Beranda > Aspek Pengubah Hukum, Tugas Individu > Hukum Kewarganegaraan Anak Pasca Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006

Hukum Kewarganegaraan Anak Pasca Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006

BAB I

PENDAHULUAN

Sebagaimana diketahui bahwa manusia pada hakekatnya tidak dapat melakukan hidup sendiri tanpa bantuan atau dukungan orang lain. Artinya dalam melaksanakan kehidupannya, manusia mempunyai ketergantungan satu sama lain. Demikian pula dalam konteks masyarakat yang lebih, tidak tepas dari pergaulan hidup yang dilakukan oleh masyarakat sebagai suatu proses interaksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam pergaulan itu, seseorang akan menemukan aturan-aturan yang harus dipakai masyarakat maupun dalam berinteraksi satu sama lain. Hal ini biasanya bertitik tolak pada norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan norma-norma itu memberikan acuan tentang cara bersikap dan berperilaku, sehingga terjadi harmonisasi dalam masyarakat.

Norma-norma yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat mempunyai banyak ragamnya dan salah satu yang sangat penting adalah norma hukum, disamping norma agama, norma susila, dan norma kesopanan. Norma hukum itu mengatur hampir seluruh segi kehidupan masyarakat, baik secara sistematis yang dibukukan maupun tidak dibukukan, tetapi norma hukum itu dipakai untuk mengatur lalu lintas kehidupan. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan hukum tidak selalu dapat menjawab dan mengimbangi pertumbuhan dan perkembangan masyarakat, sebab pada kenyataannya hukum selalu tertinggal dari pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Menurut Lawrence M Friedmann bahwa hukum mengikuti perubahan sosial dan menyesuaikan dengan perubahan itu.

Sebuah masyarakat maupun bangsa bukanlah sesuatu yang statis, melainkan sebuah proses yang terus-menerus tumbuh dan berkembang. Apabila suatu masyarakat atau Negara yang tidak berubah, maka akan tertinggal oleh bangsa lain. Justru melalui perubahan akan semakin maju dan berkembang bangsa tersebut.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa dalam setiap proses perubahan senantiasa akan dijumpai faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan, baik yang berasal dari luar masyarakat tersebut. Akan tetapi yang lebih penting identifikasi terhadap faktor-faktor tersebut mungkin mendorong terjadinya perubahan atau bahkan menghalanginya. Beberapa faktor yang mungkin mendorong terjadinya perubahan adalah contoh dengan kebudayaan atau masyarakat lain, sistem pendidikan yang maju.

Perubahan sosial dalam suatu masyarakat di dunia ini merupakan suatu hal yang normal, yang tidak normal justru apabila dalam masyarakat tidak ada perubahan. Demikian juga dengan hukum yang dipergunakan suatu bangsa, merupakan pencerminan dari kehidupan sosial suatu masyarakat yang bersangkutan. Hukum sebagai tatanan kehidupan masyarakat akan mengatur lalu lintas pergaulan antar masyarakat. Dengan terjadinya pergaulan antar masyarakat tersebut, maka kehidupan sosialnya akan ikut berubah dan berimplikasi pada perubahan hukum dalam masyarakatnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat akan membawa konsekuensi pada perubahan hukum dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena kehidupan masyarakat terus berubah sesuai dengan perkembangan jaman, maka berubah pula budaya masyarakat di suatu tempat yang pada akhirnya diikuti dengan perubahan hukum.

Perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat telah mempengaruhi terhadap tatanan hukum yang ada pada suatu negara termasuk Indonesia. Akibat dari interaksi sosial budaya masing-masing negara tersebut, hukum yang ada sudah tidak menampung dan dan tidak mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapi negara. Oleh karena itu untuk mengakomodir terhadap interksi sosial budaya, maka diperlukan terutama hukum baru yang dapat menyelesaikan perubahan sosial.

BAB II

PERMASALAHAN

Warga Negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur  pokok suatu Negara. Status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negaranya. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya, negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negaranya.

Sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, ihwal kewarganegaraan diatur dalam Undang-undang No. 3 tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara.  Undang-undang tersebut kemudian diubah dengan Undang-undang No. 6 tahun 1947 tentang Perubahan Undang-undang No. 3 tahun 1946 dan diubah lagi dengan Undang-undang No.8 tahun 1947 tentang memperpanjang waktu untuk mengajukan pernyataan berhubung dengan kewarganegaraan Indonesia dan Undang-undang No.11 tahun 1948 tentang memperpanjang waktu lagi untuk mengajukan pernyataan berhubung dengan kewarganegaraan Indonesia. Selanjutnya ihwal kewarganegaraan diatur dengan Undang-undang No. 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-undang No. 62 tahun 1958 tersebut karena tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan Republik Indonesia, maka pada tahun 2006, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 sebagai pengganti Undang-Undang Kewarganegaraan (Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 jo Undang-Undang Nomor 3 tahun 1976).

Secara sosiologis, Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Internasional dalam pergaulan global, yang menghendaki adanya persamaan perlakuan dan kedudukan warga negara di hadapan hukum serta adanya kesetaraan dan keadilan gender.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka undang-undang kewarganegaraan yang baru sebagai pelaksanaan Pasal 26 ayat (3) UUD 1945 yang mengamanatkan agar hal-hal mengenai warganegara dan penduduk dikeluarkan.

  1. Permasalahannya adalah :

Bagaimanakah status hukum kewarganegaraan anak hasil perkawinan orang tuanya  yang berbeda kewarganegaraan, dengan adanya ketentuan yang baru tersebut didasarkan apda permasalahan status kewarganegaraan anak hasil perkawinan yang berbeda kewarganegaraan?

Dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006, pengaturan mengenai anak lahir diluar perkawinan yang sah semata-mata hanya untuk memberikan perlindungan terhadap anak tentang status kewarganegaraan

BAB III

PEMBAHASAN

Permasalahan status kewarganegaraan merupakan sesuatu yang sangat fundamental yang harus dimiliki oleh setiap warganegara. Dengan dimilikinya status kewarganegaraan akan mempunyai kepastian hukum dalam melakukan aktifitasnya

Dalam ketentuan perundang-undangan tentang kewarganegaraan yang lama, persoalan status anak telah menjadi persoalan yang krusial karena dalam kaitan dengan perkawinan antar warganegara, anak hasil perkawinan tersebut mengikuti kewarganegaraan ayahnya

Hal ini tidak terlepas dari masih adanya perlakuan yang diskriminatif terhadap perempuan terutama dalam menentukan kewarganegaraan hasil perkawinan campuran, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 10 ayat (1) UU No. 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan yaitu perempuan dalam perkawinan campuran tidak berhak ikut menentukan warganegara anak yang dilahirkan.

Peristiwa nyata dapat dilihat pada kasus Wati yang menikah dengan Ali (warganegara Pakistan) dan melahirkan seorang anak perempuan bernama Atiq Rahman. Perkawinan tidak dapat bertahan lama, dan putus karena percerian. Saat Atiq berusia 9 bulan dan masih menyusu pada Ibunya, ia diculik Bapaknya, Atiq yang masih berusia 9 bulan tersebut dibawa bapaknya ke Pakistan.

Berdasarkan UU No. 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan, perbuatan Ali tidak melanggar hukum, hal ini disebabkan Atiq adalah anaknya, dan masuk ke Pakistan dengan kewarganegaraan bapaknya yang Pakistan tersebut.

  1. Undang-undang Kewarganegaraan Pakistan menentukan seorang anak berusia dibawah 12 tahun dapat mempunyai dwi kewarganwegaraan, yakni kewarganegaraan ibu atau bapaknya, sedangkan menurut undang-undang kewarganegaraan Indonesia si anak otomatis mengikuti kewarganegaraan bapaknya (Pakistan).  Perbuatan bapaknya tidaklah melanggar hukum, karena Atiq adalah anaknya dan masuk ke Pakistan dengan kewarganegaraan bapaknya, namun dalam pelaksanaannya akan menimbulkan kerugian bagi anak maupun ibunya.

Maka atas dasar pertimbangan tersebutlah Pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 jo Undang-Undang Nomor 3 tahun 1976 tentang Kewarganegaraan dengan Undang-Undang Noomor 12 tahun 2006.

Dalam undang-undang tersebut pengaturan status kewarganegaraan menjadi sangat jelas dan memberikan kemudahan bagaimana orang yang ingin menjadi warganegara Republik Indonesia.

Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan diatur mengenai warga Negara, antara lain warga Negara adalah :

–     anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia;

–     anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing;

–     anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia;

–     anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia, tapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut.

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 juga mengatur status anak warga negara Indonesia yang lahir di luar perkwainan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin, diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing, tetapi diakui sebagai warga negara Indonesia.

Juga terhadap anak warga negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan, tetapi diakui sebagai warga negara Indonesia.

Dalam hal status kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagian yang diwariskan terdahulu, berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.

Untuk memilih kewarganegaraan dimaksud yang bersangkutan, hanya diwajibkanmembuat pernyataan secara tertulis dan disampaikan kepada pejabat yang terkait dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006, pemerintah berusah memenuhi tuntutan masyarakat, dalam rangka memperoleh status kewarganegaraan seseorang, yang disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Karena secara sosiologis, undang-undang kewarganegaraan yang lama (Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 jo Undang-Undang Nomor 3 tahun 1976) sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Internasional dalam pergaulan global, yang menghendaki adanya persamaan perlakuan dan kedudukan warga negara di hadapan hukum serta adanya kesetaraan dan keadilan gender.

Di dalam undang-undang kewarganegaraan yang baru (Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006) berusaha mengikuti tuntutan masyarakat dan melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar dengan memperhatikan asas-asas kewarganegaraan umum atau universal, yaitu asas ius sanguinis, ius soli dan campuran.

Adapun Asas-asas yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 ini sebagai berikut :

  1. asas ius sanguinis (law of the blood) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran;
  2. asas ius soli (law of the soil) secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan Negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang;
  3. asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang;
  4. asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006, pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (bipartide) ataupun tanpa kewarganegaraan (apartide).

Selain asas-asas tersebut di atas, beberapa asas khusus juga menjadi dasar penyusunan undang-undang tentang kewarganegaraan antara lain, asas kepentingan, asas perlindungan maksimum, asas persamaan di dalam hokum dan pemerintahan, asas kebenaran substantive, asas non diskriminatif dan sebagainya.

Dengan berlakunya undang-undang ini, terjadi perubahan hukum khususnya pengaturan mengenai kewarganegaraan Republik Indonesia, dari yang tadinya seseorang ingin menjadi warga negara Indonesia harus mengajukan permohonan kepada Presiden melalui Pengadilan Negeri setempat, kemudian melalui Menteri Hukum dan HAM, dan seterusnya, yang memerlukan waktu lama dan banyak persoalan.

Sedangkan dalam undang-undang kewarganegaraan yang baru seseorang yang ingin menjadi warga negara Republik Indonesia hanya membuat pernyataan secara tertulis, untuk memilih kewarganegaraannya dan disampaikan kepada Pejabat yang berwenang.

  1. 18 November 2012 pukul 18:03

    Thanks for your post here. One thing I’d like to say is the fact that most professional areas consider the Bachelor Degree just as the entry level standard for an online college degree. Although Associate Certifications are a great way to get started, completing your own Bachelors uncovers many doorways to various professions, there are numerous internet Bachelor Course Programs available through institutions like The University of Phoenix, Intercontinental University Online and Kaplan. Another issue is that many brick and mortar institutions offer Online variants of their certifications but usually for a substantially higher fee than the corporations that specialize in online course plans.

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: