Beranda > Hukum Ekonomi Politik, Tugas Individu, Tugas Kelompok > Investasi Sektor Riil Dan Sektor Non-Riil Dalam Perspektif Ekonomi Islam_Bagian 4

Investasi Sektor Riil Dan Sektor Non-Riil Dalam Perspektif Ekonomi Islam_Bagian 4

C. Investasi Sektor Riil

  1. Investasi Sektor Riil Konvensional

Tidak ada batasan bagi seseorang untuk melakukan investasi pada sektor riil. Selama investasi itu menguntungkan, seseorang boleh melakukannya. Dalam ekonomi konvesional yang didominasi oleh ekonomi kapitalis tidak ada pertimbangan halal atau haramnya suatu usaha baik dalam proses usaha, operasional usaha maupun jenis produk atau jasa yang dihasilkan. Dalam berbagai bidang seseorang bisa mengembangkan usahanya untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin. Pembatasan yang disebabkan oleh peraturan suatu negara terhadap investasi sektor ini hanya bersifat lokal. Artinya, bahwa pembatasan itu hanya untuk kepentingan suatu negara atau wilayah tertentu, seperti pelarangan investasi pada penanaman ganza.

  1. Investasi Sektor Riil Ekonomi Islam

Syariah Islam memandang bahwa basis ekonomi negara yang ideal adalah berbasiskan kepada sektor riil, sehingga dengan adanya investasi di sektor riil akan membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat serta kas daerah. Investasi di sektor riil sangat memegang peranan penting dalam sistem perekonomian islam, bahkan Tun Kelana Jaya (Lajnah Maslahiyah DPP Hizbut Tahrir Indonesia) sampai mengatakan bahwa: “Islam tidak mengenal bursa saham, Islam juga tidak mengenal sistem bank. Tidak ada sistem transaksi non riil dalam Islam.”.[1]

Pada dasarnya segala bentuk investasi riil adalah boleh kecuali ada ketentuan dalil yang melarangnya. Dalam hal investasi pada sektor ini, banyak skema bisnis yang ditawarkan islam yang diantaranya terdiri dari: jual beli (al-bai’), sewa menyewa (ijaroh), kerjasama dalam perdagangan (syirkah), mudharabah, dan kerjasama dalam bidang pertanian (muzara’ah dan musaqah). [2] Berikut adalah rinciannya.

a. Jual beli

Jual beli atau al-bai’ berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata al-bai’ dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asy-syira’ (beli). Dengan demikian, kata al-bai’ berarti jual beli. Secara terminologi, terdapat beberapa definisai jual beli yang dikemukakan ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama, yaitu tukar menukar barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu dengan yang sepadan menurut cara yang dibenarkan. Definisi lain dikemukakan ulama Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah bahwa jual beli dimaknai sebagai saling menukar barang dalam bentuk pemindahan hak dan pemilikan.

Dari definisi tersebut di atas dapat dikatakan ha1 yang terkandung dalam jual beli adalah adanya pernukaran antara barang dengan barang lainnya serta adanya pemindahan hak (possession) dan kepemilikan (ownership) kepada pihak lain.

Bentuk-bentuk Jual Beli terbagi dua, yaitu jual beli yang sah dan jual beli yang batal. Apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi, maka jual beli itu sah. Sebaliknya, apabila salah satu rukun atau syarat jual beli itu tidak terpenuhi, maka jual beli itu batal. Adapun jenis jual beli yang batal adalah:

1)      Jual beli sesuatu yang tidak ada (bai’ al-ma’dum). Para ulama fiqih sepakat mengatakan jual beli seperti ini tidak sah atau batal.

2)      Menjual barang yang tidak dapat diserahkan pada pembeli (bai’u ma’zuji al-taslim). Hukum ini disepakati oleh seluruh ulama fiqih dan temasuk ke dalam kategori bai’ al-garar (jua1 beli tipuan). Termasuk ke dalam Kategori jenis ini adalah jual beli utang (bai’u al-dain). Yang dimaksud utang adalah suatu barang yang harus dibayar, pengganti pinjaman, upah/sewa suatu manfaat, diyat (sanksi pidana), denda orang yang merusak, khulu’ (tebusan), dan obyek salam. Adapun jual beli piutang (bai’u al-dain) secara langsung (cash), para ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama selain mazhab Dhahiriyah membolehkan jual beli piutang kepada debitur atau menghibahkan kepadanya (sale of debt to debitor). Sedangkan jual beli piutang kepada selain debitur (sale of debt to third prty) dengan cara tunai (cash, naqdan) mayoritas ulama melarangnya kecuali ulama mazhab Maliki membolehkannya dengan syarat terbebaskan dari terjadinya spekulasi, riba, dan ancaman bahaya-bahaya lainnya.[3]

Dari beberapa pendapat di atas, pendapat yang relevan untuk diterapkan adalah bahwa Jual Beli Piutang diperbolehkan bila dilakukan secara langsung kepada debitur. Ini diperbolehkan karena akan terhindarkan dari unsur riba, ketidak jelasan (gharar) dan tindak spekulasi (maisir).

Dalam praktek di dunia perbankan konvensional bai dain bi al-dain dikenal dengan nama jual beli surat berharga di bursa efek, obligasi dan lain-lain.

3)      Jual beli benda-benda yang dikategorikan najis (Bai’u an Najas). Semua benda yang termasuk najis dan tidak bernilai menurut syari’at tidak boleh diperjualbelikan.

4)      Jual beli ’arabun/’urbun adalah menjual suatu barang dengan lebih dulu membayar panjar kepada pihak penjual (sebelum benda yang dibeli diterima), dengan ketentuan jika jual beli jadi dilaksanakan, uang panjar itu dihitung sebagai bagian dan harga, dan jika pihak pembeli mengundurkan diri maka uang panjar itu menjadi milik pihak penjual. Jumhur ulama berpendapat jual beli dengan panjar seperti ini tidak sah, terdasarkan hadits Rasulullah SAW tentang pelarangamya, dalam jual beli ini juga terdapat unsur gharar (ketidakpastian) dan berbahaya, serta masuk kategori memakan harta orang lain tanpa pengganti.

5)      Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang atau merupakan hak bersama umat manusia (kepemilikan kolektif), dan tidak boleh diperjualbelikan.

b. Bentuk Khusus Jual Beli

Bentuk khusus dari jual beli yang melihat apakah berupa barang (ain) atau berupa uang (dain) oleh jumhur ulama dibagi menjadi:

1)      Jual beli barter (al-muqayadhah), yaitu jual beli yang objek pertukarannya barang dengan barang, seperti jual beli pakaian dengan beras.

2) Jual beli mutlak, yaitu jual beli yang umumnya dipraktikkan saat ini, dimana obyek pertukarannya antara barang dengan harga atau uang.

3) Jual beli mata uang (sharf), yaitu jual beli yang obyek pertukarannya uang dengan uang, seperti jual beli rupiah dengan dollar. Dasar hukum keabsahan melakukan jual beli uang terdapat dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 275:

“…padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…”

Dalam hadis Nabi bersabda:

“(Juallah) emas dengun emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair engan sya’ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.” (HR. Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, an-Nasa’i dan Ibn Majah)

4)      Jual beli pesanan (al-salam), yaitu jual beli yang obyek pertukarannya sebenarnya adalah barang dengan harga, tetapi karena barang tersebut tidak ada di tempat akad dan baru akan ada di kemudian waktu, maka wujudnya tidak lagi dinilai sebagai barang tetapi sebagai uang (dain). Jual beli ini memiliki variasi lain yang sering dikenal dengan jual beli istishna’, yaitu sesuatu yang akan dibuat.[4] Jual beli ini diperbolehkan berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 282:

”Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya…”

Ibnu Abbas sahabat Rasulullah SAW, menyatakan bahwa ayat ini mengandung hukum jual beli pesanan yang ketentuan waktunya harus jelas. Alasan lainnya adalah sabda Rasudullah SAW yang berbunyi:

“Barangsiapa yang melakukan salaf (saiam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui. (HR Bukhari Muslim, Abu Daud, al-Nasa’I, al-Tirmidzi, dan Ibnu Majah dari Ibnu Daud).

Sedangkan Dasar hukum istishna’ berdasarkan petunjuk dalam al-Qu’an pada surat al-Kahf ayat 94, yang bercerita tentang Zulkarnain ketika seseorang memesan kepadanya untuk dibuatkan benteng (penghalang) antara mereka dengan orang-orang Yajuj dan Ma’juj:

Mereka berkata: “Hai Dzulqarnain, sesungguhnya Ya’juj dan Ma’juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?”.

Komentar terhadap ayat ini Ibn Abbas berkata bahwa kata “Kharajan” berarti sebuah upah/imbalan yang besar. Berdasarkan pada pendapat al-Ashgar, ayat ini menggambarkan petunjuk yang ada dalam al-Qur’an terhadap legalitas istishna’. Pendapat ini berdasarkan pada sebuah prinsip bahwa: “segala perintah atau larangan berasal dari seseorang yang tercantum/terekam dalam al-Qur’an adalah henar kecuali jika al-Qur’an dengan jelas melarangnya”. Adalah tidak mungkin Allah menginformasikan sesuatu yang salah kepada kita tanpa menjekskan ketidak-legal-an dan ketidak-benarannya.[5]

Dari segi harga jual (tsaman) yang dikenakan kepada pembeli, jual beli dibagi menjadi empat, yakni:

1)      Jual beli Murabahah, yaitu jual beli dengan menarik keuntungan tertentu dari harga beli barang semula, dimana pihak pembeli mengetahui besar keuntungan yang diambilnya. Dasar hukum murabahah terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 275 dan surat an-Nisa’ ayat 29:

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu…”

Di samping itu beberapa hadis nabi juga mendukung keabsahan murabahah, yaitu hadis riwayat Aisyah RA: “Bahwa ketika Rasulullah SAW ingin hijrah, Abu Bakar RA membeli dua ekor unta, kemudian Rasulullah SAW bcrsabda: ‘serahkan salah satunya untukku (dengan harga yang sepadan/tauliyah)!’. Abu Bakar menjawab: ‘ ya, dia untukmu tanpa sesuatu apapun’. Kemudian Rasulullah mengatakan: ‘kalau tanpa harga, maka tidak jadi saya ambil’” (HR Bukhari dan Ahmad).[6]

2)      Jual beli Tauliyah, yaitu jual beli dengan tidak menarik keuntungan dari harga beli barang semula, dimana pihak pembeli mengerahui besar modal pembelian barang tersebut.

3)      Jual beli Wadi’ah, yaitu jual beli dengan harga jual lebih rendah dari harga beli baran semula, dimana pihak pembeli mengetahui besar modal pembelian barang tersebut.

4)      Jual beli Musawamah, yaitu jual beli dengan harga jual sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, dimana pihak penjual biasanya menyembunyikan besar modal pembelian baran tersebut. Inilah bentuk jual beli pada umumnya yang berlaku di masyarakat.[7]

c. Sewa Menyewa (Ijarah)

Ijarah menurut etimologi berarti upah, sewa, jasa, dan imbalan. Sedangkan menurut terminologj para ulama berbeda-beda dalam memberikan defmisi walaupun rnemiliki makna yang saling berdekatan. Seperti ulama Hanafiah mendefinisikannya sebagai “transaksi terhadap sesuatu manfaat dengan imbalan”, sedangkan ulama Malikiyah mendefinisikannya sebagai: “pemilikan manfaat dengan suatu imbalan terhadap sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu.

Dasar hukum dibolehkannya akad sewa menyewa adalah terdapat pada Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 233:

“…Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

surat Ath-Thalaq ayat 6:

“…kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya…”

surat al-Qashash ayat 26:

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahma, Abu Daud dan An-Nasa’I dari Sa’ad bin Waqas: “Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman dan tumbuh, lalu Rasulullah melarang cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas dan perak.”

Dari segi obyeknya, ijarah dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1)      Ijarah manfaat benda atau barang (manafi’ a-a’yan), seperti sewa menyewa rumah, toko dan pakaian. Ijarah ini terbagi menjadi tiga macam, yakni:

a)      Ijarah benda yang tidak bergerak seperti rumah dan tanah,

b)      Ijarah kendaraan seperti unta, kuda, mobil dan pesawat, dan

c)      Ijarah benda-benda yang bisa dipindah-pindahkan seperti perabot dan tenda.

2)      Ijarah manfaat manusia (manafi’ al insan), adalah ijarah yang obyeknya adalah pekerjaan atau jasa seseorang, seperti buruh bangunan dan tukang jahit. Ijarah ini terbagi menjadi:

a)      Ijarah manfaat manusia yang bersifat khusus (al-khash), yaitu seseorang yang disewa tanaga atau keahliannya secara khusus oleh penyewa untuk waktu tertentu seperti pembantu rumah tangga.

b)      Ijarah manfaat manusia yang bersifat umum (musytarik), artinya pekerjaan atau jasa seseorang disewa oleh banyak penyewa, seperti dokter dan sopir angkutan umum.

d. Kerjasama dalam Perdagangan (Syirkah)

Syirkah menurut bahasa berarti percampuran (al-ikhtilath).[8] Dalam literatur berbahasa Inggris, syirkah disebut juga dengan “partnership”. Lembaga-lembaga keuangan islam menejemahkannya dengan istilah “participation financing”.

Secara terminologi, ada beberapa definisi Syirkab yang dikemukakan oleh para ulama fiqih. Menurut ulama Malikiyah, syirkah adalah:” Suafu keinginan untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka”. Sedangkan definisi yang dikemukakan oleh ulama Syafi’iyah dan Hanabilah, menurutmereka, syirkah adalah:” Hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati”.

Akad syirkah dibolehkan berdasarkan kepada firman Allah SWT dalam surat al-Nisa’ ayat 12:

“…maka mereka berserikat dalam yang sepertiga itu…”

surat Shad ayat 24:

”…Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh…”

Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulllah SAW bersabda: ”Allah SWT berfirman: ’Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak menghkhianati pihak lain. Jika satu pihak berkhianat, Aku keluar dari mereka’”.

Para ulama fiqih membagi syirkah ke dalam dua bentuk, yaitu:

1)      Syikah al-Amlak (perserikatan dalam kepemilikan). adalah persekutuan dua orang atau lebih dalam pemilikan suatu barang tanpa melalui atau didahului oleh akad syirkah. Syirkah amlak dibagi menjadi dua bentuk yaitu :

a)      Syirkah Ikhtiariyah, yaitu persekutuan yang terjadi atas perbuatan dan kehendak pihak-pihak yang berserikat. Misalnya dua orang yang bersepakat membeli suatu barang atau mereka menerima harta hibah dari orang lain dan menjadi milik mereka secara berserikat.

b)      Syirkah Ijbariyah, yaitu persekutuan yang terjadi tanpa adanya perbuatan dan kehendak pihak yang berserikat (perserikatan yang muncul secara paksa, bukan atas keinginan yang berserikat) yaitu sesuatu yang ditetapkan rnenjadi milik dua orang atau lebih tanpa kehendak dari mereka seperti harta warisan yang mereka terima dari seseorang yang wafat.

2)      Syirkah al-Uqud (perserikatan yang dibentuk melalui akad).

e. Mudharabah

Salah satu bentuk kerjasama (syirkah) antara pemilik modal dengan seseorang yang ahli dalam berbisnis, di dalam fiqih Islam disebut dengan mudharabah, yang oleh Ulama fiqih Hijaz disebut dengnn qiradh. Secara terminologi, para ulama fiqih mendefinisikan mudharabah atau qiradh dengan:

“Pemilik modal menyertakan modalnya kpada pekerja (pengusaha) untuk diinvestasikan, sedangkan keuntungan yang diperoleh menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan bersama.[9]

Dalil tentang kebolehan mudharabah adalah firman Allah dalam surat al-Muzzamil ayat 20:

“…dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah…”

dan surat al-Baqarah ayat 198:

“…tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhan-mu.”

Kemudian dalam sabda Rasulullah SAW: Tiga bentuk usaha yang mendapal berkah dari Allah, yaitu: menjual dengan bayar tangguh, mudharabah, gandum yang dicanpr untuk dimakan sendiri: (HR Ibn Majah dari Shuhaib).

Dilihat dari segi transaksi yang dilakukan pemilik modal dengan pekerja, para ulama fiqih membagi akad mudharabah kepada dua bentuk, yaitu mudbarabah  muthlaqah (penyerahan modal secara mutlak, tanpa syarat dan batasan) dan mudharabah muqayyadah (penyerahan modal dengan syarat dan batasan tertentu). Dalam mudbarabah  muthlaqah, pekerja diberi kebebasan untuk mengelola modal itu selama profitabe. Sedangkan, dalam mudharabah muqayyadah pekerja mengikuti ketentuan-ketentuan yang diajukan oleh pemodal. Misalnya, pemberi modal menentukan barang dagangan, lokasi bisnis dan suppliernya.[10]

f. Kerjasama Dalam Bidang Pertanian

1)      Muzara’ah

Menurut etimologi muzara’ah memiliki arti al-inbat yakni “menumbuhkan”. Sedangkan menurut terminologi muzara’ah adalah akad kerjasama dalam usaha pertanian dimana pemilik lahan pertanian menyerahkan lahannya berikut bibit yang diperlukan kepada pekerja tani untuk diusahakan, sedangkan hasil yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Seperti setengah, sepertiga atau lebih dari itu. Bila dalam kerjasama ini bibit disediakan oleh pekerja, maka secara khusus kerjasama ini disebut dengan mukhabarah, demikian menurut ulama madzhab Syafi’i yang membedakan muzara’ah dengan mukhabarah.

Kerjasama dalam bentuk muzara’ah menurut kebanyakan ulama hukumnya adalah boleh. Dasar kebolehannya itu, disamping dapat dipahami dari umumnya firman Allah SWT yang menyuruh bertolong-tolongan, juga secara khusus dari Hadits Nabi SAW dari Ibnu Abbas menurut riwayat al-Bukhari yang menyatakan:

“Bahwasanya Rasulullah SAW mempekerjaan penduduk Kbaibar (dalam pertanian) dengan imbalan bagian dan apa yang dihasilkannya dalam bentuk tanaman atau buah-buahan.”

2)      Musaqah

Secara sederhana musaqah diartikan dengan kerjasama dalam perawatan tanaman dengan imbalan bagian dan hasil yang diperoleh dari tanaman tersebut. Yang dimaksud dengan “tanaman” dalam akad ini adalah tanaman tua atau tanaman keras yang berbuah untuk mengharapkan buahnya seperti kelapa dan sawit, atau yang bergetah untuk mengharapkan getahnya, bukan tanaman tua untuk mengharapkan kayunya.

Dasar hukum kebolehannya adalah hadits Nabi yang mempekerjakan penduduk Khaibar yang disebutkan diatas, yang kerjasama perjanjian tersebut juga mencakup merawat tanaman. Sedangkan sebagian ulama orang memandangnya sebagai muamalah upah mengupah, berpendapat tidak boleh karena upah itu tidak boleh dari hasil kerja tapi dalam bentuk nilai uang yang sudah pasti sesuai dengan perjanjian.


[1] http://jkt6a.detiksport.com/read/2007/11/05/174412/848799/4/investasi-sektor-riil-dijauhi-karena-mahal-dan-sulit, 19 Januari 2009.

[2] AH Azharudin Lathif, Fiqh Muamalah, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), cet. ke-1, hal. 99.

[3] Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu (Damaskus : Darul Fikr, 1996), Jilid VII, hal. 4049-4050.

[4] Wahbah Juhaili, Op. Cit , Vol. 5, hal. 3600

[5] Muhammad al-Bashir Muhammad al-Amine, Istisna’ (Manufacturing Contract) In Islamic Banking And Financial Law & Practice, hal. 27-28.

[6] Wahbah Juhaili, Op. Cit , Vol. 5, hal. 3765

[7] Ibid, hal. 3600.

[8] Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), Jilid 3, hal. 294.

[9] As Sarakhsi, al-Mabsuf (Beirut: Dar al Fikr, tt), Jilid XXII, hal. 18.

[10] Ibnu Qudamah, al-Mughni, (Riyadh: Maktabah al-Riyadh al Haditsah, tt.), Jilid V, hal. 30

  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: