Beranda > Aspek Pengubah Hukum, Tugas Individu, Tugas Kelompok > Resume Lima Makalah Tentang Aspek-Aspek Pengubah Hukum

Resume Lima Makalah Tentang Aspek-Aspek Pengubah Hukum

RESUME LIMA MAKALAH

  1. Makalah Pertama: Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Peradilan Pajak (Dalam Tinjauan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman)
    1. Pembahasan
      1. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD) 1945 dan Perubahannya pada BAB IX Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 ayat (2 ) menggariskan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
      2. Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU KEMAN) menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan :
        1. Peradilan Umum;
        2. Peradilan Agma ;
        3. Peradilan Tata Usaha Negara.
        4. Peradilan Militer
      3. Undang Undang Peradilan Pajak ditetapkan sebagai pengganti Undang Undang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (UU BPSP) pada tahun 2002 setelah UUD 1945 diamandemen yang kedua kalinya.
      4. Bahwa substansi hukum yang berkaitan dengan peradilan pajak yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hukum bagi wajib pajak dalam penyelesaian sengketa pajak , terdapat ketidaksinkronisasi norma hukum.
      5. Apabila dilihat dari struktur hukum Peradilan Pajak yang berhubungan dengan yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi wajib pajak dalam penyelesaian sengketa pajak, maka apabila dilihat dari hukum dasar negara, sesungguhnya lembaga peradilan pajak maupun undang-undang yang mengaturnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang Undang Nomor 4 Tahun Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, karena kompetensi relatif pengadilan pajak mencakup seluruh wilayah hukum Republik Indonesia sehingga asas penyelesaian sengketa pajak, seperti asas cepat, sederhana dan biaya ringan tidak bermanfaat bagi para pihak yang bersengketa.
    2. Aspek Pengubah Hukum

Keberadaan Peradilan Pajak dapat dibenar apabila dilihat dari bagian faktor pengubah hukum (Law of Conflict of Laws) karena bertujuan untuk menyelesaikan persengketaan pajak yang terjadi.

  1. Makalah Kedua: Fenomena Sosial Kekerasan Rumah Tangga Sebagai Latar Belakang Sosiologis Pembentukan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
    1. Pembahasan
      1. Posisi lemah perempuan dalam bidang:
        1. Ekonomi: Pekerja perempuan lebih banyak dibutuhkan karena pertimbangan pekerja perempuan dibayar lebih murah daripada pekerja laki-laki, dan perempuan yang lebih teliti dalam manajemen kerja di dunia kerja telah tergantikan oleh tenaga mesin, perempuan didiskriminasikan karena pekerja perempuan tidak mendapatkan hak-hak yang secara lahiriah harus dipenuhi seperti hak cuti hamil, haid dan gaji yang tidak sesuai dengan pekerjaan.
        2. Keamanan: Perdagangan manusia semakin marak dengan korban adalah perempuan dan anak-anak.
        3. Sosial-Budaya: Budaya patriarki masih sangat tertanam dalam kehidupan umat manusia.
        4. Politik: Masih sedikitnya perempuan yang berkesempatan duduk di tataran kebijakan.
        5. Pendidikan: Perempuan masih banyak menderita buta huruf, dari 100 penduduk 3 di antaranya adalah perempuan.
        6. Hukum: Setiap aturan hukum atas undang-undang yang berlaku tidak sensitif gender dan lebih menyudutkan perempuan,
      2. Dunia telah mengakui bahwa ada permasalahan menimpa kaum perempuan yang selama ini diagungkan namun juga didiskriminasikan. Pada tahun 1993 PBB melahirkan sebuah Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (The United Nation Declaration on the Elimination of Violence Against Women).
      3. Kondisi kekerasan terhadap perempuan sudah merupakan fenomena universal, dari seorang negara yang diteliti selalu ditemukan kekerasan dalam keluarga (family violent), dan dalam prilaku tersebut yang paling sering terjadi adalah tindakan kekerasan terhadap perempuan.
      4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.
      5. Merebaknya tindakan kekerasan ini di Indonesia telah mendorong berbagai penanganan untuk mengatasinya.
      6. Faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga:
        1. Budaya patriarki yang mendukung laki-laki sebagai makhluk superior dan perempuan sebagai makhluk inferior.
        2. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama sehingga menempatkan laki-laki boleh menguasai perempuan.
        3. Peniruan anak laki-laki yang hidup bersama ayahnya yang suka melakukan kekerasan terhadap ibunya baik itu kekerasan fisik, psikis maupun seksual menjadi faktor turunan dimana anak laki-laki sejak kecil terbiasa melihat dan mengalami kekerasan dalam rumah tangga.
        4. Kondisi kehidupan suami atau keluarga yang hidup dalam kemiskinan.
        5. Suami pemabuk, frustasi atau mempunyai kelainan jiwa
      7. Kelompok perempuan yang pekerjaannya bersentuhan langsung dengan para korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengajukan inisiatif untuk menyampaikan suatu draf yang berisikan Rancangan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada Komisi VII DPR RI dan Badan legislasi DPR RI
      8. Setelah melalui perjuangan dan perdebatan yang panjang di lembaga legislatif, akhirnya pada tanggal 22 September 2004 Pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga)
    2. Aspek Pengubah Hukum

Aspek pengubah hukum sehingga terlahirnya Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah karena perubahan masyarakat atau changing society yang ditunjukkan dengan kesadaran global baik di Indonesia maupun dunia internasional yang telah mengakui bahwa ada permasalahan menimpa kaum perempuan yang selama ini diagungkan namun juga didiskriminasikan sehingga perlu dilakukan langkah-langkah penyetaraan peran perempuan dalam segala bidang kehidupan, termasuk bidang hukum.

  1. Makalah Ketiga: Lembaga Legislatif Bukan Satu-Satunya Institusi Pengubah Hukum
    1. Pembahasan
      1. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan empat kali antara tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 menghasilkan perubahan-perubahan fundamental dalam pola kehidupan bernegara. Aspek hukum merupakan bahasan terpenting dalam perubahan-perubahan tersebut, mengingat bahwa negara kita cenderung menjadikan hukum sebagai kekuasaan negara atau dengan kata lain negara hukum (rechtsstaat). Konsekwensi dari negara yang berdasarkan hukum ini adalah adanya separation of power atau pembagian kekuasaan yang menurut teori Montesquie, dibagi menjadi tiga, yaitu:
        1. legislatif (pembuat hukum), yang dilimpahkan kepada Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
        2. eksekutif (pelaksana hukum), yang dilakukan oleh Pemerintah; dan
        3. yudikatif (pengawas hukum), yang diemban oleh Lembaga Peradilan;
      2. Pengaplikasian teori pembagian kekuasaan Montesque di negara kit tidak sepenuhnya murni, karena pada kenyataanya Pemerintah dan Pengadilan selain sebagai pelaksana dan pengawas hukum, juga diberi kewenangan untuk membuat hukum.
        1. Dalam UUD 1945, Presiden sebagai kepala Pemerintah diberikan kewenangan antara lain membentuk undang-undang, membuat peraturan pemerintah. Namun setelah amandemen UUD 1945, Presiden menurut Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UUD Amandemen diberikan kewenangan untuk membuat rancangan undang-undang dan membuat peraturan pemerintah. Pemerintah sebelum amandemen UUD 1945 merupakan produsen hukum terbesar di sepanjang sejarah. Kenyataan ini mengakibatkan peran pemerintah menjadi sentral, dan ini bisa juga menimbulkan ekses, yaitu organisasi pemerintah menjadi sangat berkuasa di atas fungsi-fungsi organisasi di luar pemerintahan.
        2. Pengadilan sebagai lembaga yudikatif yang walupun menganut aliran hukum civil law dimana hanyalah undang-undang sebagai sumber hukum, putusan pengadilan juga diakui sebagai sumber hukum, yakni disebut yurisprudensi walaupun peranannya bersifat sekunder, tidak seperti di lingkungan negara yang menganut sistem “judge-made law”. Yang menjadi dasar bahwa Pengadilan sebagai pembentuk hukum didasarkan pada Pasal 22 AB yang pada pokoknya menyatakan bahwa Hakim dilarang untuk menolak perkara dengan alasan tidak ada hukumnya. Hakim dituntut untuk mencari hukum dengan cara mengggali hukum tersebut. Ketentuan Pasal 22 AB tersebut kemudian dituangkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ini artinya bahwa hakim bukanlah corong undang-undang, melainkan Hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum.
      3. Proses Pembentukan Perundang-undangan:
        1. UUD, dan TAP MPR ditetapkan oleh MPR.
        2. Undang-Undang dibentuk oleh DPR.
        3. Perpu ditetapkan oleh Presiden, tetapi dalam satu tahun harus sudah dimintakan persetujuan DPR. Jika disetujui Perpu meningkat statusnya menjadi Undang-undang, dan jika ditolak oleh DPR, maka Perpu itu harus dicabut dan tidak dapat lagi diajukan ke DPR dalam masa persidangan berikutnya.
        4. Peraturan Pemerintah ditetapkan sendiri oleh Pemerintah tanpa harus disetujui DPR. Peraturan Pemerintah biasanya dibuat atas perintah undang-undang atau untuk melaksanakan suatu undang-undang. Karena itu, Peraturan Pemerintah tidak bisa berdiri sendiri tanpa pendelegasian materiil dari undang-undang yang sudah ada lebih dahulu.
        5. Keputusan Presiden, dibentuk oleh Presiden tanpa perlu dikaitkan dengan pendelegasian materiil dari Undang-Undang. Artinya, materi yang dimuat dalam Keppres dapat sepenuhnya bersifat mandiri dalam rangka kewenangan Presiden, baik sebagai Kepala Negara maupun Kepala Pemerin­tahan. Keputusan Presiden dapat saja dibuat untuk melaksa­nakan perintah UUD, perintah GBHN, perintah UU, ataupun perintah Peratutan Pemerintah.
        6. Keputusan Menteri, dan Keputusan Direktur Jenderal yang semuanya bersifat operasional dalam rangka pelaksanaan tugas Menteri menurut bidang tugasnya masing-masing. Sedangkan
        7. Peraturan Daerah Tingkat I, Peraturan Daerah Tingkat II, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati, Keputusan Walikota, dan sebagainya, seyogyanya mengikuti pola di tingkat pusat. Misalnya, Peraturan Daerah dibuat oleh Gubernur dengan persetujuan DPRD. Tetapi DPRD sendiri dapat pula berinisiatif mengajukan Rancangan Perda seperti hak inisiatif DPR Pusat untuk mengajukan RUU tertentu kepada Pemerintah.
      4. Proses Pembentukan Yurisprudensi: terbentuk atas dasar keputusan hakim terhadap suatu perkara hukum yang tidak terdapat secara tersurat dalam sumber hukum tertulis yang telah ada dan keputusan ini telah mendapatkan kekuatan hukum yang tetap. Putusan hakim yang demikian dapat dijadikan sandaran bagi hakim berikutnya dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum sejenis di kemudian hari dengan mempertimbangkan fakta-fakta baru, baik karena perbedaan ruang dan waktu maupun karena perbedaan subjek hukum yang terlibat. Para hakim dituntut bertindak aktif dan proaktif dalam menafsirkan asas-asas dan prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam keputusan-­keputusan terdahulu, baik oleh hakim yang bersangkutan ataupun hakim-hakim lain di tempat yang berbeda.
      5. Sebelum amandemen UUD 1945 tidak dikenal adanya judicial review undang-undang. Setelah amandemen UUD 1945 telah terjadi perubahan kelembagaan di negara Indonesia yang salah satunya adanya lahirnya Mahkamah Konstitusi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan sebagai sarana checks and balences dan menjaga konstitusionalitas hukum. Pada masa orde lama dan orde baru, undang-undang tidak dapat diuji, karena undang-undang adalah produk parlemen, sedangkan parlemen adalah lembaga yang merupakan pengejawantahan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu undang-undang tidak dapat dinilai oleh lembaga lain, jika akan dinilai maka yang berhak adalah perleman sendiri. Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan langsung oleh UUD 1945 dan bagian dari kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung.
      6. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 juncto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
      7. Pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi dapat dibeda dua macam, yaitu:
        1. Pengujian Formil, yaitu pengujian yang terkait dengan pembentukan undang-undang dianggap bertentangan dengan UUD 1945;
        2. Pengujian Materiil, yaitu pengujian yang terkait dengan isi dari undang-undang, yang mencakup materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan UUD 1945;
      8. Mahkamah Konstitusi sebelum mempertimbangkan pokok permohona Pemohon, terlebih dahulu akan menilai apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan.
    2. Aspek Pengubah Hukum

Faktor yang merubah UUD 1945 adalah reformasi sosial yang terjadi pada tahun 1998 ditandai dengan pengunduran diri Presiden Soeharto pada 22 Mei 1998. Dengan lahirnya era baru dalam kehidupan sosial dan politik bangsa maka rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan demokrasi menghendaki hukum dasar negara (staats fundamental norm) juga harus ditata-ulang karena dianggap melestarikan budaya rezim lama (orde baru). Ketentuan-ketentuan mendasar yang belum ada harus dimunculkan sehingga cita-cita bernegara untuk mensejahterakan dan melindungi rakyat tercapai.

  1. Makalah Keempat: Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Antar Warga Negara Asing Dan Warga Negara Indonesia (Tinjauan Terhadap Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 1976 dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006.
    1. Pembahasan
      1. Tentang kewarganegaraan diatur dalam:
        1. Undang-Undang No. 3 tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara.
        2. Undang-Undang No. 6 tahun 1947 tentang Perubahan Undang-Undang No. 3 tahun 1946.
        3. Undang-Undang No.8 tahun 1947 tentang memperpanjang waktu untuk mengajukan pernyataan berhubung dengan kewarganegaraan Indonesia.
        4. Undang-Undang No.11 tahun 1948 tentang memperpanjang waktu lagi untuk mengajukan pernyataan berhubung dengan kewarganegaraan Indonesia.
        5. Undang-Undang No. 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang dirubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
        6. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 sebagai pengganti Undang-Undang Kewarganegaraan (Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 jo Undang-Undang Nomor 3 tahun 1976).
      2. Secara sosiologis, Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Internasional dalam pergaulan global, yang menghendaki adanya persamaan perlakuan dan kedudukan warga negara di hadapan hukum serta adanya kesetaraan dan keadilan gender.
      3. Ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 yang mengatur status anak:
        1. anak warga negara Indonesia yang lahir di luar perkwainan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin, diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing, tetapi diakui sebagai warga negara Indonesia.
        2. Terhadap anak warga negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan, tetapi diakui sebagai warga negara Indonesia.
        3. Dalam hal status kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagian yang diwariskan terdahulu, berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.
        4. Untuk memilih kewarganegaraan dimaksud yang bersangkutan, hanya diwajibkanmembuat pernyataan secara tertulis dan disampaikan kepada pejabat yang terkait dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.
      4. Asas-asas yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 ini sebagai berikut :
        1. asas ius sanguinis (law of the blood) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran;
        2. asas ius soli (law of the soil) secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan Negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang;
        3. asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang;
        4. asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.
    2. Aspek Pengubah Hukum

Aspek pengubah hukum pada pembaharuan hukum status anak perkawinan campuran antara pasangan berbeda kewarganegaraan adalah karena adanya penerapan prinsip hukum dimana hukum bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat sehingga kehidupan bernegera terlaksana dengan lebih baik dan bahwa perlunya kepastian hukum yang mengatur status anak campuran tersebut. Dengan demikian maka perubahan hukum ini lebih ditujukan untuk pembinaan administratif dan menjamin kepastian hukum.

  1. Makalah Kelima: Pengaruh Politik Terhadap Perubahan Mekanisme Pengawasan Perilaku Hakim
    1. Pembahasan
      1. Mekanisme Pengawasan Hakim sebelum Lahirnya Komisi Yudisial.
        1. Pengawasan terhadap hakim secara normatif dilakukan oleh dua lembaga:
          1. oleh menteri terkait: Menteri Kehakiman untuk hakim Pengadilan Negeri dan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, Menteri Agama untuk hakim Pengadilan Agama, dan Menteri Pertahanan untuk hakim Pengadilan Militer); dan
          2. oleh Mahkamah Agung yang terbagi menjadi dua:
            1. pengawasan hakim di lingkungan Mahkamah Agung dilakukan oleh Ketua Muda Bidang Pengawasan dan Pembinaan (Tuada Wasbin) yang sebelumnya dilakukan oleh Koordinator Pengawas Khusus (Korwassus).
            2. pengawasan hakim di pengadilan tingkat pertama dan banding dilakukan oleh Koordinator Wilayah (Korwil) yang dijabat oleh beberapa Ketua Muda Mahkamah Agung yang berfungsi sebagai coordinator pengawas. Untuk level teknis pelaksanaan dibentuk Hakim Pengawas Daerah (Hawasda) yang dalam tugasnya dibantuk oleh Hakim Tinggi Pengawas pada MA (Hawasma).
        2. Metode pengawasan yang dilakukan Mahkamah Agung:
          1. Inspeksi rutin dan mendadak;
          2. Meminta laporan secara periodic dari pengadilan;
          3. Menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat.
        3. Acuan utama kepengawasan:
          1. Undang-Undang No. 14 tahun 1970, Undang-Undang No. 14 tahun 1985, Undang-Undang No. 2 tahun 1986, Undang-Undang No. 7 tahun 1989 dan Undang-Undang No. 31 tahun 1999;
          2. Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1993 tentang Larangan Rangkap Jabatan bagi Hakim dan Hakim Agung;
          3. Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980 tentang Disiplin PNS; dan
          4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. KMA/039/SK/III/2002 tentang Tata Cara Menerima Tamu.
        4. Metode pengawasan pada masa ini tidak berjalan dengan efektif karena:
          1. Adanya keengganan dan atau kesulitan untuk bertindak tegas kepada sesame hakim;
          2. Kelemahan Sumber Daya Manusia, karena pemilihan pimpinan dan anggota pengawas tidak selektif; dan
          3. Pembagian lingkup kerja yang tidak jelas dalam organ pengawas.
      2. Pengaruh Politik dalam Pembentukan Komisi Yudisial
        1. Dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sekitar tahun 1968, sempat diusulkan pembentukan lembaga yang diberi nama Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH) yang berfungsi memberikan perimganan dan mengambil keputusan terakhir mengenai saran-saran dan atau usul-usul yang berkenaan dengan pengangkatan, promoso, kepindahan, pemberhentian dan tindakan atau hukuman jabatan para hakim, yang diajukan oleh Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman.
        2. Pada tahun 1998 MPR mengeluarkan ketetapannya No. X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara, yang menyatakan perlunya segera diwujudkan pemisahan yang tegas antara fungsi-fungsi yudikatif dan eksekutif. Dari ketetapan ini muncul ide penyatu-atapan lembaga peradilan di Mahkamah Agung. Namun penyatu-atapan ini dikhawatirkan terjadi monopoli pengadilan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.
        3. Melihat kekhawatiran itu, maka pemerhati hukum dan organisasi non pemerintah menganggap perlu dibentuk Komisi Yudisial yang diharapkan dapat melaksanakan fungsi-fungsi tertentu dalam sistem yang baru, khususnya rekruitmen hakim agung dan pengawasan terhadap hakim. Timbullah berbagai pandangan tentang bagaimana komisi ini melakukan kewengannya.
        4. Walau sudah ada berbagai pemikiran mengenai komisi ini, dan pembahasan yang mendalam dan tuntas belum pernah dilakukan oleh seluruh stakeholder di bidang hukum. Tanpa diskusi yang serius, mendalam dan tuntas, dalam Sidang Tahunan MPR 2001, MPR “mem-veto” konsep yang ideal mengenai Komisi Yudisial dan lahirlah amandemen ketiga UUD 1945 yang mengatur keberadaan komisi ini sebagaimana disuratkan pada pasal 24B.
        5. Sebagai pelaksana dari amanat UUD 1945 hasil amandeman ketiga tersebut, maka disahkanlah Undang-Undang No. 22 tahun 2005 tentang Komisi Yudisial yang kemudian disusul oleh Keputusan Presiden No. 3 tahun 2005 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komis Yudisia.
      3. Pengawasan Hakim yang Dilakukan oleh Komisi Yudisial
        1. Pengawasan komisi terhadap hakim bersifat preventif dan reprsif.
        2. Tujuan utama dari fungsi pengawasan ini adalah agar seluruh hakim dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya sebagai pelaku kekuasaan kehakiman selalu didasarkan dan sesuai dengan pratutan perundang-undangan yang berlaku, kebenaran, rasa keadilan masyarakat, dan menjunjung tinggi moral dan kode etik.
        3. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan ini, Komisi Yudisial mendapatkan resistensi dari kalangan hakim yang mengajukan judicial review terhadap Undang-Undang No. 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Hasil dari permohonan uji materil ini dikabulkan oleh Mahkamah Konsitusi yang memutuskan bahwa pasal-pasal tentang wewenang pengawsan Komisi Yudisial bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
    2. Aspek Pengubah Hukum

Pengubah hukum pada pembentukan Komisi Yudisial adalah reaksi politik terhadap kegagalan system peradilan yang ada untuk menciptakn sistem peradilan yang lebih baik yang sebelumnya sudah dilakukan dengan menciptakan sistem satu atap (one roof system) di Mahkamah Agung.

  1. 26 Agustus 2014 pukul 10:31

    This site was… how do I say it? Relevant!! Finally I’ve found something
    that helped me. Thanks a lot!

  2. 15 Agustus 2014 pukul 12:38

    Great weblog here! Additionally your website a lot up fast!
    What host are you the use of? Can I am getting your affiliate hyperlink on your host?

    I wish my website loaded up as quickly as yours lol

  3. 31 Juli 2013 pukul 01:06

    Being capable of getting the items that will complete your appearance
    and lifestyle will not be difficult. Truly, the internet is a shopper’s closest friend. Some items are also provided at a reduced value.

  4. 25 Mei 2013 pukul 01:35

    If your very own juvenile one makes a error, perhaps they
    really want the Oops rectification Tape Pen.
    Many customers have noted which the engine found in this particular sharpener
    is not really strong, and it is for this reason you should best sharpen standard pencils.
    The motor is sealed, you simply cannot observe it or perhaps get to it,
    and also the cutting blades are made from the
    metal alloy. frequently with standard sharpeners
    even the actual load of the pencil itself can power the bottom of the pencil to by sharpened much more,
    which one renders one uneven line. A proper
    shop attracting must display all of the required information that is actually needed for the piece being built.

    If recently there tend to be spots regarding the copy which was made on the glass, however
    generally there tend to be no spots in the copy made from the document feeder, after that there
    is actually grime in the big piece of glass. This particular
    sharpener comes with mounting hardware however you need it wherever you
    prefer. Pencil erasers tend to be good for lightening color,
    along with initiating unfavorable area.

  5. 21 Mei 2013 pukul 05:03

    In addition, The Muscle Maximizer comes with a complete 9 week
    workout program for you to follow so you now have everything you need to get
    started right away and achieve the level of fitness you”.
    5- The actuality about whenever and tips on how to work with both
    of those dumbbells and equipments to place on high level of quality muscle quickly.
    In general, there is no doubt that the program Kyle Leon is a popular muscle building system for a
    good reason and this is definitely one of the most individual nutrients
    and online training programs today.

  6. 10 Mei 2013 pukul 21:53

    Nintendo will be releasing both videos games within
    the North United states region lather this particular autumn
    season. Ash after that informs Pikachu in order to use Thunderbolt, which causes
    the Gliscor balloon to explode and forwarding Team
    Rocket blasting off once again. people can watch
    pokemon white 2 english rom grab in the web as recently there are a countless websites what kind of might provide access to the episodes.

  7. 25 April 2013 pukul 20:50

    Many moons have passed since I studied at that fine institution Boddington University.
    There is a facility to take pictures at the entrance, but there may be long queues.
    The very fact that accommodation is the most important prerequisite
    which stands out from the rest when it comes to connotation,
    makes online hotel reservations the most sought after alternative.

  8. 15 Februari 2013 pukul 09:22

    yet another means of all-natural anxiety attack
    treatment is truly a very natural contact. people,
    frequently feel that these are typically supposed crazy, although they require
    in order to feel reassured that having “crazy” feelings is
    a aberration and also is definitely greatly many from those which might be considered clinically crazy.
    workout might actually assist soothe feelings of stress and also anxiety, therefore is sensible to
    obtain an exercise can be done minus the must leave your very own
    home.

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: