Beranda > Catatan Kuliah, Sejarah Hukum > Sejarah Hukum_Catatan 1

Sejarah Hukum_Catatan 1

SEJARAH HUKUM

070922

  1. Yunani > Romawi > Prancis > Code Napoleon
  2. Van Berjlijk Vergoing, berlaku SEMA No. 3 tanggal 3
  3. KUHP, KUHAP, KUHD,
  4. Tionghoa: hanya anak laki-laki yang bisa diadopsi
  5. KUHP dan KUHPer bersumber dari Belanda yang di Belanda sendiri sudah tidak dipakai lagi.
  6. Title 284 KUHP (Wet Book van Strafrecht) tentang Overspel : Berzina. Dihukum karena :
    1. Bedroq : menipu
    2. Dwang : memaksa
  7. UNDANG-UNDANG YANG ADA SUDAH TIDAK SESUAI LAGI DENGAN ADAT BANGSA
  8. Budaya Barat : Vooting; Budaya Timur : Musyawarah
  9. HUKUM SEKARANG ADALAH CERMINAN HUKUM YANG LALU
  10. Azas Hukum Barat :
    1. Individualistis
    2. Liberalistis : Kebebasan tanpa batas
    3. Rasionalistis
  11. Hukum > Undang-Undang > Legisme (Individualistis, Loberalistis dan Rasionalistis)
  12. Hukum > Undang-Undang > Prancis > Romawi
  13. Legisme : berpokok pangkal pada pemikiran yang indovidualis. Artinya melihat hukum dari individualistis, disamping itu legisme bersendi kepada paham rasionalistia, hukum adalah ciptaan manusia, karenanya hukum adalah rasional dan menurut akal, aturan hukum harus dituliskan, sehingga ajaran rasionalistis di lingkungan filsafat hukum menjadi hukum kodrat (natural law). Natural law ini berpokok pangkal kepada pemujaaan individu dan pemujaan akal yang setinggi-tingginya dengan ditulisnya aturan hukum dalam bentuk Undang-Undang terdapat kepastian hukum. Hal ini kemudian menimbulkan pikiran dan kepasstian bahwa yang menjadi sumber hukum hanyalah Undang-Undang saja.
  14. Pelaksanaan hukum menurut legisme tidak lain menjalankan Undang-Undang.
  15. Timbul paham bahwa hakim adalah hanya mulut Undang-Undang. Legisme berkembang menjadi pemikiran mengenai keharusan menulis hukum dalam Undang-Undang secara rinci, nyata dan pasti.
  16. Pemikiran seperti ini dinamakan PEMIKIRAN KODIFIKASI.
  17. Undang-Undang > Legisme > Rasio
  18. 284 BW
  19. Hukum Waris > belum diatur sebagai unifikasi
  20. Das Solen > Teori > Harapan
  21. Das Sein > Nyata > Feit
  22. Keadila > Kebenaran
  23. Sejarah Hukum : ilmu yang mempelajari hokum dalam masyarakat serta perkembangannya dengan membandingkan antara hokum yang pernah berlaku, yang tidak berlaku lagi, dahulu dan sekarang atau antara hokum yang berlaku di suatu Negara dengan hokum yang berlaku di Negara lain.
  24. Manfaat Sejarah Hukum: untuk mengetahui lebih dalam system atau institusi pengaturan hokum dan untuk mengurangi kekurangan pemahaman suatu lembaga hukum tertentu.
  25. Hukum telah ada sejak nusantara didiami tetapi bersifat lokal, berbeda satu sama lain. Setelah Indonesia merdeka, politik hukum yang dipakai oleh Belanda terhadap hukum di Indonesia adalah politik hukum kodifikasi.
  26. Politik hukum kodifikasi ini masih dipakai pemerintah Republik Indonesia. Oleh karena itu, jadi sistem hukum nasional Indonesia sekarang ditinjau dari sejarahnya, sangat dipengaruhi oleh 3 (tiga) sistem hukum Barat:
    1. Individualisme
    2. Rasionalisme
    3. Liberalisme

Melahirkan Legisme

  1. Pemikiran Legisme dan Kodifikasi dalam sejarah hukum Indonesia merupakan hasil rangkaian perkembangan hukum di Eropa. Sebelum abad 18 terlihat dalam hukum Romawi kuno, yang menyatakan bahwa hukum hanyalah Undang-Undang yang tertulis. Setelah Prancis menjalah seluruh Eropa pada abad 19 melalui Kode Napoleon melahirkan paham Legisme.
  2. Legisme berpangkal pada pikiran individualistis, melihat hukum dari pikiran individual. Artinya, mempertahankan hak-hak perorangan merupakan sesuatu hal yang terpuji.
  3. Legisme bersendi pada paham rasionalis, hukum adalah ciptaan manusia, karenanya hukum adalah rasionalistis. Jadi menurut akal atau rasio, semua aturan hukum harus ditulis. Sejalan dengan prinsip individualis dan rasionalistis itu, timbullah paham liberalisis yang berpangkal pada hukum asal (natural law/kodrat) berpuncak kepada pemujaan individual dengan akal manusia yang setinggi-tingginya. Dengan ditulisnya aturan dan norma hukum dalam bentuk Undang-Undang tercapailah kepastian hukum (Rechtspaark).
  4. Keinginan akan kepastian hukum berlanjut untuk menulis segala aturan hukum dalam bentuknya: ringkas, terang dan pasti dalam bentuk pasal demi pasal.
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: