Beranda > Teori Hukum, Tugas Individu > Membangun Kesadaran Baru Melalui Studi Hukum Kritis (Resume)

Membangun Kesadaran Baru Melalui Studi Hukum Kritis (Resume)

Oleh: Adji Samekto

  1. Pendahuluan
    1. Critical Legal Studies adalah salah satu aliran pemikiran dalam ilmu hukum yang dikembangkan dari pemikiran Legal Realism, yang bertujuan menentang atau setidaknya meninjau kembali norma-norma, standar-standar teori hukum dan implementasinya yang berasal dari apa yang dikenal sebagai sistem hukum modern.
    2. Ciri-ciri sistem hukum modern:
      1. berasal dari tatanan sosisal masyarakat Eropa Barat pada masa kapitalisme,
      2. dipengaruhi oleh paradigma positivisme ilmu pengetahuan,
      3. rasional,
      4. tertulis, dan
      5. mendukung kondisi stabil dan dapat diprediksi.
      6. Reduksionisme. Menurut Critical Legal Studies reduksionisme tidak mudah dilakukan dalam ilmu sosial karena tidak adanya teori hukum yang bersifat universal yang menerangkan realitas sosial dan budaya.
      7. Objektif atau Bebas Nilai. Menurut Critical Legal Studies bahwa fenomena sosial secara alamiah adalah subjektif dan tidak akan dapat dipahami sebagai sesuatu yang objektif.
      8. diarahkan oleh suatu kepentingan perubahan fundamental pada masyarakat,
      9. dilandaskan pada pendekatan berpikir histories,
      10. adanya upaya untuk mengembangkan suatu teori komprehensif untuk memahami keadaan masyarakat sekarang.
    1. Ciri Positivisme hukum:
      1. Teori kritis dikembangkan melalui dua periode yaitu dimulai tahun 1923 melalui pemikiran-pemikiran dari Institute of Social Research sampai tahun 1973 yang terkenal dengan Frankfurt School, dan setelah tahun 1973.
      2. Hubert Rottleuthner mencatat ada tiga karakteristik Critical Theory yang dikembangkan oleh Adorno dan Horkheimer:
  1. Studi hukum kritis, kritik terhadap hukum modern
    1. Penganut studi hukum kritis percaya bahwa logika-logika dan struktur hukum muncul dari adanya power relationships dalam masyarakat. Keberadaan hukum adalah untuk mendukung kepentingan-kepentingan atau kelas dalam masyarakat yang membentuk hukum tersebut.
    2. Ide dasar studi hukum kritis adalah pemikiran bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari politik dan hukum tidaklah netral dan bebas nilai.
    3. Penganut aliran ini bermaksud membongkar atau menjungkirbalikkan struktur-struktur hierarkhis dalam masyarakat yang tercipta karena adanya dominasi dan usaha-usaha itu akan dicapai dengan menggunakan huum sebai sarananya, yang dilegitimaskan dengan sarana hukum melalui hegemoni dan reifikasi.
    4. Tujuan aliran ini adalah untuk menghilangkan halangn atau kendala yang dialami individu-individu yang berasal dari struktur sosial dan kelas dalam masyarakat, mendorong dilakukannya perhatian yang lebih besar untuk melihat hukum dalam konteks sosial.
    5. Menurut aliran ini bahwa hukum sebenarnya sangat tergantung pada faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi pembentukan hukum.
    6. Di dalam ranah meta-perspektif, pendekatan hukum yang subjektif dapa mencakup:
  1. Pendekatan subjektif-realis dengan mendasarkan pada pemikiran yang bersifat experiential-interpretive yang ditandai dengan: kebenaran dilihat dari perspektif ralitas pragmataik, meliibatkan nilai-nilia personal, humanisme, emphatic, analisisnya terkait dengan realitas pragmatik yang ada, pengalam hidup manusia harus menjadi pembenar kehadiran hukum positif.
  2. Pendekatan subjektif-idealis, dengan mendasarkan pada pemikiran yang bersifat missionary-developmental yang ditandai dengan: kebenatan dilihat dari perspektif ideologi, melibatkan nilai-nilai masyarakat, humanisme, development-reformist, transenden, dan bertujuan untuk memengaruhi atau merekayasa kehidupan atau masyarakat agar sesuai dengan ide-ide tertentu.
  1. Tesis yang dibangun dalam studi hukum krisis
    1. Menolak tradisi Liberalisme yang muncul dari filsafat politik berdasarkan pada teori kontrak sosial karena: liberalisma telah menciptakan visi yang menyimpang dari adanya kemampuan bermasyarakat oleh manusia, dan telah mengarahkan dunia pada keadaan-keadaan yang bersifat dualistik, dan memberikan legitimasi kepada kapitalisme dan menyembunyikan fakta adanya eksploitasi di balik idiom dihormatinya kebebasan dan hak-hak individu.
    2. Menekankan adanya kontradiksi fundamental dalam teori liberal bahwa individu harus dibebaskan untuk memenuhi kepentingannya sendiri, sementara pemenuhian kepentingan ini akan mengorbankan individu lain.
    3. Liberalisme harus dibuang, didelefitimasi, dibongkar karena hanya menjadi sistem yang dipakai untuk memperkuat kepentingan ekonomi.
    4. Kehidupan bersama dalam masyarakat liberal sebenarnya tidak ada, hanya rekayasa yang diperkuat dengan hukum.
    5. Menolak bahwa hukum sebagai sebagai sistem nilai yang netral, kareana karena semua pembuatan yang tergantung pada keyakinan atau pandangan-pandangan pembuat keputusan tersebut.
    6. Menerima dan menggunakan pendekatan anti positivis dari Frankfurt School dan menolak pernyataan bahwa ilmu pengetahuan empirik atau alamaiah dapat diterapkan dalam hukum, karena tidak ada teori sosial yang  bersifat universal.
    7. Menolak klaim liberalisme bahwa hukum terpisah dengan aspek-aspek lain di luar hukum, karena keinginan dan keberpihakan tidak dapat dihapuskan dari hukum.
    8. Hukum merupakan ekspresi dari politik.
  1. 8 September 2013 pukul 11:10

    This excellent ebsite relly has all of the information and facts
    I wanted concerning this subject and didn’t know who to ask.

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: