Beranda > Aspek Pengubah Hukum, Tugas Individu > Lembaga Legislatif Sebagai Faktor Pengubah Hukum

Lembaga Legislatif Sebagai Faktor Pengubah Hukum

BAB  I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan mengenai negara hukum dapat dijumpai dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 setelah Amandemen (selanjutnya disebut UUD Amandemen). Berbeda dengan UUD 1945 sebelum Amandemen (selanjutnya disebut UUD 1945), bahwa mengenai Negara hukum tidak secara ekplisit dicantumkan dalam batang tubuh. Jika dicermari dalam UUD 1945, bahwa kalimat mengenai “hukum” dapat dibaca dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945  yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 merupakan ketentuan yang mengatur kesamaan di dalam hukum dan pemerintahan, bukan mengatur mengenai Negara hukum. Sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa Negara hukum dalam UUD 1945  tidak diatur dalam batang tubuh, melainkan diatur dalam Penjelasan UUD 1945. Sangat ironis jika ketentuan yang sangat fundamen mengenai Negara hukum hanya dibuat dalam Penjelasan UUD 1945. Padahal apabila dilihat dalam sejarah perumusan UUD 1945, bahwa BPUPKI tidak pernah memberikan penjelasan dalam UUD 1945. Oleh karena itu keberadaan penjelasan dalam UUD 1945 diragukan keotentikannya.[1] Sehingga tidaklah salah apabila pada masa pemerintahan orde baru kekuasaan menjadi panglima, sedangkan hukum dijadikan sebagai alat kekuasaan untuk melegitimasi  perbuatan penguasa pada waktu itu. Setelah UUD Amandemen ketentuan mengenai Negara hukum di masukkan dalam batang tubuh, ini artinya bahwa pada orde reformasi hukum menjadi panglimanya dan menduduki prioritas utama.

Berbicara mengenai hukum, maka tidak lepas dari paham rule of law yang mempersyaratkan adanya tiga prinsip dasar, yaitu:

  1. supremace of law, yaitu segala tindakan negara dan warga negara harus dilakukan berdasar atas hukum atau tidak bertentangan dengan hukum;
  2. equality before the law,yaitu setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan karenanya harus diperlakukan sama;
  3. due process of law, yaitu proses penegakan hukum harus diabadikan bukan semata demi tegaknya hukum, melainkan demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum. Oleh karena itu proses penegakan hukum tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang justru bertentangan dengan hukum melainkan harus dengan mengindahkan harkat dan martabat manusia beserta hak-hak yang melekat padanya;[2]

Hukum dalam arti luas meliputi keseluruhan aturan normatif yang mengatur dan menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan didukung oleh sistem sanksi tertentu terhadap setiap penyimpangan terhadapnya. Bentuk-bentuk aturan normatif seperti itu tumbuh sendiri dalam pergaulan hidup bermasya­rakat dan bernegara ataupun sengaja dibuat menurut prosedur-prosedur yang ditentukan dalam sistem organisasi kekuasaan dalam masyarakat yang bersangkutan. Makin maju dan kompleks kehidupan suatu masyarakat, makin berkem­bang pula tuntutan keteraturan dalam pola-pola perilaku dalam kehidupan masyarakat itu. Kebutuhan akan keteraturan ini kemudian melahirkan sistem keorganisasian yang makin berkembang menjadi semacam organization imperative. Makin maju suatu masyarakat, maka makin berkembang pula kecenderungan masyarakat untuk mengikatkan diri dalam sistem keorganisasian yang teratur. Dalam sistem pengorga­nisasian yang teratur itu pada gilirannya akan tercipta mekanis­me yang tersendiri berkenaan dengan proses pembuatan hukum, penerapan hukum, dan peradilan terhadap penyim­pangan-penyimpangan hukum dalam masyarakat yang makin terorganisasi itu.

B.    Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dalam makalah ini akan dibatasi dan diuriakan mengenai Institusi yang membuat hukum yang meliputi DPR, Pamerintah, dan Pengadilan. Kemudian akan diuraikan  Institusi pengubah hukum, dan bagaimana proses dalam pengubahannya?


BAB  II

PEMBAHASAN

I.   Institusi Pembuat Hukum

Menurut teori Montesquie,[3] bahwa kekuasaan negara dibagi dalam menjadi 3, yaitu:

  1. legislatif (DPR);
  2. eksekutif (Pemerintah).
  3. yudikatif (Pengadilan);

Pada dasarnya ketiga institusi tersebut terlibat dalam proses pembentukan atau pembuatan hukum. Dibawah ini akan diuraikan dasar hukum yang memberikan kewenangan institusi tersebut;

a. DPR

DPR merupakan lembaga legislatif yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Kewenangan DPR demikian diatur dalam Pasal 20 ayat (1) UUD Amandemen yang berbunyi, “Dewan Perwakilan Rakyat memagang kekuasaan membentuk undang-undang”. Kewenangan DPR tersebut berbeda dengan kewenangan DPR sebelum Amendemen UUD 1945. Jika dilihat dalam UUD 1945, DPR tidak diberikan kewenangan membentuk undang-undang, melainkan hanya diberikan kewenangan memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang yang dibuat oleh Pemerintah.[4] Ini artinya bahwa inisiatip pembentukan undang-undang adalah ditangan Pemerintah.  Namun setelah UUD Amandemen, DPR diberikan kewenangan legislasi (membentuk undang-undang). Dengan diberikan kewenangan legislasi pada DPR, maka  UUD Amandemen telah mendudukkan DPR sebagaimana lembaga legislatif pada umumnya.


b.  Pemerintah

Dalam UUD 1945, Presiden diberikan kewenangan antara lain membentuk undang-undang, membuat peraturan pemerintah.[5] Namun setelah amandemen UUD 1945, Presiden menurut Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UUD Amandemen diberikan kewenangan untuk membuat rancangan undang-undang dan membuat peraturan pemerintah. Pemerintah sebelum amandemen UUD 1945 merupakan produsen hukum terbesar di sepanjang sejarah. Kenyataan ini mengakibatkan peran pemerintah menjadi sentral, dan ini bisa juga menimbulkan ekses, yaitu organisasi pemerintah menjadi sangat berkuasa di atas fungsi-fungsi organisasi di luar pemerintahan.

Untuk menghindari pemusatan kekuasaan di tangan organisasi pemerintah, muncul ide untuk mengadakan pemi­sahan kekuasaan (separation of power, misalnya dari Montes­quieu) dan pembagian kekuasaan (division of power). Muncul­nya ide-ide konstitusionalisme, gagasan negara hukum (Rechts­staat dan the Rule of Law) pada dasarnya berusaha membatasi kekuasaan pemerintah supaya tidak terlalu dominan. Oleh karena itu setelah amendemen UUD 1945 Pemerintah tidak lagi diberikan kewenangan membentuk undang-undang, melainkan diberikan kewenangan untuk membuat rancangan undang-undang.

c. Pengadilan

Dalam sistem “civil law”, peran pemerintah dan parlemen sangat dominan dalam pembuatan hukum, tetapi dalam sistem “common law” (“judge-made law”), justru pengadilanlah yang lebih dominan pengaruhnya. Tetapi dewasa ini, ada kecenderungan kuat di lingkungan negara­-negara yang menganut sistem judge-made law’ ini untuk memberi peran lebih besar pada Undang-Undang seperti dalam sistem “civil law”. Sebaliknya di lingkungan “civil law” ada pula keinginan untuk memperbesar peran pengadilan sebagai institusi pembentuk hukum (gejala konvergensi antar sistem hukum).

Dalam sistem “civil law” seperti di Eropa dan Indonesia, putusan pengadilan juga diakui sebagai sumber hukum, yaitu disebut yurisprudensi. Akan tetapi, peranannya selama ini bersifat sekunder, tidak seperti di lingkungan negara yang menganut sistem “judge-made law”. Tetapi, di masa depan, atas pengaruh sistem hukum Anglo-Amerika di dunia Inter­nasional, maka apresiasi terhadap sistem ”judge-made law” (common law) ini meningkat pula di lingkungan negara-negara dengan sistem “civil law”. Apalagi, kita mengetahui bahwa peranan Amerika Serikat dalam “global market economy” maupun dalam sistem demokrasi global terus meningkat. Lagi pula hampir semua negara tetangga Indonesia, seperti Malay­sia, Singapura, Brunei Darussalam, Philipina, Australia, Selandia Baru, Papua Nugini, Korea Selatan, Taiwan, dan Jepang semuanya mengatur sistem `common law. Dengan demikian, sistem hukum yang dianut Indonesia di kawasan Asia Pasifik ini relatif sangat langka, padahal dalam pergaulan ekonomi regional bangsa Indonesia harus berhubungan erat dengan bangsa-bangsa di sekitar kawasan ini. Karena itu, ada kebutuhan bahwa di masa mendatang, peranan hakim dan lembaga pengadilan dalam membentuk hukum Indonesia perlu terus ditingkatkan.[6] Latar belakang Pengadilan sebagai pembentuk hukum didasarkan pada Pasal 22 AB yang pada pokoknya menyatakan bahwa Hakim dilarang untuk menolak perkara dengan alasan tidak ada hukumnya. Hakim dituntut untuk mencari hukum dengan cara mengggali hukum tersebut. Ketentuan Pasal 22 AB tersebut kemudian dituangkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman[7] sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman[8]. Ini artinya bahwa hakim bukanlah corong undang-undang, melainkan Hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum. Pencari keadilan datang padanya untuk mohon keadilan. Andai kata ia tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggung-jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, Bangsa dan Negara.[9]

II.    Proses Pembuatan Hukum

Masing-masing institusi tersebut diatas, mempunyai cara tersen­diri dalam membentuk hukum. Dalam sistem hukum Indonesia berda­sarkan UUD 1945, proses pembentukan hukum dapat diuraikan sebagai berikut.

a.  Pembentukan Hukum Perundang-Undangan

Dalam sistem hukum nasional Indonesia berdasarkan UUD 1945, hukum perundangan-undangan meliputi UUD, TAP MPR, UU, PP, Keppres, Keputusan Menteri, Keputusan Dirjen dan seterusnya.

UUD, dan TAP MPR ditetapkan oleh MPR, sedangkan UU dibentuk oleh DPR. Perpu ditetapkan oleh Presiden, tetapi dalam satu tahun harus sudah dimintakan persetujuan DPR. Jika disetujui Perpu meningkat statusnya menjadi Undang-undang, dan jika ditolak oleh DPR, maka Perpu itu harus dicabut dan tidak dapat lagi diajukan ke DPR dalam masa persidangan berikutnya. Peraturan Pemerintah ditetapkan sendiri oleh Pemerintah tanpa harus disetujui DPR. Peraturan Pemerintah biasanya dibuat atas perintah undang-undang atau untuk melaksanakan suatu undang-undang. Karena itu, Peraturan Pemerintah tidak bisa berdiri sendiri tanpa pendelegasian materiil dari undang-undang yang sudah ada lebih dahulu. Keputusan Presiden, dibentuk oleh Presiden tanpa perlu dikaitkan dengan pendelegasian materiil dari Undang-Undang. Artinya, materi yang dimuat dalam Keppres dapat sepenuhnya bersifat mandiri dalam rangka kewenangan Presiden, baik sebagai Kepala Negara maupun Kepala Pemerin­tahan. Keputusan Presiden dapat saja dibuat untuk melaksa­nakan perintah UUD, perintah GBHN, perintah UU, ataupun perintah Peratutan Pemerintah. Di bawah Keppres, ada Keputusan Menteri,  dan Keputusan Direktur Jenderal yang semuanya bersifat operasional dalam rangka pelaksanaan tugas Menteri menurut bidang tugasnya masing-masing. Sedangkan Peraturan Daerah Tingkat I, Peraturan Daerah Tingkat II, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati, Keputusan Walikota, dan sebagainya. Ketentuan mengenai pembuatan hukum di tingkat daerah ini, seyogyanya juga mengikuti pola di tingkat pusat. Misalnya, Peraturan Daerah dibuat oleh Gubernur dengan persetujuan DPRD. Tetapi DPRD sendiri dapat pula berinisiatif mengajukan Rancangan Perda seperti hak inisiatif DPR Pusat untuk mengajukan RUU tertentu kepada Pemerintah. [10]

a. Pembentukan Hukum Yurisprudensi

Yurisprudensi terbentuk atas dasar keputusan hakim yang telah mendapatkan kekuatan hukum yang tetap. Putusan hakim yang demikian dapat dijadikan sandaran bagi hakim berikutnya dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum sejenis di kemudian hari dengan mempertimbangkan fakta-fakta baru, baik karena perbedaan ruang dan waktu maupun karena perbedaan subjek hukum yang terlibat. Asas-asas dan prinsip-­prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam kasus-kasus yang diselesaikan dapat diambil menjadi dasar hukum untuk memutuskan perkara yang dihadapi. Para hakim dituntut bertindak aktif dan proaktif dalam menafsirkan asas-asas dan prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam keputusan-­keputusan terdahulu, baik oleh hakim yang bersangkutan ataupun hakim-hakim lain di tempat yang berbeda. Untuk di Indonesia, tidak ada keharusan hakim mengikuti putusan telah menjadi yurisprudensi.

III.   Institusi Pengubah Hukum

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa DPR dan Presiden mempunyai tugas antara lain membuat peraturan perundang-undangan, hanya saja bedanya DPR membuat undang-undang, sedangkan Presiden membuat peraturan di bawah undang-undang. Apabila kedua lembaga tersebut mempunyai kewenangan membentuk undang-undang dan atau peraturan, maka dengan sendirinya ia juga mempunyai kewenangan untuk mengubah atau merevisi dan/atau mencabut  undang-undang dan peraturan tersebut. Revisi dan/atau pencabutan undang-undang dan peraturan dilakukan dengan alasan sebagai berikut:

  • Undang-undang dan peraturan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi jaman (ketinggalan jaman);
  • Undang-undang dan peraturan tersebut bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya;

Untuk mencabut undang-undang dan peraturan yang karena alasan tersebut diatas, dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

  • Jika undang-undang dan peraturan tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman, dapat dicabut sendiri oleh yang membuat undang-undang dan peraturan, baik untuk diadakan revisi atau dibuat undang-undang dan peraturan yang baru.
  • Jika undang-undang dan peraturan bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, dapat dicabut sendiri oleh lembaga yang membuatnya, namun ini jarang terjadi dan biasanya lembaga yang membuat peraturan enggan untuk mencabutnya. (asas: selama peraturan itu tidak ada yang mempersoalkan , maka peraturan dimaksud dianggap sah berlakunya);

Sebelum amandemen UUD 1945 tidak dikenal adanya judicial review undang-undang. Kalau toh ada itu judicial review peraturan dibawah undang-undang yang hal tersebut merupakan kewenangan Mahkamah Agung. Setelah amandemen UUD 1945 telah terjadi perubahan kelembagaan di negara Indonesia yang salah satunya adanya lahirnya Mahkamah Konstitusi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan sebagai sarana checks and balences dan menjaga konstitusionalitas hukum. Di negara-negara yang menganut prinsip supremasi parlemen, yang pada umumnya adalah  negara-negara yang sistem hukumnya mengadopsi tradisi civil law, pada mulanya tidak dikenal lembaga judicial review. Hal tersebut juga terjadi di Indonesia pada massa orde lama dan orde baru, dimana undang-undang tidak dapat diuji. Dasar pemikiran undang-undang tidak dapat diuji, karena undang-undang adalah produk parlemen, sedangkan parlemen adalah lembaga yang merupakan pengejawantahan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu undang-undang tidak dapat dinilai oleh lembaga lain, jikapun akan dinilai maka yang berhak adalah perleman sendiri. Jika suatu undang-undang dianggap bertentangan dengan konstitusi maka parlemen sendirilah yang memiliki kewenangan untuk mengubah melalui legislatif review. Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan langsung oleh UUD 1945 dan bagian dari kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 juncto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi:

(1)     Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadapUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

c. memutus pembubaran partai politik; dan

d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

(2)     Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan hukum berupa pengkhiatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi dapat dibeda dua macam, yaitu:

  • pengujian formil, yaitu pengujian yang terkait dengan pembentukan undang-undang dianggap bertentangan dengan UUD 1945;[11]
  • Pengujian materiil, yaitu pengujian yang terkait dengan isi dari undang-undang, yang mencakup materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan UUD 1945;[12]

Seiring dengan perkembangan dalam praktek, pengujian materiil tidak hanya meliputi pengujian ”ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang”, namun juga meliputi pengujian ”Frase” dari ayat, dan pasal” dari undang-undang.

Mahkamah Konstitusi sebelum mempertimbangkan pokok permohona Pemohon, terlebih dahulu akan menilai apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan, yaitu: [13]

  • perorangan warga negara Indonesia;
  • kesatuan hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  • badan hukum publik atau privat; atau
  • lembaga negara.

Setelah menilai kapasitas Pemohon tersebut diatas, selanjutnya Mahkamah Konstitusi akan melihat apakah Pemohon merasa dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Untuk dapat menilai apakah Pemohon mengalami kerugian harus memenuhi lima syarat, yaitu:[14]

a.  adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

b.  hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

c   kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

d.  adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;[15]

e.  adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Apabila Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Makamah Konstitusi akan menilai pokok permohonanan Pemohon.

Untuk lebih memudahkan pemahaman tersebut, dibawah ini akan diambilkan contoh kasus pengujian undang-undang, baik formil dan materiil yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu:

a   Pengujian Materiil Ayat

Permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutunya disebut UU MK) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (selanjutnya disebut UU IKADIN) diajukan oleh Dr. Elias L. Tobing, dan Dr.  RD.H. Naba Bunawan, M.M., M.B.A., dengan Nomor Perkara 066/PUU-II/2004;

Kasus Posisi:

Para pemohon tersebut berkapasitas sebagai perorangan warga negara Indonesia mengajukan pengujian Pasal 50 UU MK dan Pasal 4 UU IKADIN dengan alasan berlakunya Pasal 50 UU MK telah merugikan hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Menurut Pemohon Pasal 50 UU MK telah menghalangi Pemohon untuk mengajukan pengujian Undang-Undang yang ada sebelum perubahan UUD 1945. Apabila Pasal 50 UU MK masih tetap berlaku, maka Para Pemohon tidak dapat mengajukan pengujian Pasal 4 UU IKADIN yang disahkan dan diberlakukan sebelum perubahan UUD 1945.

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa undang-undang dasar (konstitusi) mengatur mengenai ketentuan-ketentuan yang bersifat umum, sedangkan ketentuan-ketentuan yang lebih rinci dapat diatur dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Pasal 50 UU MK merupakan kaidah atau norma yang harus dipatuhi oleh setiap orang dan lembaga, karena pasal a quo merupakan implimentasi dari Undang-Undang Dasar. Atas pertimbangan tersebut, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon dan menyatakan Pasal 50 UU MK tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

b.  Pengujian Materiil Ayat dan Frase

Permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda) diajukan oleh lima LSM, yaitu Yayasan Pusat Reformasi Pemilu (Cetro), Yayasan Jaringan Masyarakat Pemantau Pemilu Indonesia (Jamppi, Yayasan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (Yappika), Indonesian Corruption Watch (ICW) yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 72/PUU.II/2004.

Kasus Posisi:

Para pemohon tersebut mengajukan pengujian Pasal 57 ayat (1) dalam frase “yang bertanggung jawab kepada DPRD”; Pasal 67 ayat (1) huruf e dalam frase “kepada DPRD”; dan Pasal 66 ayat (3) huruf e UU Pemda dengan alasan bahwa Pilkada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bertentangan dengan prinsip independensi penyelenggaraan Pemilihan Umum karena peraturan Pilkada daitur dalam “Peraturan Pemerintah“. Peraturan demikian, menurut para Pemohon Pemerintah berpotensi ikut campur lebih jauh dalam urusan penyelenggaraan Pilkada. Para Pemohon juga mendalilkan bahwa penyelenggara Pemilu secara nasional hanyalah Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh  Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, sehingga keberadaan KPUD sebagaimana ditetapkan oleh UU Pemda yang dalam penyelanggaraan Pilkada bertanggungjawab kepada DPRD adalah merupakan mengingkari prinsip penyelengaraan pemilihan umum yang bersifat nasional dan mandiri. KPUD sebagai penyelenggara Pilkada seharusnya bertanggungjawab kepada KPU, sedangkan kepada DPRD hanya memberikan laporan;

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah Konstitusi berpendapat sebagai berikut:

  • Dalam penyelenggaraan Pilkada langsung harus berdasarkan asas-asas Pemilu, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta diselenggarakan oleh penyelenggara yang independen (mandiri). Jika dalam penyelenggaran Pilkada KPU bertanggungjawab kepada DPRD, maka asas-asas Pemilu sebagaimana yang dikehendakai UUD 1945 tidak akan tercapai, selain itu DPRD adalah merupakan unsur-unsur partai politik dalam kompetisi Pilkada langsung. Oleh karena itu KPUD dalam penyelangaraan Pemilu bertanggungjawab kepada publik, sedangkan kepada DPRD hanya menyampaikan laporan pelaksanaan tugas.
  • Dalam penyelenggaraan Pilkada, KPUD tidak mempertanggung-jawabkan penggunaan anggaran kepada DPRD karena dana dalam penyelenggaraan Pilkada tidak hanya bersumber/berasal dari APBD tetapi juga dari APBN. Oleh karenanya pertanggungjawaban penggunaan anggaran harus dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • Pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah ditetapkan oleh KPUD, oleh karena itu KPUD lah yang berwenang mengenakan sanksi pembatalan pasangan.

Berdasarkan pertimbangan diatas, Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon yaitu 57 ayat (1), Pasal 66 ayat (3) huruf e, dan Pasal 67 ayat (1) huruf e UU Pemda dan menyatakan Pasal 57 ayat (1) dalam frase “yang bertanggung jawab kepada DPRD”, Pasal 67 ayat (1) huruf e dalam frase “kepada DPRD”, dan Pasal 66 ayat (3) huruf e UU Pemda tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan contoh putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian materiil undang-undang (ayat dan frase) tersebut diatas, maka dapat dianalisa sebagai berikut:

Kasus pertama adalah pengujian materiil Pasal 50 UU MK[16] yang oleh Mahkamah Konstitusi telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, oleh karena itu pasal a quo dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.[17]. Terkait dengan Pasal 50 UU MK yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka semenjak putusan itu dibacakan[18] semua undang-undang dapat dimohonkan pengujian di Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut berbeda ketika Pasal 50 UU MK belum dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, yaitu Mahkamah Konstitusi hanya berwenang menguji undang-undang yang lahir setelah amandemen UUD 1945.

Kasus kedua adalah pengujian materiil frase Pasal 57 ayat (1) “yang bertanggung jawab kepada DPRD”, frase Pasal 57 ayat (1) huruf e dalam “kepada DPRD”, dan pengujian materiil Pasal 66 ayat (3) huruf e UU Pemda.

  • Pasal 57 ayat (1) berbunyi, ”Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh KPUD yang bertanggungjawab kepada DPRD”. Dengan dihilangkannya kalimat ”yang bertanggung jawab kepada DPRD”, maka rumusan Pasal 57 ayat (1) berbunyi, ”Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah disenggarakan oleh KPUD”. Rumusan demikian jelas berbeda dengan rumusan aslinya. Karena rumusannya berbeda, maka jelas mempunyai makna dan arti yang berbeda pula.
  • Pasal 67 ayat (1) huruf e berbunyi, ”KPUD berkewajiban: e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada DPRD”. Dengan dihilangkannya kalimat ”kepada DPRD”, maka rumusan Pasal 67 ayat (1) huruf e berbunyi ”KPUD berkewajiban: e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran”, yang sebelumnya KPUD bdalam penggunaaan anggaran bertanggaung jawab kepada KPUD, namun setelah frase dalam pasal a quo dihilangkan, maka dalam penggunaan anggaran KPUD tidak bertanggungjawab kepada DPRD.
  • Pasal 66 ayat (3) huruf e berbunyi, ”Tugas dan wenang DPRD dalam penyelenggaraaan pemilihan umum kepada daerah dan wakil kepala daerah adalah: e. meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas KPUD”. Dengan dihilangkannya rumusan kalimat ”yang bertanggung jawab kepada DPRD, maka  ”DPRD tidak bisa dapat pertanggungjawaban KPUD”, rumusan demikian jelas berbeda dengan rumusan aslinya;

BAB  III

KESIMPULAN

Perubahan UUD 1945 yang dilakukan selam empat tahap, yaitu tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002, berpengaruh besar pada perubahan susunan, kedudukan, kelembagaan di Indonesia. Perubahan UUD 1945 telah melahirkan lembaga baru, misalnya Mahkamah Konstitusi yang merupakan salah satu kekuasaan kehakiman, selain Mahkamah Agung. Lahirnya Mahkamah Konstitusi dimaksudkan sebagai checks and balences terhadap lembaga legislatif. Sebelum perubahan UUD 1945 produk legislatif berupa undang-undang tidak dapat diganggu gugat, artinya apabila undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945 tidak dapat dinilai oleh pengadilan. Sedangkan apabila tidak ada lembaga yang dapat menilai undang-undang, maka sulit untuk diketahui apakah undang-undang tersebut konstitusional atau inkonstitusional. Oleh karena itu keberadaan Mahkamah  Konstitusi sangat diperlukan untuk rol  of law.

Dengan lahirnya Mahkamah Konstitusi, hal tersebut berarti telah menambah satu lembaga pengubah hukum, disamping legislatif, eksekutif, dan Mahkamah Agung. Berbeda dengan legislatif, eksekuti, bahwa hukum dapat diubah oleh Mahkamah Konstitusi bilamana hukum tersebut dimintakan judicial review, artinya hukum dapat diubah oleh Mahkamah Konstitusi apabila ada kasus. Pengubahan hukum oleh Mahkamah konstitusi dilakukan dengan beberapa cara, yaitu pasal, ayat, dan/atau bagian dari undang-undang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian pasal, ayat dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak berlaku. Berbeda dengan jika yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tersebut ”Frase” dari pasal, ayat undang-undang, maka pasal dan ayat tersebut masih tetap berlaku sepanjang frase dalam pasal atau ayat undang-undang itu tidak dinyatakan bertentangan.

DAFTAR PUSTAKA

Ismail Suny, Pergeseran Kekuasaan Eksekutif, Jakarta VC Calindra, Cetakan kedua, 1965

Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Penerbit Konstotusi Pers, Cetakan Pertama

Laica Marzuki, Hakikat Desentralisasi dalam sistem ketatanegaraan RI, Jurnal konstitusi, Volume 4  Nomor  I, Maret 2005, Penerbit Mahkamah Konstitusi

Montesquie, The Spririt Of Law, ed. David Wallace Corrithers, London University of California, Cetakan ke 5, 1977

Palguna I Dewa Gede, Prospektif Teoritik Mahkamah Konstitusi (Pasca Perubahan UUD 1945), Jurnal Konstitusi Volume 2 Nomor 3, Nivember 2005, diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi

Putusan Perkara Nomor 066/PUU-II/2004 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Ikatan Dagang dan Industri

Putusan Perkara Nomor 72/PUU-II/2004 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amandemen

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman


[1] Laica Marzuki, Hakikat Desentralisasi dalam sistem ketatanegaraan RI, Jurnal konstitusi, Volume 4  Nomor  I, Maret 2005, diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi, hal.8

[2] I Dewa Gede Palguna, Perspektif Teoritik Eksistensi Mahkamah Konstitusi (Pasca Perubahan UUD 1945), Junal Konstitusi volume 2 Nomor 3, November 2005 diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi, hal.11.

[3] Montesquie, The Spirit Of Law, ed.David Wallace Corrithers, London: University of Calofornia, Cet.5, 1977, hal.196; dan Ismail Suny, Pergeseran Kekuasaan Eksekuti, Jakarta: VC. Calindra, Cet.2, 1965, hal.3

[4] Lihat Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 sebelum amendemen

[5] Llihat Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 sebelum amandemen

[6] Jimly Asshiddiqie , Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Penerbit Konstitusi Pers, Cetakan Pertama, 2005, hal. 7-8

[7] Pasal 14 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 tentang berbunyi:  Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya

[8] Pasal 16 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 berbunyi: Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya

[9] Penjelasan Pasal 14 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

[10] Jimly Asshiddiqie, Ibid

[11] Lihat Pasal  51 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

[12] Lihat Pasal  51 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

[13] Lihat Pasal  51 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

[14] Lima syarat kerugian konstitusional Pemohon tersebut telah menjadi pendirian Mahkamah Konstitusi (yurisprudensi) sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal  31 Mei 2005

[15] Pasal 24 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2005 tentang Hukum Acara Pengujian Undang-Undang

[16] Pasal 50 UU MK berbunyi, “Undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

[17] Pasal 57 ayat (1) UU MK berbunyi , “Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”.

[18] Pasal 47 UU MK berbunyi, “Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum”.

  1. 24 Oktober 2013 pukul 19:42

    Hey there! Quick question that’s completely off topic. Do you
    know how to make your site mobile friendly? My website looks weird when browsing from my iphone 4.
    I’m trying to find a theme or plugin that might be able to correct this issue.

    If you have any recommendations, please share. Cheers!

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: