Beranda > Hukum Islam Di Berbagai Negara Muslim, Tugas Kelompok > Hukum Islam Di Negara Maroko

Hukum Islam Di Negara Maroko

Oleh: Ahmad Abidin dan Husni Mubarok

I. PENDAHULUAN

Maroko adalah sebuah negara kerajan yang terletak di bagian barat laut afrika. Penduduk asli Maroko adalah Berber, yaitu mastarakat kulit putih dari afrika utara. Mereka konon masih mempunyai garis keturunan dengan Rasululloh dan merupakan penganut agama Islam bermadzhab Maliki. Bahasa yang di miliki dan yang menjadi bhasa kebudayaan mereka yaitu bahasa Arab. Adapun jumlah penduduk yang ada pada pertengahan tahun 1991 berjumlah sekitar 27 juta jiwa dan lebih dari 99% adalah Muslim Sunni. Penganut agama yahudi hanya kira-kira kurang dari 8000 orang yang sebagian bertempat di Casablanca dan di kota-kota pesisir. Demikian pendahuluan yang dapat kami uraikan untuk lebih jelas lagi kami akan menguraikan kehidupan hukum islam yang terdapat di negara Maroko pada umumnya.

  1. PEMBAHASAN

a. Kehidupan masyarakat Maroko

i. Bidang Sosial-Ekonomi

Masyarakat Maroko yang berada da pedalaman atau pedesaan yang merupakn bagian dari penuduk maroko keseluruhan mempunyai dua pola kehidupan, yaitu nomaden dan menetap. Suku Barber sebagai suku asli, sebagian besar merupakan penduduk yang menetap, ementara suku arab yang pada mulanya merupakan kaum pendatang secara umum merupakan penduduk nomaden dan ebagian kecil dari mereka ada juga yang menetap pada lahan-lahan yang ingin mereka kembangkan

Penduduk yang bertempat tinggal di kota di kategorikan menjadi ua, yakni yang di sebut dengan badhariyya dan non badhariyya. Pola kehidupan di kota masuk dalam kategori badhariyya konon banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Spanyol sebuah negara yang pernah menjajah mereka. Sedangkan mereka yang disebut non badhariyya yang penduduknya berasal dari pedesaan yang berpindah ke kota ( masyarakat urban ).

ii. Bidang Politik

Dalam undang-undang dasar negara Maroko disebutkan bahwa negara ini adalah negra kerajan yang berkonstitusi dan menganut sistemorganisasi dan multi-partai serta menolak system satu partai. Kedaulatan berada di tangan bangsa yang disalurkan melalui lembaga konstitusional yang telah ada. Hukum adalah pernyatan tertinggi dari kemauan rakyat dan semua harus tunduk kepadanya. Negara menjamin kebebasan bagi semua warga negara untuk menyatakan pendapatnya, berserikat dan membentuk dan memasuki organisasi atau partai pilihannya, hsmpir tidsk pernah terjsdi dslsm sejsrsh politik negara itu, hampir tidak pernah  terjadi satu pertain berhasil menguasai matoritas kursi Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu pemerintah Maroko selama ini selalu merupakan pemerintah koalisi.

iii. Bidang Keagamaan

Pada awalnya, terutama di daerah perkotaan, masyarakat Maroko sedikit banyak dipengaruhi oleh ajaran agama Yahudi dan Kristen walaupun diragukan ritual keagamaan mereka berdasarkan ajaran yang tepat dari dua agama tersebut. Nampaknya mereka hanya sebatas mengakui ajaran-ajarannya ketimbang sebagai pemeluk yang teguh pada ajaran kedua agama tersebut. Pada perkembangan selanjutnya, Islam menjadi agama resmi negara, meskipun dalam undang-undang dasar tidak disebut-sebut syari’ah Islam. Hukum perdata maupun hukum pidana dinegara itu didak murni berdasarkan syari’at Islam bahkan lebih banyak diwarnai oleh system hukum barat. Hukum Islam, terutama dari madzhab Maliki, berlaku bagi umat Islam hanya dalam bidang-bidang tertentu, yakni perkawinan, pembagian warisan, dan perwakafan.

iv. Kehidupan Intelektual

Metode-metode pengajaran pada umumnya masih bersifat tradisional. Pada umumnya sekolah yang mem berikan pelajaran Islam dimulai pada tingkat dasar yang disebut Maktab. Pada tingkat ini anak didik disuruh menghafal al-qur’an. Tingkat berikutnya adalah Talib yang mempelajari masalah Teologi. Walaupun kebudayaan tradisional banyak melingkupi perkembangan pemikiran ke-intelektual-an dan ke-agama-an di Maroko.

v. Kehidupan Wanita.

Sebagaimana negara-negara yang menganut system demokrasi lainnya, secara de jure Maroko menegaskan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat, semua warga negara mempunyai hak politik dan menikmati kehidupan secara sama, tidak ada diskriminasi ras, jenis kelamin, agama dan lain0lain, namun secara facto penegasan semacam ini perlu di tinjau lebih jauh lagi.

b. Hukum Islam di dalam Perkawinan.

i. Usia dalam Perkawinan

Batas minimal usia boleh kawin di Maroko bagi laki-laki adalah 18 tahun, sedangkan bagi wanita 15 tahun. Namun demikian disyaratkan ijin wali jika perkawinan dilakukan oleh pihak-pihak di bawah umur 21 tahun sebagai batas umur kedewasaan. Pembatasan umur demikian tidak ditemukan aturannya baik dalam al-qur’an, al-hadits maupun kitab-kitab fiqh. Hanya saja para ulama madzhab sepakat bahwa baligh merupakan salah satu syarat dibolehkannya perkawinan, kecuali dilakukan oleh wali mempelai. Imam Malik menetapkan usia 17 tahun baik bagi laki-laki maupun wanita untuk mengkategorikan baligh, sementara Syafi’I dan Hambali menentukan umur 15 tahun, dan hanya Hanafi ysng membedakan batas umur baligh bagi keduanya, yakni laki-laki 18 tahun, sedangkan bagi wanita 17 tahun. Batasan ini merupakan batas maksimal, sedangkan batas minimal adalah laki-laki 15 tahun, dan perempuan 9 tahun, dengan alas an bagi laki-laki yang sudah mengeluarkan sperma dan wanita yang sudah haid sehingga bisa hamil. Dalam hal ini nampaknya Maroko mengikuti ketentuan umur yang ditetapkan oleh Syafi’I dan Hambali.

ii. Masalah Poligami.

Negara Maroko berbeda dengan Negara Tunisia yang melarang secara mutlak aturan mengenai poligami, pada prinsipnya bermaksud membatasi terjadinya poligami dengan harapan dapat diterapkan prinsip keadilan bagi para istri. Dalam undang-undang keluarga tahun 1958 menegaskan bahwa jika dikhawatirkan ketidakadilan akan terjadi diantara istri-istri, maka poligami tidak diperbolehkan. Namun, tidak ada pasal dalam undang-undang itu yang memberikan otoritas untuk menyelidiki kapasitas atau kemampuan suami untuk berlaku adil dalam poligami. Selain itu undang-undang Maroko juga mengatur masalah poligamiantara lain sebagai berikut :

Pertama, jika seorang laki-laki ingin berpoligami, ia harus menginformasikan kepada calon istri bahwa ia sudah berstatus seorang suami.

Kedua, seorang wanita, pada saat melakukan akad nikah perkawinan, boleh mencantumkan taqlid talaq yang melarang calon suami berpoligami. Jika di langgar maka istri berhak mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan.

Ketiga, walaupun tidak ada pernyataan seorang wanita, seperti di atas, jika perkawinan keduanya menyebabkan istri pertama terluka maka pengadilan bisa membubarkan perkawinan mereka.

iii. Perkawinan Bersyarat

Ayat 38 undang-undang keluarga ( personal law ) 1958 mengatakan bahwa jika sebuah ikatan perkawinan disertai dengan persyaratan yang bertentangan dengan hukum syari’ah atau esensi dari perkawinan, maka perkawinan dapat dianggap sah, persyaratannya-lah yang tidak berlaku. Bukanlah persyaratan yang bertentangan dengan esensi perkawinan jika si istri menyatakan bahwa dia akan bekerja di dunia public. Persyaratan yang dimaksud adalah persyaratan yang menghalalkan Sesutu yang telah dilarang oleh agama misalnya suami mensyaratkan bahwa dengan perkawinannya dengan adik perempuan istrinya atau ibu istrinya boleh ia kawini juga. Atau dengan mengharamkan sesuatu yang halal misalnya istri mensyaratkan perkawinannya, suaminya tidak boleh berjalan dengannya keluar kota atau tidak boleh ‘berkumpul’ dengannya. Dalam hal ini menurut madzhab Maliki, perjalanan dan perkumpulan itu tetap halal, hanya persyaratannya saja yang haram.

iv. Pembubaran Perkawinan oleh Pengadilan

Menurut undang-undang Maroko, seorang istri dapat mengajukan gugat cerai ke pengadilan jika : 1. Suami gagal menyediakan biaya hidup; 2. Suami mampunyai penyakit kronis yang menyebabkan istrinya merana; 3. Suami brlaku kasar ( menyiksa ) istri sehingga tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan kehidupan perkawinan; 4. Suami gagal memperbaiki hubungan perkawinan setelah waktu empat bulan ketika suami bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya; 5. Suami meninggalkan istri sedikitnya selama satu tahun tanpa memperdulikan istrinya.

Ketiga ulama madzhab : Maliki, Syafi’i dan Hambali menyetujui poin-poin tersebut sebagai alas an bagi istri menuntut perceraian pada hakim, sementara Hanafi mengatakan, hakim tidak mempunyai hak untuk menjatuhkan talaq kepada wanita, apapun alasannya, kecuali bila suami dari wanita tersebut impotent.

v. Talaq ( Khulu’ )

Talaq ( Khulu’ ) adalah bentuk perceraian atas persetujuan suami istri dengan tebusan harta atau uang dari pihak istri yang menginginkan perceraian tersebut. Perceraian dengan Khulu ini dilakukan jika perkawinan tidak dapat di pertahankan lagi, dengan syarat perceraian dan jumlah harus atas persetujuan dan kesepakatan suami istri.

Di Maroko, aturan tentang Khulu’ diambil dari madzhab Maliki dengan tekanan pada kebebasan istri pada transaksi tersebut. Imam Malik mengatakan jika istri selama perkawinan tidak merasakan kebahagiaan, bahkan merasa didzalimi, maka istri boleh mnuntut cerai dengan mengembalikan sejumlah mahar yang telah diberikan suami kepadanya. Pada undang-undang Maroko diisyaratkan umur istri mencapai 21 tahun untuk dapat melakukan kesepakatan Khulu’, hal mana yang tidak pernah ditetapkan madzhab Maliki dan juga madzhab-madzhab yang lain. Selain itu, pelaksanaan Khulu’ tidak boleh mengorbankan hak-hak anak.

c. Hukum Kewarisan

i. Wasiat Wajibah

Prinsip wasiat wajibah yang diadopsi oleh Tunisia dari hukum wasiat Mesir ( 1946 ) juga diberlakukan di Maroko dengan beberapa perubahan. Maroko merupakan negara keempat dan terakhir setelah Mesir, Syiria dan Tunisia yang mengadopsi aturan ini. Menurut undang-undang Maroko ( 1958 ) hak untuk mendapatkan wasiat wajibah tersedia bagi anak dan seterusnya kebawah dari anak laki0laki pewaris yang telah meninggal. Aturan ini tidak ditemukan dalam madzhab manapun dalam fiqih tradisional, sebab warisan hanya diperuntukkan bagi ahli waris yang masih hidup.

ii. Posisi Pembunuh

Ahli waris yang membunuh pewaris dengan sengaja tidak mendapatkan hak waris. Namun jika dilakukan tanpa sengaja, hak warisnya tetap walaupun ia masih membayar diyat karena perbuatannya membunuhnya. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Imam Malik bahwa kalau pembunuhan dilakukan dengan alas an : 1. qishash, 2. untuk mempertahankan diri, 3. perintah hakim yang adil, dan 4. alasan-alasan lain yang dibenarkan syara, maka ia tetap memperoleh harta warisan.

III. PENUTUP

Dari penjelasan yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa negara Maroko adalah negara yang telah menggabungkan pendapat dari beberapa madzhab dalam mencapai keterangan yang ada dalam hukum Islam yang ada dinegara Maroko dari mbeberapa masalah yang direformasi dalam undang0undang 1958 di Maroko,sebagaimana yang telah ada di negara-negara Islam lainnya. Mungkin hanya ini yang dapat kami presentasikan tentang Hukum Islam di negara Maroko. Mudah-mudahan apa yang telah dilampirkan diatas dapat bermanfaat bagi kita khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman Wahid, prisma pemikiran Gus Dur, Yogyakarta 1999.

Abdul Rahman al-Jaziri, Kitab Fiqh ‘ala Madzahib al’Arba’ah, Mesir 1969.

Ahmad al-Khumasyi, al-Ta’liq ‘ala Qanun al Ahwal al Syakhshiyyah, 1994.

E. Levi Provencal G.S Colin, Kehidupan Agama di Maroko.

Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, edisi ke lima, Jakarta : UI-Press, 1993.

Muhammad Jawad Mughniyyah, fiqh lima madzhab, buku kedua, Jakarta : Basrie Press, 1994.

USA : The University of Chicago, Encyclopedia Britannica, vol. 15 di bawah artikel “ Morroco “.

  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: