Beranda > Hukum Bisnis Islam, Tugas Individu > Sekilas Perbankan dan Perbankan Syari’ah di Indonesia

Sekilas Perbankan dan Perbankan Syari’ah di Indonesia

I. Pendahuluhan

Sejarah perbankan syari’ah sudah dikenal mulai jaman Baylonia. Perbankan ini kemudian berkembang ke jaman Yunani Kuno serta jaman Romawi. Pada saat itu kegiatan utama bank hanyalah sebagai tempat tukar menukar uang para pedagang antar kerajaan.

Seiring dengan perkembangan perdagangan dunia, maka perkembangan perbankan makin pesat. Hal ini disebabkan karena perkembangan dunia perbankan seiring dengan perkembangan perdagangan. Perkembangan perdagangan yang semula hanya berkembang di daratan Eropa akhirnya menyebar ke Asia Barat.

Tidak dapat dipungkiri bahwa sejarah bangsa Indonesia mengenal dunia perbankan dari bekas penjajahnya yaitu Belanda. Oleh karena itu sejarah perkembangannya tidak terlepas dari pengaruh negara yang menjajahnya, baik untuk bank pemerintah maupun bank swasta nasional. Meskipun pada awalnya perkembangan perbankan di Indonesia dipengaruhi oleh bank-bank Belanda, dalam perkembangan selanjutnya juga dipengaruhi oleh perbankan dari Amerika.

II. Proses Lahirnya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan

Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya yang pembangunan berkesinambungan dalam rangka menwujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, guna mencapai pelaksanaan pembangunan yang senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan, termasuk di bidang ekonomi dan keuangan.

Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini menujukkan aarah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat menunjang sekaligus dapat berdampak kurang menguntungkan. Sementara itu, perkembangan perekonomian nasional senantiasa bergerak cepat dengan tantangann yang semkin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan berbagai penyesuaian kebujakan di bidang ekonomi termasuk sektor perbankan sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkukuh perekonomian nasional.

Sektor perbankan yang memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses penyesuaian dimaksud. Sehubungan dengan itu, diperlukan penyempurnaann terhadap sistem perbankan nasional yang bukan hanya mencakup upaya penyehatan bank secara individu melainkan juga penyehatan sistem perbankan secara menyeluruh.

Dalam praktiknya perbankan di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis perbankan seperti yang diatu dalam Undang-Undang Perbankan. Jika kita melihat jenis perbankan sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 14 tahun 1967, maka terdapat beberapa perbedaan. Namun kegiatan utama atau pokok bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tidak berbeda satu sama lainnya.

Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi, serta kepemilikannya. Dari segi fungsi perbedaan yang terjadi pada luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan serta jangkauan wilayah operasionalnya. Sedangkan kepemilikan perusahaan dilihat dari segi kepemilikan sahamnya.

Perbedaan lainnya dilihat dari segi nasabah yang mereka layani apakah masyarakat luas atau masyarakat dalam lokasi tertentu (kecamatan). Jenis perbankan juga dibagi ke dalam bagaimana harga jual dan harga beli atau dengan kata lain caranya mencari keuntungan.

III. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Perjalanan sejarah Bank Indonesia amatlah panajang dan berliku-liku, namun secara singkat dapatlah kita lihat bahwa Bank Indonesia sebagai bank sentral, lahir pada 1 Juli 1953. Kelahiran Bank ini didasarkan pada Undang-Undang Pokok Bank Indonesia atau Undang-Undang Nomor 11 tahun 1953, hampir delapan tahun sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.

Lahirnya Bank Indonesia ini merupakan hasil nasionalisasi De Javasche Bank, sebuah bank Belanda yang pada masa kolonial diberi tugas oleh pemerintah Belanda sebagai bank sirkulasi di Hindia Belanda. Jadi, riwayatnya dulu, De Javasche Bank inilah yang menjadi cikal bakal dari lahirnya Bank Indonesia.

Namun sebagai bank sentral saat itu, De Javasche Bank juga tetap melakukan kegiatan komersial. Pada tahun 1953, De Javasche Bank di-nasionalisasi menjadi Bank Indonesia yang juga ditetapkan sebagai bank sentral dan juga tetap melakukan kegiatan komersial.

Dengan perannya ganda yang dilakukan oleh Bank Indonesia pada masa itu tentu saja mengakibatkan perkembangan moneter yang tidak sehat bagi perkembangan perekonomian bangsa. Atas dasar keadaan tersebut, pada tahun 1968 melalui Undang-Undang Nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral, peran Bank Indonesia diubah lagi dan didudukkan secara murni sebagai Bank Sentral.

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang tersebut dalam kenyaataannya belum memberikan jaminan yang cukup untuk terselenggaranya fungsi Bank Sentral yang independen. Penetapan status dan kedudukan Bank Indonesia sebagai pembantu pemerintah misalnya, membuka peluang terjadinaya campur tangann dari pihak luar yang pada gilirannya menyebabkan kebijakan yang diambill menjadi kurang bahkan tidak efektif.

Dengan latar belakang tersebut, maka pada tanggal 7 Mei 2000 lahirlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 yang memberikan status dan kedudukan kepada Bank Indonesia sebagai suatu Bank Sentral yang independen dan bebas dari campur tangan pihak luat termasuk pemerintah.

Otoritas Moneter

Untuk mencapai atau menjamin berfungsinya sistem moneter secara baik, biasanya otoritas moneter harus melakukan pengawasan pada keseluruhan sistem. Bukan hanya itu, otoritas moneter biasanya mempercayai bahwa uang bukanlah suatu selubung yang sederhana. Sektor moneter merupakan jaringan yang penting dan mempengarushi sektor ekonomi riil. Jadi kebijakan moneter merupakan instrumen penting dari kebijakan publik dalam sistem ekonomi modern.

Kebijakan moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan atau suku bunga. Arah kebijakan didasarkan pada sasaran laju inflasi yang ingin dicapai dengan memperhatikan berbagai sasaran ekonomi makro lainnya, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang.

IV. Perbankan Syari’ah

Sekalipun masyarakat Indonesia merupakan masyarakat muslim terbesar di dunia, kehadiran bank yang berdasarkan syari’ah masih relatif baru, yaitu baru pada awal tahun 1990-an. Namun diskusi tentang bank syari’ah sebagai basis ekonomi Islam sudah mulai dilakukan pada awal tahun 1980. Sedangkan prakarsa untuk mendirikan Bank Syari’ah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18 – 20 Agustus 1990.

Lahirnya Bank Syari’ah pertama di Indonesia yang merupakan hasil kerja tim perbankan. MUI adalah dengan dibentuknya PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang akte pendiriannya ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. saat ini BMU sudah memiliki puluhan cabang yang tersebar di beberapa kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung dan kota-kota lainnya.

Di samping BMI, saat ini juga telah lahir Bank Syari’ah milik pemerintah seperti Bansk Syari’ah mandiri (BSM). Kemudian berikutnya berdiri Bank Syari’ah sebagai cabang dari bank konvensional yang sudah ada seperti Bank BNI, Bank IFI, Bank BPD Jabar. Bank-bank syari’ah lain yang direncanakan akan membuka cabang adalah Bank BRI, Bank Niaga dan Bank Bukopin.

Menurut sejarah, awal mula Bank Syari’ah yang pertama sekali dilakukan adalah di Pakistan dan Malaysia pada tahun 1940-an. Di Kairo Mesir pada tahun 1963 berdiri Islamic Rural Bank di desa Mit Ghmir. Bank ini beroperasi di pedesaan Mesir dan masih berskala kecil.

Prinsip syariah

Prinsip syari’ah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari’ah, antara lain pembiyaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prisip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan beran modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain.

Bagi Hasil (Mudharabah)

Jika dalam meknisme ekonomi konvensional menggunakan instrumen bunga, maka dalam mekanisme ekonomi Islam dengan menggunakan instrumen bagi hasil. Salah satu bentuk instrumen kelembagaan yang menerapkan instrumen bagi hasil adalah bisnis dalam lembaga keuangan syari’ah. Mekanisme lembag keuangan Islam dengan menggunakan sistem bagi hasil, tampaknya menjadi salah satu alternatif pilihan bagi masyarakat bisnis. Kendatipun demikian perilaku bagi hasi dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menyusun kebijakan moneter. Sebab perilaku bagi hasil akan mempengaruhi kondisi perekonomian suatu negara.

Barangkali timbul pertanyaan dalam pikiran kita, apakah yang dimaksud dengan bagi hasil?. Bagi menurut terminologi asing (Bahasa Inggris) dikenal dengan Profit Sharing. Profit sharing dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definif, profit sharing diartikan dengan “distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan”.

Pembiayaan mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara bank sebagai pemilik dana dan nasabah sebagai pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah pembagian hasil (keuntungan dan kerugian) menurut kesepakatan di muka.

Apabila sebagian pembiayaan mudharabah hilang sebelum dimulainya usaha karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pihak pengelola, maka kerugian tersebut mengurangi saldo pembiayaann mudharabah dan diakui sebagai kerugian bank.

Apabila sebagian pembiayaan mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalain atau kesalahan pengelola dana, maka kerugiannya diperhitungkan pada saat bagi hasil.

Apabila mudharabah berakhir sebelum jatuh tempo dann pembiayaan mudharabah belum dibayar oleh pengelola dana, maka pembianyaannn mudharabah diakui sebagai piutang jatuh tempo.

Sebagai contoh: Ny. Solawati hendak melakukan usaha dengan modal Rp. 50.000.000,-. Diperkirakan dari usaha tersebut akan memperoleh pendapatan Rp. 10.000.000,- per bulan dan modal disediakan seluruhnya oleh Bank Syari’ah Jebus. Dari keuntungan ini disisihkan dulu untuk mengembalikan modal, misalnya Rp. 4.000.000,-. Selebihnya dibagikan antara Bank Syari’ah Jebus dengan Ny. Solawati sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, yaitu 60% : 40% sehingga diperoleh Rp. 3.600.000,- (60% x Rp. 6.000.000,-) untuk bank dan Rp. 2.400.000,- (40% x Rp. 6.000.000,-) untuk Ny. Solawati.

DAFTAR BACAAN

http://www.bi.go.id

– Ikatan Akuntansi Indonesia, Pedoman Akuntansi Perbankan Syari’ah Indonesia, Jakarta, 2003

– Kasmir, SE, MM, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004)

– Muhammad, Drs. M.Ag, Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam, (Jakarta: Salemba Empat, 2002)

– Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

– Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan

  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: