam hubungan formal dalam masyarakat. Maka terdapat kesenjangan antara hubungan formal dan hubungan nyata yang didasarkan pada kekuatan. Inilah yang menyebabkan ketidakteraturan itu.[4]

Menurut Sampford adalah tidak mungkin untuk menerima adanya suatu sistem hukum di tengah-tengah masyarakat yang tidak teratur. Sejak hukum itu berdiri dan berada di tengah-tengah jaringan hubungan yang demikian itu pula yang diambil alih oleh sejumlah besar aparatur/birokrat hukum dalam hubungannya satu sama lain dan dalam hubungan mereka dengan warga negara. Keadaan demikian itulah yang menyebabkan Sampford mengatakan bahwa hukum itu sesungguhnya penuh dengan ketidakteraturan. Maka teori hukum tidak perlu berupa teori tentang sistem hukum, melainkan teori tentang ketidakteraturan hukum. Sampford bertanya: Bagaimana mungkin keadaan yang dalam keyataannya penuh ketidakteraturan itu dalam positivisme dilihat sebagai sesuatu yang penuh dengan keteraturan? Dengan demikian maka sebetulnya, keteraturan itu bukan sesuatu yang oleh para positivis “ingin dilihat sebagai ada”.[5]

Pandangan Sampford memperlihatkan ada kebenaran lain selain kebenaran yang selama ini diklaim oleh paham sistematis dalam hukum yang memandang bahwa keadaan keos/melle/disorder/asimetris yang didalamnya terkandung pluralitas, transformasi, mutasi, perbedaan dan keanekaragaman, diversitas, multiplisitas dilihat sebagai hantu yang menakutkan bagi pemikiran hukum sistematis, sesuatu yang selalu dianggap negatif dan merusak, yang seharusnya tidak perlu diperlakukan seperti itu, karena secara substansial itu akan menghalangi persepsi tentang apa yang disebut dengan hubungan atau situasi keos tersebut.

Dalam kondisi masyarakat yang tidak teratur tersebut, ada semacama satu kemnngkinan atau satu peluang yang muncul, yang dapat dikembangkan, apabila para ilmuwan dapat mengambil hikmah dari situasi keos tersebut (the sense of chaos). Tugas filosof dan para ilmuwan adalah menangkap pesan, peluang dari kemungkinan baru yang muncul dari situasi yang keos atau mellee tersebut.

C. Tinjuan Kasus BLBI[6]

Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) bermula dari kebijakan Bank Indonesia (BI) yang memberikan fasilitas Surat Berharga Pasar Uang Khusus (SBPUK) pada Desember 1997. Kebijakan yang diambil, agar bank-bank bisa tetap bertahan dan beroperasi akibat masalah perbankan di masa krisis moneter.

Dibutuhkan total biaya Rp 600 hingga Rp 650 triliun dalam bentuk obligasi dan surat utang untuk proses restrukturisasi perbankan. Jumlah itu meliputi BLBI (Rp 144,536 triliun), dana program penjaminan (Rp 53 triliun), dan dana program rekapitalisasi perbankan (Rp 350-400 triliun).

Untuk menyelesaikan krisis ekonomi, pemerintah Indonesia kemudian meminta bantuan Dana Moneter Internasional (IMF). Maka pemerintah kemudian menanda­tangani Letter of Intent (LoI) dengan IMF pada 15 Januari 1998. Pemerintah juga memberikan jaminan atas deposito (blanket guarantee) melalui Keppres No. 26/ 1998 pada tanggal 26 Januari 1998. Akibatnya, selama Januari-Februari 1998 jumlah BLBI naik menjadi dua kali lipat. Hal ini berarti situasi rush pada Januari dan kebijakan blanket guarantee membuat posisi BLBI melonjak sangat besar.[7]

Sebelumnya, pada tahun 1985 pemerintah pernah mengucurkan ratusan miliar Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) melalui Kredit Pembauran untuk Industri tanpa agunan kepada para pengusaha besar Indonesia. Hingga tahun 1998, dana KLBI yang dikucurkan kepada para konglomerat tersebut adalah sekitar Rp 100 triliun. Triliunan dana BLBI itu hingga sekarang sulit dilacak karena Gedung BI di Jl. Thamrin, Jakarta, yang menyimpan dokumen pengucuran BLBI, hangus terbakar pada Desember 1997. Kemudian Menteri Keuangan J Sumarlin dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Andrianus Mooy memberlakukan kebijakan Paket Oktober (Pakto) pada 1988. Paket ini merupakan upaya Iiberalisasi dunia perbankan secara total dan spektakuler. Dengan Pakto I988 maka siapa pun yang menjadi warga negara Republik Indonesia boleh mendirikan bank umum hanya dengan menyetor modal sebesar Rp 10 miliar. Hasilnya, sekitar 200 bank baru lahir dan mayoritas pendirinya adalah para konglomerat nasional. Sayangnya, para pengusaha besar yang tumbuh dalam iklim Orde Baru itu tidak memahami fungsi pokok perbankan sebagai lembaga intermediasi yang mengkonversi tabungan menjadi investasi yang produktif dan bahwa persyaratan pokok bekerjanya bank ialah prudence. Mereka hanya pandai dalam bidang pemasaran sehingga bank-bank yang baru berdiri tersebut berhasil meyakinkan para nasabah agar menyimpan uangnya di bank-bank mereka.

Modal Rp 10 miliar tersebut bisa mereka lipatgandakan menjadi dana triliunan rupiah. Narnun parapemilik bank itu tidak paham bahwa dana tersebut milik masyarakat. Mereka tidak memahami bahwa laba bank terdiri dari spread yang tipis dan adanya risiko kredit macet besar. Mereka melakukannya secara sembrono dan tidak melalui etika pengelolaan yang baik. Para konglomerat itu rnenggunakan dana masyarakat justru untuk memberi kredit kepada dirinya sendiri dan kelornpok usahanya secara besar-besaran demi membentuk sebuah konglomerasi bisnis. Karena uang masyarakat yang berhasil dihimpun justru disalurlan pada kelompok usaha milik sendiri yang disertai mark-up, maka banyak kredit yang macet di tangan para konglomerat. Tapi karena bank pemberi kredit juga miliknya, maka dengan mudah laporan keuangan dapat direkayasa sehingga terlihat sehat.

Dalam perjalanannya, bank-bank konglomerat tersebut kalah kliring, tetapi BI menyelamatkannya melalui fasilitas diskonto. Kemudian mereka kalah kliring lagi, dan kembali diselamatkan dengan fasilitas diskanto kedua. Ketika terjadi krisis moneter pada 1997, maka kebobrokan sistem perbankan nasional pun terkuak.

Sesuai dengan perannya sebagai lender of the last resort, Bank Indonesia memang dapat memberikan bantuan likuiditas bagi bank-bank yang rnengalami kesulitan likuiditas (mismatch). Pada Desember 1996, bantuan likuiditas yang disalurkan oleh Bank Indonesia hanya Rp 371 rniliar dan sebulan sebelum krisis (Juni 1997) posisi Bantuan Likuiditas Bank lndonesia (BLBl) mencapai angka Rp 1,2 triliun. Pada Juli 1997 posisi BLBl rnenjadi Rp 1,4 triliun, dan kemudian terus mengalami kenaikan, apalagi ketika Kurs bebas diterapkan pada Agustus 1997. Pada waktu itu Presiden Soeharto memberikan arahan agar B1 tidak melikuidasi bank selama periode antara Pemilu 1997 sampai Sidang Unlum MPR Maret 1998. Rapat Direksi Bank Indonesia pada 15 Agustus 1997 menerjemahkan pengarahan presiden tersebut dalam bentuk dispensasi terhadap sanksi skorsing kliring bagi bank-bank yang kalah kliring. Keputusan ini diikuti dengan kenailan penyaluran BLBl sebesar Rp 4 triliun hingga posisinya menjadi Rp 5,2 triliun pada awal September 1997.

Pada Oktober 1997 posisi BLBl naik menjadi Rp 8,6 triliun sebagai akibat tindale lanjut Sidang Kabinet Ekuwasbang dan Prodis yang memberikan bantuan likuiditas bagi bank-bank sehat yang mengalami mismatch. Kebijakan ini memberikan legitimasi kepada Bank lndonesia untuk terus menyalurkan bantuan likuiditas. Namun sampai di sini pertumbuhan BLBl selama empat bulan pertama masa krisis belum menunjukan lonjakan yang sangat fantastis.

Perubahan luar biasa terjadi setelah pemerintah melikuidasi 16 bank pada 1 November 1997. Posisi BLBl naik menjadi Rp 32 triliun hanya dalarn waktu sebulan. Jumlah penerirna BLBI pun naik dari 13,1 menjadi 164 bank. Hingga akhir Desember 1997 posisi BLBI yang disalurkan sudah mencapai Rp 47,l triliun. Kemudian jajaran direksi BI waktu itu mengirim surat kepada Presiden Soeharto yang intinya memberitahukan rencana B1 untuk mengatasi masalah saldo debet yang dialami perbankan nasional akibat rush. Surat itu antara lain berbunyi:

“Sambil menunggu konsolidasi perbankan dan pulihnya kepercayaan terhadap perhankan, RI kiranya disetujui akan menganti saldo debet tersebut dengan Surat Berharga Pasar Uang Khusus (SBPUK), sesuai dengan memo terlampir.” [8]

Usulan itu disetujui Presiden Soeharto melalui surat dari Kantor Sekretariat Negara yang berkualifikasi “rahasia dan sangat rahasia” No. R-183/M/Sesneg/12/1997. Surat tersebut antara lain menyebutkan:

“Maka dengan ini kami beritahukan bahwa Bapak Presiden menyetujui saran Direksi BI untuk menganti saldo debet bank yang ada harapan sehat-sehat dengan SBPU Khusus sebagaimana dilaporkan dalam surat Sdr. Gubernur BI. Bapak Presiden menilai langkah tersebut perlu dilakukan untuk menjaga agar tidak banyak bank tahun sekarang ini yang terpaksa tutup dan dinyatakan hangkrut.”[9]

Isi surat ini pada dasarnya menyetujui pengalihan saldo debet menjadi Surat Berharga Pasar Uang lausus (SBIUK). Sebelumnya, pada 9 Desember 1997 direksi Bank Danamon menemui direksi BI. Hasilnya, Bank Danamon disetujui untuk mendapat SBPUK senilai Rp 6 triliun. Surat dari direksi BI dan surat dari presiden pada waktu itu kiranya menjadi kunci siapa sebenarnya yang pantas memikul tanggung jawab terhadap kasus dana BLBI.

Ketidakpercayaan masyarakat dan ketidakmampuan bank membayar kewajiban-kewajibannya menjadi momok yang sangat menakutkan bagi perekonomian Indonesia yang tengah dilanda badai krisis moneter. Ketika keadaan ekonomi tidak juga membaik, BI sebagai otoritas moneter justru membuat kebijakan yang menguntungkan para pengusaha besar atau konglomerat. Atas dasar inilah pemerintah yang telanjur menandatangani Letter of Intent pertama dengan Dana Moneter lnternasional (IMF) pada Januari 1998 mengeluarkan Keppres No. 24 dan 26/1998. Keppres ini menjamin dana masyarakat di perbankan nasional dan jaminan atas seluruh kewajiban bank-bank nasional terhadap nasabah serta kreditur internasional. Peraturan pemerintah tersebut disetujui oleh BI melalui pengucuran dana BLBI kepada 54 bank nasional sebesar Rp. 164,54 triliun (hingga Januari 1999). Para konglomerat yang menerima BLBI antara lain Sjamsul NursaIim (BDNI) sebesar Rp 37,040 triliun, Soedono Salim (Bank Central Asia) Rp 26,596 triliun, Usman Admadjaja (Bank Danamon) Rp 23,050 triliun, Bob Hasan (Bank Umum Nasional) Rp 12,068 triliun, dan Hendra Rahardja (Bank Harapan Sentosa) Rp 3,866 triliun.

Dana BLBI dikucurkan ke sejumlah bank dalam beragam bentuk. Ada yang dalam bentuk saldo debet, fasilitas saldo debet, fasilitas dislonto I, fasilitas diskonto II, fasilitas SBPUK, fasilitas baru diskonto, fasilitas dana talangan valas, maupun fasilitas dana talangan rupiah. Adapun rincian para penerima BLBI adalah 5 Bank Take-Over (BTO) menerima Rp 57,639 triliun, 10 Bank Beku Operasi (BBO) Rp 57,687 triliun, 18 Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) Rp 17,320 triliun, dan 15 Bank Dalam Likuidasi (BDL) Rp 1 1,888 triliun.

Celakanya, ternyata Rp 84,5 dan Rp 164,54 triliun dana BLBI yang telah dikucurkan BI pada saat itu justru diselewengkan oleh para pemilik bank untuk kepentingan bisnis dalam grup mereka sendiri, melunasi pinjaman, membiayai kontrak derivatif baru, melakukan eskpansi kredit, pembukaan cabang baru, bahkan untuk menggoyang nilai rupiah. Bahkan sekitar Rp 144,54 triliun dari dana BLBI malah dialihkan kepada pemerintah (sebagai utang) sehingga menjadi beban APBN yang hams ditanggung rakyat.

Akibat Keppres No. 24 dan 26 tahun 1998 maka pemerintah terjebak dalam program rekapitalisasi perbankan nasional sebesar Rp 400 triliun. Tapi karena pemerintah tidak mempunyai uang sebanyak itu, maka pemerintah akhirnya menerbitkan obligasi (Surat Utang Negara) yang dibebankan kepada APBN untuk merekap bank pemerintah dan bank swasta yang tidak sehat serta untuk mengganti dana BLBI. Keseluruhan nilai pokok obligasi yang menjadi beban APBN tersebut mencapai Rp 650 triliun. Di sisi lain, pada Juli 1998, pemerintah membayar utang bank swasta nasional sebesar 1 miliar dollar AS kepada bantuan luar negeri tanpa verifikasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Hal ini ditambah lagi dengan program Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) yang kembali menguntungkan para pengusaha dan konglomerat yang tersangkut BLBI. Meskipun PKPS akhirnya batal diperpanjang tetapi ha1 ini sudah cukup menunjukkan bahwa niat memperpanjang PKPS bukanlah untuk kepentingan rakyat tetapi untuk kepentingan para pengusaha, konglomerat, dan kepentingan politik penguasa. Pada Maret 1998 Badan Penyebatan Perbankan Nasional (BPPN) didirikan dan menerima pengalihan 54 bank dari BI. Langkah ini diikuti dengan rush lanjutau dalam situasi likuidasi ketat pada April 1998. Selama Maret – April nilai BLBl melonjak dari Rp 31 triliun menjadi hampir Rp 135 triliun. Selama April – September 1998  saldo negatif bank-bank di bawah BPPN- justeru terus naik.

Belakangan uang ratusan triliun yang mengalir ke bank-bank tersebut macet, sejumlah bank tidak mampu membayar kembali utangnya. Penyebabnya, dana yang dikhususkan untuk penyehatan perbankan justru mengalir ke perusahaan-perusahaan konglomerat dan sejumlah bank yang bermasalah itu adalah milik konglomerat yang bersangkutan juga. Akibatnya, dana perbankan dari bank sentral hanya menjadi akal-akalan pebisnis besar untuk mendanai usahanya sendiri.

Pemerintah kemudian bermaksud menarik kembali dana BLBI dan memberikan beberapa cara penyelesaian utang BLBl untuk para debitor. Pemerintah memberikan beberapa alternatif penyelesaian masalah BLBI untuk para mantan pemilik bank yang disesuaikan dengan kondisi keuangan mereka masing-masing. Cara-cara penyelesaian itu adalah:

  1. Master of Settlement and Acquisition Agreement (MSAA) bagi debitur atau obligor yang mempunyai cukup perusahaan untuk membayar utang-utangnya.
  2. Master Refinancing and Notes Issuance Agreement (MRNIA) untuk mereka yang nilai perusahaannya tidak cukup untuk membayar utang, dan pembayaran kekurangannya harus dilakukan dengan jaminan pribadi.
  3. Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham-Akta Pengakuan Utang (PKPS-APU) yang dibuat untuk mencapai kesepakatan penyelesaian kewajiban yang harus ditanggung oleh pemilik saham pengendali atas kerugian bank mereka akibat praktik perbankan yang tidak wajar serta pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Penyelesaian ini tidak melalui penyerahan aset.

BPPN menjadi pihak yang mengurus masalah tersebut. Selama periode Juni-September 1998 BPPN mengusahakan penyelesaian BLBI melalui MSAA (Master of Settlement Acquisition Agreement) yang kemudian ditandatangani pada 21 September 1998. Isinya adalah ketentuan bahwa Jumlah Kewajiban Pemegang Saham (JKPS) bertambah menjadi Rp 52,7 triliun. Sayangnya, data tersebut diaudit bukan oleh auditor independen melainkan dihitung sendiri. Langkah-langkah tersebut di kemudian hari terbukti tidak efektif karena pars konglomerat. ingkar janji dan tidak mengembalikan danaBLB1. Di sisi lain, penyelesaian melalui prosedur MSAA dan MRA juga tidak kunjung usai. Penyerahan aset oleh obligor baru mulai dilakulan pada 1999. Aset tersebut kemudian dihitung oleh lembaga yang ditunjuk BPPN yaitu Lehman Brothers. Hasilnya, total nilai aset adalah Rp 52,6 triliun yang lemudian dibayarkan beserta uang tunai sebesar Rp 100 miliar. Berdasarkan MSAA, setelah aset itudiserahkan mala utang pun dianggap lunas. Pada masa inilah RPPN membuat. kesepakatan akhir yang memuat release und discharge dengan BDNI (Mei 1999) dan BCA (Juni/Juli 1999).

Namun urusannya tidak selesai sampai di situ. Pada 1999, BPK mengaudit ulang sejumlah bank yang ditetapkan sebagai Bank Beku Operasi (BBO) dan sedang berada dalam penanganan BPPN. Hasilnya, uang negara yang disalurkan dalam bentuk BLBl adalah Rp 49,189 triliun. Anehnya dalam MSAA, disepakati bahwa jumlah JKPS yang harus dibayarkan adalah Rp 28,408 triliun.

Pemerintah lalu menuntut para obligor untuk menyelesailan dana yang diselewengkan itu dengan dua cara. Pertama, obligor membayar tunai sebesar Rp 1 triliun, Kedua, obligor juga menyerahkan aset senilai Rp 27,495 triliun. Jadi total pengembalian adalah Rp 28,495 triliun. Namun ketika setahun kernudian aset-aset tersebut diaudit ulang oleh Price Waterhouse Cooper (PWC), terlihat bahwa nilainya menurun menjadi Rp 1,441 triliun (5,2 persen). Dan ketika pada 2000 aset tersebut dijual sebagian, jumlahnya sedikit meningkat menjadi Rp 1,819 triliun.

Hasil audit ulang BPI< terhadap dana BLBl pada Agustus 2000 kembali menunjukkan perbedaan. Menurut BPK, jumlah dana BLBl yang diselewengkan adalah Rp 138,4 triliun dari total dana Rp 144,5 triliun. Di samping itu, disebutkan adanya penyelewengan penggunaan dana BLBl yang diterima oIeh 48 bank sebesar Rp 80,4 triliun.

Pada 26 April 2004, pemerintah melalui BPPN rnemberikan Surat Keterangan Lunas kepada sejumlah obligor yang telah menyerahkan aset perusahaannya. Pada tahun ini pula BPPN dibubarkan. Ironisnya, masalah kian bertambah ketika BPK melakukan audit ulang pada 2006 terhadap aset-aset para obligor yang diserahkan pada negara melalui BPPN. Hasil penghitungan oleh BPk menunjukkan bahwa dana yang diterima oleh BPPN hanya sebesar Rp 1,9 triliun. Di sinilah negara rnengalami kerugian yang sangat besar. Pada 2007, sisa aset yang dijual nilainya sebanyak Rp 640 miliar ( 3,2 persen) sehingga total pengembalian uang negara sebanyak Rp 3,459 triliun.

Para penerima dana BLBl itu antara lain: Achmad Febby Fadillah (Bank Citra Hasta Dana Manungal), Adinda Sardjana (Bank Tata Internasional), Adisaputra Januardy dan James Januardy (Bank Namura Yasonta), Agus Anwar (Bank Pelita), Aloysius lndarto (Bank Dewa Rutji), dan yang lainnya sejumlah 74 orang.

Beberapa dari mereka sudah membayar utang BLBI, beberapa lainnya dianggap korupsi dan kabur ke luar negeri. Sisanya sedang dalam proses mencicil utang tersebut. Holding sebesar PT Bakrie & Brothers Tbk yang menanggung utang BLBI hingga 1 miliar dollar AS atau selutar Rp 10 triliun sudah melunasinya walau akibatnya saham keluarga Balvie tinggal 2,5 persen. Utang Bob Hasan sebesar Rp 5,3 triliun juga kelar. Begitu pula dengan Liem Sioe Liong (Rp 52,7 triliun), Siti Hardijanti Rulmana, lbrahim Risjad, dan Usman Admadjaja. Kejaksaan Agung sudah memberilan SP3 (Surat Penghentian Penyidikan Perkara) kepada Hasjim Djojohadikusumo (Bank Depan Sejahtera), The Ning lGng (Bank Dana Hutama), Hokiarto (Bank Hokindo), dan Sukamdani Gitosardjono (Bank Dagang Industri). SP3 juga diberikan kepada Sjamsul Nursalim sehingga memancing polemik luas di berbagai kalangan. Sjamsul dituduh bertanggung jawab atas penyaluran kredit bank miliknya yaitu BDNI kepada grup usalranya sendiri melebihi ketentuan. Saat kasusnya diproses di kejaksaan, Sjamsul sudah lebih dulu merantau ke Singapura dengan alasan berobat. Dia memang punya masalah dengan jantungnya. Dia lalu bersedia menyerahkan aset-aset miliknya untuk melunasi utang-utang BDNI yang ditanggung penierintah. Dia pun menerima surat pelunasan, dan karenanya Jaksa Agung (waktu itu) Marzulu Darusman menerbitkan SP3.

Namun berbagai pola penyelesaian utang BLBI tak berlangsung mulus. Beberapa pengusaha terpaksa dibawa ke pengadilan, termasuk Samadikun Hartono (Bank Modern) yang diadili di Pengadilan Negeri Jalarta Selatan. Utangnya ke BPPN sebesar Rp 6.5 triliun, dan Samadikun ban1 melunasi Rp 68,5 miliar dari penjualan asetnya. Dia tak mau menyerahkan aset yang lain. Pengadilan negeri membebaskannya, tapi Mahkamah Agung memvonisnya empat tahun penjara. Samadikun Hartono lalu menghilang. Beberapa koruptor BLBI lainnya juga kabur. Misalnva Dambang Sutrisno dan Andrian Kilu Ariawan (Bank Surya), juga Agus Anwar (Bank Pelita dan Bank Istimarat).

Upaya menyeret para pelaku korupsi dana BLBI sampai saat ini masih terbentur kendala penegakan hukum. Seolah hukum bungkam dan tidak bertaring menghadapi para ‘konglomerat hitam’. Untuk penanganan kasus ini, Kejaksaan Agung tidak menunjukkan kemajuan signifikan dari tahun ke tahun.[10]


D. Analisis

Latar belakang kasus BLBI menunjukkan sebuah kenyataan bahwa kehidupan sosial selalu berubah. Faktor utama perubahan ini adalah krisis moneter di akhir tahun 1997 yang menimbulkan kondisi keuangan negara anjlok dan kondisi perbankan memburuk. Kondisi inilah yang dimaksudkan Sampford sebagai situasi keos atau kacau. Hukum yang berdasarkan pada kehidupan sosial berdiri diantara kekacauan tersebut. Dengan demikian maka benarlah apa yang dikatakan Sampfor bahwa Teori hukum muncul dan dibangun dari sesuatu keadaan atau kondisi masyarakat yang disebut sebagai “Melle”(Chaos, Keos, Kacau), karena masyarakat sesungguhnya (realitasnya) selalu berada dalam kondisi keos, bahwa masyarakat selalu berada pada jalinan hubungan-hubungan yang tidak dapat diprediksi dan tidak sistematis. Berdasarkan realitas seperti itulah maka teori hukum muncul.

Surat jawaban presiden terhadap surat direksi BI yang berkualifikasi “rahasia dan sangat rahasia” No. R-183/M/Sesneg/12/1997 menunjukkan bahwa hukum itu berdiri dan berada di tengah-tengah jaringan hubungan sosial yang keos itu diambil alih oleh sejumlah besar aparatur/birokrat hukum dalam hal ini presiden dan direksi BI. Padahal menurut peraturan perbankan pada waktu itu bahwa bank-bank yang sudah mengalami saldo debet harus segera dibekukan aktifitasnya. Tetapi dengan adanya surat ini bank-bank tersebut masih bisa beroperasi dengan bantuan untuk penutupan saldo debet tersebut. Dengan demikian maka dalam hal ini presiden merupakan pengendali hukum di tengah-tengah kekacauan sosial. Hal yang sama juga pada Keppres No. 24 dan 26/1998 yang menjamin dana masyarakat di perbankan nasional dan jaminan atas seluruh kewajiban bank-bank nasional terhadap nasabah serta kreditur internasional yang diikuti dengan pengucuran dana BLBI kepada 54 bank nasional sebesar Rp. 164,54 triliun (hingga Januari 1999).

Pertemuan direksi Bank Danamon dengan direksi BI pada 9 Desember 1997 yang menghasilkan disetujuinya Bank Danamon untuk mendapat SBPUK senilai Rp 6 triliun, menunjukkan pula bahwa adanya hubungan antar kekuatan (power relations) antara konglomerat bank dan direktur BI serta presiden. Hal ini menyebabkan ketidakteraturan dan ketidakpastian hukum.

Pengucuran dana BLBI yang direncanakan akan dilunasi oleh semua bank-bank penerima pada kenyataannya jauh dari prediksi semula dengan mangkirnya sebagian besar pemilik bank untuk melunasinya dengan berbagai alasan. Ini menunjukkan bahwa masyarakat terus menerus bergerak secara dinamis, baik dikarenakan hal yang memang benar-benar terjadi pada bank sehingga kesulitan untuk mengembalikan dana tersebut, walaupun dikarenakan adanya itikad tidak baik dari pemilik bank untuk tidak mengembalikan dana bantuan itu. Hal demikian itu terjadi karena dalam masyarakat perbankan banyak sekali faktor kekuatan atau kekuasaan dan saling tarik menarik dan berbenturan di dalamnya antara pemerintah, pemilik bank dan masyarakat. Dengan demikian maka bagaimana mungkin situasi yang demikian itu dikategorikan sebagai situasi yang serba tertib dan teratur. Ini merupakan situasi yang kacau atau keos.Pernyataan Sampford selanjutnya adalah bahwa apa yang di permukaan tampak sebagai tertib dan teratur, jelas dan pasti, sebenarnya penuh ketidakpastian. Pada saat diluncurkannya dan BLBI terlihat bahwa pemerintah dan BI mempunyai dasar hukum yang kuat untuk mengucurkan dana tersebut dan seolah-olah merupakan keputusan terbaik untuk menanggulangi keterpurukan perbankan, namun setelah terbukti bahwa justeru kebijakan tersebut menjadi sebab kerugian negara terbesar sepanjang sejarah. Ini membuktikan bahwa walaupun kebijakan tersebut terlihat tertib dan teratur, jelas dan pasti, sebenarnya penuh ketidakpastian yang melahirkan celah-celah terjadinya penyelewengan-penyelewengan oleh para pemilik bank.

DAFTAR PUSTAKA

“Kasus BLBI sampai Kapan Akan Berakhir?”, http://www.kompas.com.

http://www.asmakmalaikat.com/go/artikel/hukum/hukum13.htm

Ojte Salman dan Anthon F. Susanto, Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali) (Bandung: PT. Reflika Aditama), Cet. Ke-3, 2007

Rahardjo, Stjipto, Rekonstruksi Pemikiran Hukum di Era Reformasi, Makalah pada Seminar Nasional Menggugat Pemikiran Hukum Positivistik di Era Reformasi, Semarang, 22 Juli 2000, hal. 15-17.

Sampford, Charles, The Disorder of Law: A Critique of Legal Theory, Basil Blackwell, 1989.

Sri Setiawati, http://opiniindonesia.com/opini.

Tim Redaksi Pustaka Timur, Kasus BLBI Tragedi Korupsi Terbesar di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Timur), 2007.


[1] Lihat: Ojte Salman dan Anthon F. Susanto, Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali) (Bandung: PT. Reflika Aditama), Cet. Ke-3, 2007, hal 101-113.

[2] Charles Sampford, The Disorder of Law: A Critique of Legal Theory, Basil Blackwell, 1989.

[3] Ibid, hal. 160

[4] Stjipto Rahardjo, Rekonstruksi Pemikiran Hukum di Era Reformasi, Makalah pada Seminar Nasional Menggugat Pemikiran Hukum Positivistik di Era Reformasi, Semarang, 22 Juli 2000, hal. 15-17.

[5] Ibid., hal. 16-17

[6] Tim Redaksi Pustaka Timur, Kasus BLBI Tragedi Korupsi Terbesar di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Timur), 2007, hal. 1 – 13.

[7] Sri Setiawati, http://opiniindonesia.com/opini.

[8] “Kasus BLBI sampai Kapan Akan Berakhir?”, http://www.kompas.com.

[9] Ibid.

[10] http://www.asmakmalaikat.com/go/artikel/hukum/hukum13.htm

  1. 26 April 2013 pukul 03:32

    I found your site on https://aafandia.wordpress.com/2009/05/20/pandangan-teori-hukum-keos-terhadap-kasus-blbi/
    and I’m very happy I have. It’s as if you read my mind.
    You appear to know so much regarding this, as if you authored the book on it or
    something. I think that you can do with a few pics to drive the
    message home a bit, but other than that, this is great blog.
    I will most definitely be back.

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: