Beranda > Aspek Pengubah Hukum, Tugas Individu > Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2002 vs. UU Nomor 4 Tahun 2004

Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2002 vs. UU Nomor 4 Tahun 2004

Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Peradilan Pajak: Dalam Tinjauan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman [i]

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum (rechsstaat), yang berati Indonesia menjunjung tinggi hukum dan kedaulatan hukum. Hal ini sebagai konsekuensi dari ajaran hukum bahwa kekuasaan tertinggi tidak terletak pada kehendak pribadi penguasa (penyelenggara negara/pemerintah), melainkan pada hukum.

Konsekuensi sebagai negara hukum yang bercirikan negara kesejahteraan modern adalah pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai hukum dasar yang harus ditaati oleh negara dalam pengenaan, pungutan dan penagihan pajak. Selain itu, Pasal 23A UUD 1945 mengandung asas legalitas sebagai salah satu asas dalam negara hukum yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun termasuk negara kalau memerlukan pajak. Asas legalitas memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi wajib pajak, tatkala negara membutuhkan pajak.

Karena pajak telah diatur dengan undang-undang berarti Undang Undang Pajak tersebut harus dilaksanakan sebagaimana mestinya dan tidak boleh dilanggar mengingat Undang Undang Pajak tersebut telah dianggap diketahui oleh wajib pajak selaku pembayar pajak maupun negara yang diwakili oleh pejabat pajak selaku penagih pajak. Undang Undang Pajak pada hakekatnya adalah hukum pajak yang wajib dilaksanakan dan ditaati sebagai konsekuensi dari negara hukum Indonesia.

Penegakan hukum pajak dalam sengketa pajak pada hakekatnya untuk memberikan perlindungan hukum, baik kepada wajib pajak maupun pejabat pajak sebagai wakil negara. Penegakan hukum pajak kadangkala dapat dilakukan diluar maupun melalui peradilan pajak.

Penegakan hukum pajak dalam sengketa pajak diluar peradilan pajak dilakukan oleh pejabat pajak dengan melakukan penagihan pajak, sementara penegakan hukum pajak dalam sengketa pajak melalui peradilan pajak dilakukan oleh Lembaga Keberatan dan Pengadilan Pajak yang berpuncak kepada Mahkamah Agung dengan cara memeriksa dan memutus sengketa pajak.

Pengadilan Pajak yag dibentuk dengan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU DILJAK), adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak.

Pengadilan Pajak berwenang menyelesaikan sengketa pajak dalam bentuk banding dan gugatan yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Putusannya merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan bukan merupakan keputusan tata usaha negara. Walaupun putusan pengadilan pajak sebagai putusan akhir, akan tetapi putusan tersebut masih dapat diajukan kepada Mahkamah Agung dalam bentuk peninjauan kembali.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU KEMAN) joncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PERATUN).

Dalam UU PERATUN, dijelaskan bahwa Putusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukumTata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan finalyang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Sedangkan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dilkeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara.

Apabila keputusan tata usaha negara dirasakan mengrakibatkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata tertentu; dalam asas Hukum Tata Usaha Negara kepada yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengujukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

  1. Permasalahan

Di dalam Undang – Undang Darar 1945 (UUD) 1945 dan Perubahannya pada BAB IX Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 ayat (2 ) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU KEMAN) menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan :

  1. Peradilan Umum;
  2. Peradilan Agma ;
  3. Peradilan Tata Usaha Negara.
  4. Peradilan Militer

Baik dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, tidak mengatur keberadaan Peradilan Pajak, namun pemerintah sebagai penyelenggaraan negara dalam hal penyelesaian persengketaan pajak telah membentuk peradilan pajak dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 (UU DILJAK).

  1. Yang menjadi permasalahan bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Peradilan Pajak (UU DILJAK), apakah terdapat singkronisi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PERATUN) ?, karena putusan pejabat pajak merupakan juga putusan tata usaha negara sebab pejabat pajak dalam hal ini yang mewakil negara dalam pelaksaanaan pemungutan pajak.

Apakah peradilan pajak dapat menjamin ada kepastian hukum terhadap pencari keadilan dalam penyelesai sengketa pajak ?.

Bagaimana struktur hukum yang berkaitan dengan perlindungan wajib pajak dalam penyelesai sengketa pajak, apakah tidak bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945 dan Undang Undang Kekuasaan Kehakiman ?.

C. Analisa

Terbentuk Undang Undang Peradilan Pajak sudah barang tentu ada faktor-faktor yang mempengruhinya, sebelum menganalisa permasalah dalam pelaksanaan Undang-Undang Peradilan Pajak , maka perlu diketahui terlebih dahulu faktor pengubah hukum itu sendiri.

  1. Dalam materi kuliah Aspek Aspek Pengubah Hukum yang disampaikan oleh Prof.Dr.Abdul Gani Abdullah, SH, pada progran Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta, terdapat beberapa faktor-faktor pengubah hukum itu sendiri diantaranya adalah faktor nasional dan internasional.

Secara nasional hukum itu berubah karena dipengaruhi oleh berbagai keadaan seperti :

  1. Sosial, (Changing society, Changing rules, Perubahan Kesadaran hukum, Kepatuhan hukum, Budaya hukum, Serta akibat adanya fenomena, Liberalisme, Feodalisme, Etnisitas, Pertentangan peradaban, Reformasi, Revolusi);
  2. Ekonomi, (Politik Ekonomi, Substansi Ekonomi, Struktur Ekonomi Nasional, Budaya Ekonomi Berupa Tradisional, Modernisasi/mekanisme Pertanian, Perubahan permintaan dan suplai, perubahan indikator ekonomi, Perubahan kebijakan moneter);
  3. Politik, (Konfigurasi politik di kalangan masyarakat, Dewan perwakilan Rakyat, ada/tidaknya dukungan parlemen terhadap pelaksanaan tugas pemerintah);
  4. Hukum, (Politik Hukum, Struktur hukum, Budaya Hukum, Penerapan Hukum, Teori Hukum, Law of conflict of laws, Chois of Law, Pendapat Hukum, Amandemen, Hukum Islam, Hukum Adat, Judicial Review, Putusan Konstitusi, Putusan Mahkamah Agung);
  5. Construction of Jurisprodence, (Legal cases, Legal facts, Dissenting opinion, Judgment dalam bentuk Declarative, Constitutive, Condemnative melalui Rechtsvinding,Rechtsschepping, mengisi Rechtskeuze);
  6. Keadaan Genting Dan Memaksa, (Dalam keadaan perang, Bencana alam, Force majore, Kepentingan yang memaksa, Keterbatasan tenggang waktu, Krisis Ekonomi, Krisis sosial dan Politik.).

Dalam penulisan makalah ini penulis mencoba menganalisa terhadap Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Peradilan Pajak dengan menggunakan salah satu dari bagian faktor pengubah hukum yakni “Law of conplict of Laws.”

Penyelesaian sengketa pajak pada mulanya dilakukan oleh Majelis Pertimbangan Pajak sebagai Badan Peradilan Pajak, meskipun Majelis Pertimbangan Pajak melaksanakan fungsi yudikatif tetapi bukan bagian dari lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) UU KEMAN.

Setelah UU PERATUN disahkan dan diundangkan, berlaku secara efektif pada tahun 1991 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 di dalam UU PERATUN, diatur mengenai Majelis Pertimbangan Pajak bukan merupakan Badan Peradilan Pajak, melainkan hanya berfungsi sebagai upaya administratif yang berarti keputusannya tidak mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga dapat diganggu gugat, dengan perkataan lain bahwa keputusan Majelis Pertimbangan Pajak merupakan keputusan tata usaha negara, sehingga dapat diajukan banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Undang Undang Peradilan Pajak ditetapkan sebagai pengganti Undang Undang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (UU BPSP) pada tahun 2002 setelah UUD 1945 diamandemen yang kedua kalinya.

Bahwa substansi hukum yang berkaitan dengan peradilan pajak yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hukum bagi wajib pajak dalam penyelesaian sengketa pajak , terdapat ketidaksinkronisasi norma hukum. Disamping itu terjadi pula konflik norma hukum, karena selama ini hukum pajak tersebar dalam berbagai undang undang pajak yang memuat norma hukum yang bersifat formal maupun norma hukum yang bersifat materil.

    Apabila dilihat dari struktur hukum Peradilan Pajak yang berhubungan dengan yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi wajib pajak dalam penyelesaian sengketa pajak, maka apabila dilihat dari hukum dasar negara, sesungguhnya lembaga peradilan pajak maupun undang-undang yang mengaturnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang Undang Nomor 4 Tahun Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, karena kompetensi relatif pengadilan pajak mencakup seluruh wilayah hukum Republik Indonesia sehingga asas penyelesaian sengketa pajak, seperti asas cepat, sederhana dan biaya ringan tidak bermanfaat bagi para pihak yang bersengketa. Selain itu Lembaga Keberatan pembinaannya yang meliputi ; teknis peradilan, organisasi, administrasi dan keuangan serta pembiayaan Pengadilan Pajak masih berada pada Departemen Keuangan (eksekutif) bukan pada Mahkamah Agung.

    D. Kesimpulan

    Bahwa dari pembahasan makalah kecil ini dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

    1. Bahwa dalam penyelesaian sengketa pajak tidak ada singkronisasi karena sering terjadi konflik norma hukum, sebab hukum pajak tersebar dalam berbagai undang-undang;
    2. UU DILJAK apabila dilihat dari hukum dasar negara, maka lembaga Peradilan Pajak bertentangan dengan UUD 1945 dan UU KEMAN.
    3. Keberadaan Peradilan Pajak dapat dibenar apabila dilihat dari bagian faktor pengubah hukum ( Law of Conflict of Laws ) karena bertujuan untuk menyelesaikan persengketaan pajak yang terjadi.

    DAFTAR PUSTAKA

    Abdul Gani Abdullah, Aspek-Aspek Pengubah Hukum, Materi Disampaikan pada Kuliah Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Unuversitas Muhammadiyah Jakarta,2008

    C.S.T. Kansil, Kitab Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, cetakan kelima, Jakarta Pradnya Paramita.

    Hans Kelens, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara cetakan I September 2006,Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa

    HAS Natabaya, Sistem Peraturan Perundang -Undangan Indonesia cetakan pertama, Jakarta, Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Kontitusi RI.

    Muhammad Djafar Saidi,Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak, Jakarta, RajaGrafindo Persada.

    Prajudi Atmosudirdjo, Teori Hukum Cetakan pertama, Jakarta Kawan Pustaka 2002.

    Tim Redaksi FOKUSMEDIA, Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, cetakan pertama, Bandung Fokusmedia.

    UUD 45 dan Perubahannya (+ Gedung Bersejarah dan pembagian Wilayah Propinsi di Indonesia ), Redaksi Tangga Pustaka Cetakan Pertama, Jakarta Tangga Pustaka.

    Zairin Harahap, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara,cetakan kedua Jakarta, RajaGrafindo Persada.


    [i] Tugas Kelompok pada Mata Kuliah Aspek – Aspek Pengubah Hukum, Dosen Pembimbing: Prof. DR. Abdul Gani Abdulah, SH. Anggota: Suaib Rizal, Tatang Sopiyan, Sundari Amir, Jesi Aryanto, Rusydi, Ahmad Afandi.

    1. 30 Juli 2014 pukul 09:33

      It’s going to be ending of mine day, however before
      ending I am reading this fantastic paragraph to improve my knowledge.

    1. No trackbacks yet.

    Tinggalkan Balasan

    Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

    Logo WordPress.com

    You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

    Gambar Twitter

    You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

    Foto Facebook

    You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

    Foto Google+

    You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

    Connecting to %s

    %d blogger menyukai ini: