Hukum Islam Di Negara Iran

Oleh:  Iin Ernawati dan Rio Arif  W

I. PENDAHULUAN

Orang-orang Iran sering menyebut negerinya “Iran” (Negeri Arya atau “Masyarakat termasyhur), semenara orang luar, dalam waktu yang sama menyebutnya Persia, menunjuk pada Pars, sekarang Fars, wilayah bagian selatan Iran. Nama Persia bertahan hingga hingga tahun 1935, ketika pemerintah Tehran secara resmi meminta masyarakat dunia menggunakan nama Iran.

Luas wilayah Iran 1.648.000 km2. iran berbatasan dengan laut Caspian, Republik Caspian, Republik Amenia, Azerbaizan, dan Turkmenistan disebelah utara; Afganistan dan Pakistan disebelah timur; Teluk Persia dan Oman disebelah selatan; dan Turki dan Irak disebelah barat. Penduduk Iran berjumlah 64 juta (1996), dan merupakan negeri terbanyak penduduknya di Asia Tengah. Penduduk Iran beragama Islam sekitar 95,5%, sisanya penganut, Zoroaster, dan Yahudi. Mayoritas umat Islam penganut faham Syiah Isna Asy’ari,. Sementara penganut faham sunni menjadi warga minoritas.

Prolematika kehidupan rakyat Iran dimulai dalam Pemerintahan dinasti pahlawi, yang didirikan oleh Reza Syah dan putranya, Muhammad Reza, yang memerintah secara kolektif dari tahun 1925-1979. kebijakan Dinasti Pahlawi lebih memberikan perhatian kepada usaha-usaha Modernisasi, westernisasi, sekularisasi, integral dengan Nasionalisme Iran.mereka melakukan Modernisasi seperti yang dilakukan Mustafa Kemal Ataturk di Turki. Mereka mengimpor secara borongan hukum perdata, hukum pidana, dan hukum dagang eropa serta mencontoh model Prancis dalam hal sentralisasi administratif. Pada masa ini agama Zoroaster dijadikan agama resmi disamping Islam Syi’I, walaupun pengikutnya sedikit. Pemerintah memilih nama pra Islam (pahlevi) dan lambang-lambang pra Islam (singa dan Matahari), dan melakukan pembatasan aturan busana pakaian keagamaan, dan mewajibkan dan mewajibkan pakaian barat untuk kaum pria (1928), dan melarang cadar (1935).

Kebijakan yang dilakukan dinasti Pahlawi mengakibatkan tergulingnya mereka oleh gerakan ulama yang dipimpin oleh Ayatullah Ruhollah al-Musawi Khomeini (1902-1989; memerintah 1979-1989) dalam sebuah revolusi. Revolusi Iran merupakan kejadian penting bagi dunia islam. Untuk ini rezim sekuler yang didukung Barat dapat digulingkan oleh kekuatan oposisi yang diorganisasikan oleh para reformis Islam.

Konsep Islam yang diterapkan di Iran dewasa ini berlandaskan konsep wilayah al-faqih, yaitu kekuasaaan tertinggi ditangan seorang ulama yang taqwa, adil, mampu memimpin serta disetujui oleh mayoritas umat. Pemegang kekuasaaan ini disebut wali faqih atau rahbar (pemimpin). Wali faqih yang pertama ialah almamarhum Ayatullah khoumeni, yang kemudian dijabat oleh Ayatullah Ali Khoumeni. Akan tetapi seorang wali faqih tidak duduk dalam jajaran dewan eksekutif, melainkan lebih bersifat sebagai pembimbing atau pengontrol. Untuk jajaran eksekutif, kekuasaaan tertinggi berada ditangan seorang presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Presiden terpilih pertama Iran adalah Abolhassan Bani Sadr. Akan tetapi, karena telah dianggap melanggar nilai-nilai dan revolusi Iran, akhirnya dipecat. Presiden berikutnya adalah Ali khoumeni (1981-1989), lalu Hasyemi Rafsanjani (1989-sekarang).

II. PEMBAHASAN

Upaya mengkodifikasi hukum Islam telah dilakukan sejak awal di Iran. Hokum keluarga Iran pertama kali dikodifikasikan sebagai bagian dari hukum perdata yang diundangkan dari tahun 1928 s / d 1935. pada tahun 1927, Menteri Keadilan Iran membentuk komisi yang bertugas menyiapkan draft hukum perdata. Ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan materi selain hukum keluarga dan hukum waris diambil dari kode Napoleon selama tidak bertentangan dengan hukum-hukum syari’ah. Sementara menteri-menteri yang berkenaan hukum keluarga dan hukum waris lebih mencerminkan unifikasi dan kodifikasi hukum syari’ah. Draft yang ditetapkan komisi tersebut ditetapkan sebagai Qonun Madani (hukum Perdata) dalam tiga tahap, antara 1928-1924.[1]

Hukum Perdata Iran mencakup berbagai macam aspek hukum yang berkenaan dengan hukum waris diatur dalam pasal 861 s/d 949, sementara seluruh buku VII mengatur masalah-masalah hukum keluarga  didasarkan pada hukum tradisional Syi’ah Isna ‘Asyariyah (Ja’fari) menteri hukum waris sebagaimana diatur dalam hukum perdata berlaku sampai sekarang, tanpa ada perubahan. Sementara hukum yang mengatur perkawinan dan perceraian tidak terhindar dari reformasi hukum.

Hukum keluarga yang diatur dalam bab VII hukum perdata tahun 1935 mengalami reformasi bebrapa kali pada tahun berikutnya. Hukum yang mengatur perkawinan dan perceraian, secara terpisah telah diundang-undangkan pada tahun 1931. undang-undang tersebut memasukkan prinsip-prinsip yang datur oleh aliran-aliran hokum selain aliran Isna Asyari. Sebagian materinya didasarkan pada pertimbangan social budaya dan administrative. Pada tahun 1937 dan 1928 juga ditetapkan undang-undang yang mengatur masalah perkawinan dan perceraian lebih lanjut.[2]

Reformasi hokum yabg lebih penting lagi dilakukan Lembaga Legislatif Iran pada tahun 1967, pada tanggal 24 juni 1967 diundang-undangkan hukum perlindungan keluarga. Undang-undang in bertujuan mengatur institusi perceraian dan poligami agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang.[3]

Pada tahun 1975, hukum perlindungan keluarga yang baru ditetapkan, undang-undang ini dimaksudkan untuk mengganti hukum perlindungan keluarga tahun 1967. undan-undang tahun 1975 ini, disamping memasukkan ketentuan-ketentuan mengenai perceraian dalam UU sebelumnya, juga memasukan perubahan-perubahan yang penting yang berkenaan dengan perceraian. UU ini juga membatasi memberi izin Poligami oleh pengadilan hanya pada kondisi-kondisi yang spesifik.[4]

a. Hukum Perkawinan

Sebelum lahirnya UU keluarga pertama di Iran Marriage Law yang ditetapkan tahun 1931, masalah perceraian dan perkawinan diatur dalam UU sipil yang mulai berlaku tahun 1930. kemudian untuk menggantikan Marriage Law  tahun 1931 lahir Family Pritection act tahun1967. UU ini kemudian diganti dengan Protection of Family tahun 1975, setelah reformasi Iran tahun 1979 UU ini dihapuskan, yang di[pandang telah melewati batas huku Islam yang mapan.

b. Beberapa ketentuan tentang Hukum keluarga Iran Pra-Revolusi

1. Pencatatn Perkawinan

Setiap perkawinan , sebelum perkawinan harus dicatatkan pada lembaga yang berwenang. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dihukum dengan hukuman penjara selama satu hingga enam bulan.[5]

Aturan tentang pencatatan perkawinan termasuk pembaharuan yang bersifat regulatory atau administrative. Sebab pelanggarnya hanya dikenai hukuman fisik, sementara pernikahannya tetap dipandang sah. Peraturan seperti ini tidak dijumpai dalam pemikiran hukum klasik, baik dalm mazhab Syi’i maupun mazhab sunni.

2. perkawinan di bawah umur

Usia minimum boleh melaksanakan perkawinan bagi pria adalah delapan belas tahun.[6] Bagi seseorang yang mengawinkan seseorang yang masih dibawah usia minimum nikah dapat dipenjara antara enam bulan hingga dua tahun. Jika seorang anak perempuan dikawinkan dibawah usia 13 tahun, maka yang mengawinkannya dapa dipenjara selama dua hingga tiga tahun. Disamping itu, bagi orang yang melanggar ketentuan ini dapat dikenai denda 2-20 riyal.[7] Dengan demikian , ancaman hukuman bagi wali yang mengawinkan anak dibawah umur merupakan pembaharuan hukum keluarga di Iran yang bersifat administratif.

3. Perjanjian Perkawinan

Pasangan yang berniat untuk melangsungkan perkawinan boleh membuat perjanjian dalam akad perkawinan, selama tidak bertentangan dengan tujuan perkawinan. Perjanjian tersebut dapat dilaksanakan dibawah perlindungan pengadilan.

Menurut Mazhab Ja’fari, syarat yang dianggap gugur dalam akad tidak dianggap dapat menggugurkan akad nikah. Sedangkan syarat yang dianggap gugur dalam akad tidak dapat menggugurkan akad nikah atau mahar itu sendiri, kecuali jika diisyaratkan dalam bentuk khiyar, atau tidak berlakunya semua dampak akad yang bertentangan dengan wataknya sendiri. Jika seorang istri ketika akad nikah mensyaratkan kepada suaminya agar ia tidak kawin dengan wanita lain, tidak menolaknya, tidak melarangnya keluar rumah, atau mensyaratkan bahwa hak talak berada ditangannya, tidak mewarisinya, dan persyaratan-persyaratan lain yang bertentangan dengan tujuan akad nikah, maka persyaratan-persyaratan itu batal, sedangkan akad nikahnya sendiri tetap sah.[8]

4. Poligami

Seorang pria yang bermaksud berpoligami wajib memberitahukan kepada calon istri tentang statusnya. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi. Hukum perlindungan keluarga tahun 1967, menambahkan ketentuan bahwa seorang pria yang hendak berpoligami harus mendapatkan persetujuan istri. Jika ketentuan ini dilanggar, istri pertama dapat menuntut cerai kepengadilan.[9] Suami juga harus mendapatkan ijin resmi dari pengadilan. Sebelum memberikan izin, pengadilan akan memeriksa apakah suami dapat menafkahi lebih dari seorang istri; dan apakah ia dapat berbuat adil tehadap istri-istrinya. Pelanggaran ketentuan ini akan dikenakan hukuman kurungan selama enam bulan hingga enam tahun.

Keharusan adanya persetujuan istri pertama dan izin pengadilan bagi yang akan berpoligami, disatu sisi dapat dipandang sebagai reformasi regulatory, karena yang melakukan pelanggaran hanya mendapatkan hukuman atau sanksi tertentu, sementara perkawinannya sendiri tetap sah. Disisi lain dapat dipandang sebagai reformasi substantif, karena seorang suami yang kawin lagi dengan wanita lain tanpa persetujuan  istri pertama dijadikan alasan oleh istri pertama untuk menuntut perceraian kepengadilan, suatu hal yang tidak diatur dalam mazhab Ja’fari maupun mazhab sunni.

5. Nafkah Keluarga

Suami berkewajiban memberikan nafkaf pada istrinya. Nafkah ini meliputi sandang, tempat tinggal dan kebutuhan lainnya. Jika seorang suami tidak dapat memberikan nafkah tersebut, sang istri mengadukannya pada pengadilan. Selanjutnya pengadilan akan memeritahkan suami untuk memberikan nafkah wajib pada istrinya.

6. Peceraian

Hukum perlindungan keluarga tahun 1967 telah melakukan reformasi hukum yang bersifat administratif dan substantif sekaligus,  yaitu dengan menghapus wewenang suami mengikrarkan talak secara sepihak. Menurut pasal 8 UU tersebut, setiap perceraian, apapun bentuknya, harus didahului oleh permohonan pada pengadilan agar mengeluarkan sertifikat “ tidak dapat rukun kembali” . Pengadilan baru mengeluarkan sertifikat tersebut setelah berupaya maksimal, tetapi tidak berhasil mendamaikan.

Pengadilan dapat mengeluarkan sertifikat  “tak dapat rukun kembali” atau keputusan fasakh pada kasus karena alasan-alasan tertentu sebagai berikut:

  1. Salah satu pasangan menderita sakit gila yang permanen atau berulang-ulang.
  2. Suami menderita impotensi, atau dikebiri, atau alat vitalnya diamputasi.
  3. Istri tak dapat melahirkan, menderita cacat seksual, lepra atau kedua matanya buta.
  4. Suami atau istri dipenjara selama lima tahun.
  5. Suami atau istri mempuyai kebiasaaan yang membahayakan pihak lain yang diduga akan terus berlangsung dakam kehidupan rumah tangga.
  6. Seorang pria tanpa persetujuan istri pertama, kawin dengan wanita lain.
  7. Salah satu pihak menghianati pihak lain.
  8. Kesepakatan suami istri untuk bercerai.
  9. Adanya perjanjian dalam akad perkawinan yang memberikan kewenangan pada pihak istri untuk menceraikan diri dalam keadaan tertentu.
  10. Suami atau istri dihukum, berdasarkan keputusan hukum yang tetap, karana melakukan perbuatan yang dapat dipandang mencoreng kehormatan bangsa.

7. Penyelesaian perselisihan melalui juru damai (arbitrator)

Pengadilan dapat menyerahkan penyelesaian perselisihan keluarga pada arbitrator jika diminta oleh pasangan suami istri yang bermasalah. Khusus kasus yang berkenaan dengan validitas perjanjian perkawinan dan perceraian yang berbelit-belit, ditangani sendiri oleh pengadilan, tidak diserah kan pada arbitrator.

Arbitrator, selanjutnya kan berusaha merukunkan kembali pasangan yang berselisih dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh pengadilan. Hasilnya diserahkan pada pengadilan untuk ditindaklanjuti. Jika arbitrator tidak bisa menyerahkan hasil usahanya dalam mendamaikan pasangan dalam waktu yang ditentukan , pengadialan akan mengambil alih usaha perdamaian itu serta menetukan keputusan selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Cleveland, William L., A History of Modern Middle East, San Francisso: Westview Press, 1994.

Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, “ Ensiklopedi Islam II”, Pt Ikhtiar Baru, Jakarta, 1999.

Haeri, Shahla, “ law of Desire: Temporary Marriage in Iran”, London, 1989.

L Esposito, John and O Voll, John, “ Demokrasi dinegara-negara muslim: Problem dan Prospek”, Mizan, Bandung,1999.

L Esposito, John, “Identitas Islam : Pada Perubahan Sosial-Politik”, Bulan Bintang, Cet. I, Jakarta,1986.

Mahmood, Tahir, Family law reform in the Muslim world, New Delhi: Academy of law ang Religion, 1987.

Mahmood, Tahit, Personal Law in Islamic Countries, New Delhi: Academy of law Religion, 1987.

Mudzhar, H.M Atho, “Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam Modern”, Jakarta, Ciputat Prees, 2003.

Sih Budi, Riza, “ Profil Negara-Negara Islam Timur Tengah”, PT. Dunia Pustaka Jaya, cet I, Jakarta, 1995.


[1] Tahir Mahmood, Family Law Reform in the Muslim World (New Delhi; The Indian law Institute, 1972), h. 154

[2] Ibid.

[3] Ibid.

[4] Tahir Mahmood, Personal Law in Islamic Countries (New Delhi, 1987), h 216

[5] Hukum Perkawinan, 1931, pasal 1.

[6] Hukum Perdata, pasal 1031.

[7] Hukum Keluarga, 1931-1937, pasal 3.

[8] Mughiyah, Fiqih, h. 319-320.

[9] Hukum Perlindungan Keluarga, 1967, pasal 11 (c)

  1. Arief
    27 April 2010 pukul 17:45

    Wah.. blog yang sangat bagus di bidang hukum dll Bro..!!
    Boleh ya kalo gue ikutan liat-liat dan mengambil ilmu yang bermanfaat ini. S’moga jadi amal jariyah ya…

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: