Beranda > Hukum Ekonomi Politik, Tugas Individu, Tugas Kelompok > Investasi Sektor Riil Dan Sektor Non-Riil Dalam Perspektif Ekonomi Islam_Bagian 6

Investasi Sektor Riil Dan Sektor Non-Riil Dalam Perspektif Ekonomi Islam_Bagian 6

2. Investasi Sektor Non Riil Ekonomi Islam

Selanjutnya melihat segmentasi masyarakat Islam, maka golongan masyarakat yang aktif melakukan aktifitas investasi adalah golongan masyarakat muzakki. Golongan masyarakat ini memiliki potensi melakukan investasi akibat sumber daya ekonominya berlebih setelah memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan untuk berjaga-jaga. Investasi ini tentu akumulasi dan perannya dalam perekonomian secara makro sangat besar. Dengan berfungsinya sistem zakat dan dilarangnya riba serta spekulasi, maka akumulasi dana besar yang dimiliki oleh golongan muzakki akan ditransfer menjadi investasi, sebagai reaksi untuk menghindari risiko berkurangnya harta mereka akibat kewajiban zakat dan motif ingin menjaga atau bahkan menambah jumlah kekayaan (harta) para muzakki. Berarti akumulasi investasi tersebut akan terus berputar dan berputar. Dengan begitu tingkat velocity akan terjaga atau bahkan akan terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah akumulasi investasi.

a. Landasan syariah investasi keuangan syariah

Implementasi keuangan syariah dalam kehidupan nyata merupakan salah satu bentuk pemenuhan kewajiban manusia terhadap agamanya. Bahi pemeluknya, hukum Islam bukanlah sekedar kewajiban ibadah yang mendapatkan pahala semata-mata, tetapi juga merupakan salah satu usaha untuk mencapai kesejahteraan individu maupun sosial. Islam menganjurkan kepada kita agar melakukan usaha yang baik dan halal. Baik cara perolehannya maupun penggunaannya.

Kegiatan ekonomi syariah pada prinsipnya adalah harus terkait secara langsung suatu aset atau kegiatan usaha yang spesifik dan menghasilkan manfaat, karena hanya atas manfaat tersebut dapat dilakukan bagi hasil. Ada beberapa landasan syar’I, baik dalam al-Qur’an, hadits Nabi, maupun kaidah fiqih yang mendasari investasi, diantaranya:

1) al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 275: “…padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…”

2) al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 29: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu…”

3) al-Qur’an surat al-Maidah ayat 1: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu…”

4)      Rasulullah tidak setuju membiarkan sumber daya modal tidak produktif dengan mengatakan: “Berikanlah kesempatan kepada mereka yang memiliki tanah untuk memanfaatkannya dengan caranya sendiri dan jika hal itu tidak dilakukannya, hendaknya diberikan pada orang lain agar memanfaatkannya”. (HR Muslim).

5)      Hadits yang berbunyi: “Seandainya gunung Uhud ini menjadi emas maka tidak akan aku biarkan emas itu singgah di rumahku kecuali untuk urusan hutang”.

6) Khalifah Umar juga menekankan agar umat Islam menggunakan modal mereka secara produktif dengan berkata, “Mereka yangmempunvai uang perh menginvestasikannya, dan mereka yang mempunyai tanah perlu mengeluarkannya.”

b. Prinsip-Prinsip Investasi Syariah

Ada beberapa aspek yang harus dimiliki dalam berinvestasi non riil menurut pandangan Islam, yaitu:

1)      Aspek material atau finansial. Artinya suatu bentuk investasi hendaknya menghasilkan manfaat finansial yang kompetitif dibandingkan dengan bentuk investasi lainnya.

2)      Aspek kehalalan. Suatu bentuk investasi harus terhindar dari bidang maupu prosedur yang subhat atau haram. Aspek kehalalan ini mencakup:

a)      Niat atau motivasi yang berorientasi kepada hasil yang win-win, yaitu saling memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat didalam transaksi.

b)      Transaksi yang memenuhi syarat berikut:

i)        Para pihak memiliki kesadaran dan pemahaman bentuk dan konsekuensi transaksi.

ii)      Barang atau jasa yang ditransaksikan adalah halal yang diketahui para pihak.

iii)    Bentuk transaksi jelas, baik lisan maupun tulisan dan dipahami oleh para pihak.

iv)    Adanya kerelaan dari para pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

v)      Prosedur pelaksanaan transaksi. Masing-masing pihak harus bersikap amanah dan profesional.

vi)    Penggunaan barang atau jasa yang ditransaksikan harus halal.

3)      Aspek sosial dan lingkungan. Investasi hendaknya memberikan kontribusi positif bagi masyarakat banyak dan lingkungan sekitar, baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang.

4)      Aspek pengharapan kepada ridha Allah. Artinya suatu bentuk investasi tertentu itu dipilih adalah dalam rangka rnencapai ridha Allah.

c. Kriteria investasi syariah

Kriterian yang dikemukakan oleh fatwa Dewan Syari’ah Indonesia (DSN) untuk pedoman pelaksanaan investasi syariah adalah sebagai berikut:

1)      Industri, kecuali barang haram, alkohol, jasa keuangan ribawi, judi, perusahaan senjata gelap dan bisnis pornografi.

2)      Perusahaan dengan sumber dana dari hutang yang debt on equity rasionya tidak lebih dari 30%. Hal ini ditujukan agar perusahaan tidak terlilit hutang.

3)      Pendapatan bunga yang diterima oleh perusahaan lebih dari 15%. Kebolehan ini dikarenakan sebagian besar bidang ekonomi yang saat ini menjadi partner lembaga keuangan syariah adalah lembaga konvensional yang memberikan imbalan jasa bunga.

4)      Perusahaan yang memiliki aktiva kas atau piutang yang jumlah piutang dagangnya atau total piutangnya tidak lebih dari 50%. Fatwa ini dimaksudkan bahwa setiap keragu-raguan (syubhat) dalam Islam hukumnya makruh. Dalam piutang bisa saja terjadi piutang ragu-ragu atau piutang yang tidak tertagih. Islam melindungi harta pemiliknya jangan sampai piutang ragu-ragu dan piutang tidak tertagih akan mengurangi harta yang seharusnya menjadi haknya.

d. Instrumen Investasi Keuangan Syariah

Secara umum, penerapan prinsip syariah dalam industri pasar modal khususnya pada instrumen saham dilakukan berdasarkan penilaian atas saham yang diterbitkan oleh masing-masing perusahaan, karena instrumen saham secara natural telah sesuai dengan prinsip syariah mengingat sifat saham dimaksud bersifat penyertaan. Para ahli fiqih berpendapat bahwa suatu saham dapat dikatergorikan memenuhi prinsip syariah apabila kegiatan perusahaan yang menerbitkan saham tersebut tidak tercakup pada hal-hal yang dilarang dalam syariah islam, seperti alkohol, perjudian, produksi yang bahan bakunya berasal dari babi, pornografi, jasa keuangan yang bersifat konvensional, asuransi yang bersifat konvensional.[1]

Diantara instrumen investasi non riil yang telah sesuai dengan ekonomi islam adalah sebagai berikut:

1)      Perbankan Syariah

Bank syariah pertama di Indonesia sudah beroperasi tanpa menggunakan bunga 15 tahun yang lalu. Nasabah yang menabung di bank syariah tidak akan diberikan keuntungan bunga melainkan berupa bagi hasi. Bagi hasil tentu saja berbeda dengan bunga. Pada sistem bunga, nasabah akan mendapatkan hasil yang sudah pasti berupa persentasi tertentu dari saldo yang disimpannya, sedangkan pada sistem bagi hasil dihitung dari hasil usah bank dalam mengelola uang nasabah. Bank dan nasabah membuat perjanjian bagi hasil berupa persentase tertentu untuk nasabah dan untuk bank, perbandingan ini disebut nisbah. Misalnya, 60% keuntungan untuk nasabah dan 40% keuntungan untuk bank.

2)      Asuransi Syariah

Pada asuransi konvensional, nasabah membeli perlindungan atau jaminan dari perusahaan asuransi. Sedangkan pada asuransi syariah, perjanjiannya adalah para nasabah mengikatkan diri dalam suatu komunitas dan saling menanggung jika terjadi musibah. Tentu saja perjanjian yang berbeda ini akan rnenimbulkan konsekuensi yang berbeda pula. Di antaranya adalah masalah kepemilikan uang premi. Pada asuransi konvensional, karena transaksinya adalah jual beli maka premi yang sudah dibayarkan sepenuhnya menjadi milik perusahaan asuransi. Sedangkan pada asuransi syariah, premi yang dibayar nasabah tetap menjadi milik nasabah yang diamanahkan kepada perusahaan asuransi syariah untuk dikelola dan dikembangkan dananya.

Dalam hal investasi, asuransi konvensional menginvestasikan dana yang didapatnya tanpa mempertimbangkan lagi faktor halal-haram. Tentunya ini menjadikan uang hasil investasi yang diterima nasabah juga menjadi tidak terjaga kehalalannya. Sedangkan investasi pada asuransi syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah yang, memastikan bahwa semua mekanisme asuransi dan alokasi investasinya tidak bertentangan dengan hukum syariah.

3)      Sekuritas syariah

Dalam konteks investasi keungan syariah tentunya tidak akan jauh dengan konteks  di pasar modal. Dalam konteks investasi syariah dipasar modal, pemahaman akan pengendalian resiko dan return saja tidak cukup,  ada hal yang tak kalah penting untuk dipahami adalah pengenalan akan sekuritas-sekuritas mana yang selaras dengan syariah Islam, dari banyaknya jenis sekuritas yang ada say ini, ada diantaranya yang telah memperoleh pengakuan dari Dewan Syariah Nasional ( DSN) atas kesyariahannya.

Yang dimaksud dengan skuritas  syariah adalah efek yakni sebuah nama kolektif untuk macam-macam surat berharga yaitu berupa :

(a). Saham syariah

Untuk masyarakat muslim investasi saham memang sudah semestinya menjadi pilihan untuk menggantikan investasi pada sertifikat deposito. Menurut pendapat Wahbah  al Zahali menyebutkan “  bermuamalah dengan (melakukan kegiatan transaksi atas) saham hukumnya boleh, karena pemilik saham  adalah mitra  perseroan sesuai dengan saham yang dimilikinya “. [2]

Pendapat para ulama lainnya,  memperbolehkan jual beli saham dan pengalihan kepemilikan porsi surat berharga berdasar  pada ketentuan bahwa selama disepakati dan diizinkan  oleh pemilik porsi lain suatu surat berharga (bi idzni syarikihi). menurut Keputusan Muktamar ke-7 Majma’fiqqh islami  di Jeddah, menyatakan bahwa  menjual dan menjaminkan saham  dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku dipebolehkan

Tidak semua saham yang terdaftar di pasar modal memenuhi prinsip-prinsip syarih. Untuk itu Bursa Efek Jakarta bekerjsama dengan Dana reksa Investemen Management, mengembangkankan suatu indeks untuk melisting saham-saham mana saja yang layak dianggap memenuhi prinsip–prinsip syariah. Indeks ini disebut dengan Jakarta Islamic Indeks (JII).

Di bawah ini kaidah-kaidah syari’ah yang telah dipenuhi dalam instrumen saham:

1)      Kaidah syariah untuk saham

a)      Bersifat musyarakah jika saham ditawarkan secara terbatas.

b)      Tidak boleh ada pembedaan jenis saham karena resiko harus ditanggung oleh semua pihak.

c)      Seluruh keuntungan akan dibagi hasil, dan jika terjadi kerugian akan dibagi rugi bila perusahaan dilikuidasi.

d)      lnvestasi pada saham tidak dapat dicairkan kecuali setelah likuidasi.

2)      Kaidah syariah untuk emiten:

a)      Produk/jasa yang dihasilkan dikateqorikan halal.

b)      Hasil usaha tidak mengandung unsur riba dan tidak bersifat zalim.

c)      Tidak menempatkan investor dalam kondisi gharor atau maisir, seperti transparansi, resiko usaha yang wajar, manajemen islami dan menghormati HAM.

3)      Kaidah syariah untuk pasar perdana

a)      Semua akad harus berbasis pada transaksi yang riil (dengan penyerahan) atas produk dan jasa yang halal dan bermanfaat.

b)      Tidak boleh menerbitkan efek hutang untuk rnembayar kernbali hutang.

c)      Dana hasil penjualan efek yang diterbitkan akan diterima oleh perusahaan.

d)      Hasil investasi yang akan diterima pemodal rnerupakan fungsi dan manfaat yang diterima emiten dari modal yang diperoleh dari dana hasil penjualan efek dan tidak boleh sernata-rnata merupakan fungsi dari waktu.

4)      Kaidah syariah untuk pasar sekunder.

a)      Semua efek harus berbasis pada transaksi riil (dengan penyerahan) atas produk dan jasa yang halal.

b)      Tidak boleh membeli efek hutang dengan dana dari hutang atau menerbikan surat hutang.

c)      Tidak boleh membeli berdasarkan tren atau indeks.

d)      Tidak boleh memperjualbelikan hasil yang diperoleh dari suatu efek (misalnya kupon, dividen) walaupun efeknya sendiri dapat diperjualbelikan.

e)      Tidak boleh melakukan transaksi murabahah dengan menjadi obyek transaksi sebagai jaminan.

f)       Transaksi tidak menyesatkan, seperti penawaran palsu dan cornering.[3]

(b). Oligasi  Syariah

Obligasi syariah di dunia international dikenal dengan sukuk, sukuk berasal dari bahasa Arab “Sak” (tunggal) dan “sukuk” (jamak), artinya adalah mirif dengan sertifikat atau note. Dalam pemahaman praktisnya, sukuk merupakan bukti (claim) kepemilikan. Sukuk tersebut mewakili kepentingan, baik penuh maupun proposional dalam sebuah atau sekumpulan asset.

Obligasi syariah adalah suatu surat berharga berjangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

Jenis  obligasi  syariah  jika dilihat dari aspek akad  sangat beraneka ragam yaitu obligasi salam, obligasi istina, obligasi murabahah, ijarabah, dan obligasi musyarkah. Akan tetapi yang terkenal dan diminati masyarakat adalah obligasi mudharabah dan ijarah.

Obligasi syariah mulai ditrbitkan sekitar akhir tahun 2002,  yakni dengan disyahkannya obligasi mudharabah yang mulai diterbitkan setelah adanya fatwa DSN-MUI No.32.DSN-MUI/2002 dan Fatwa DSA-MUI No.33/DSN-MUI/2002, tentang obligasi syariah. Sedangkan obligasi syariah ijarah pertama kali diterbitkan pada tahun 2004 setelah dikeluarkannya Fatwa DSN-MUI No. 41/DSN-MUI/2003, tentang Obligasi syariah ijarah.

Implementasi mudharabah dalam obligasi syariah   adalah sebagai berikut, Emiten bertindak selaku mudharib, pengelola dana dan investor selaku shaibul mal atau pemilik modal. Keuntungan yang diperoleh  investor merupakan bagian proporsioanl keuntungan dari pengelolaan dana oleh Investor.

Dalam perdagangan obligasi syariah tidak boleh diterapkan harga diskon atau harga premium yang lazim dilakukan oleh obligasi konvensioanan. Pada prinsipnya obligasi syariah adalah transfer service atau pengalihan piutang dengan tanggungan bagi hasil, sehingga jual beli obligasi syariah hanya boleh pada harga nominal pelunasan jatuh tempo.

Syarat menerbitkan obligasi syariah adalah:

1. Aktivitas utama yang halal.

2  Peringkat investment grade:

- memiliki fundamental usaha yang kuat

- memiliki fundamental yang kuat

- memiiliki citra yang baik bagi public

Prinsip-prinsip pokok penerbitan obligasi syariah adalah sebagai berikut :

  1. Kontrak atau akad mudharabah atau akad syariah lainnya yang sesuai dituangkan dalam perjanjian perwaliamanatan.
  2. Rasio atau presentse bagi hasil (nisbah) dapat diterapkan berdasarkan komponen pendapatan (revenue) atau keuntuangan.
  3. Nisbah ditetapkan konstan, meningkat, ataupun menurun, dengan mempertimbangkan proyeksi pendapatan emiten, tetapi sudah ditetapkan di awal kontrak.
  4. Pendapatan bagi hasil .
  5. Pendapatan bagi hasil  dibagikan secara periodic

(c). Reksa Dana Syariah

Mekanisme investasi reksa dana sebenarnya mirip dengan investasi bagi hasil. Para investor dan manajer investasi “patunean” untuk melakukan investasi ke dalam berbagai produk investasi yang memerlukan modal yang besar. Sedangkan keputusan untuk melakukan investasinya dipegang sepenuhnya oleh manajer investasi yang lebih ahli dan berpengalaman. Selanjutnya, hasil keuntungan investasi tersebut dibagihasilkan diantara para investor dan manajer investasi sesuai dengan proporsi modal yang dimiliki.

Mekanisme bagi hasilnya memang sesuai dengan aturan syariah, namun yang menjadi masalah adalah langkah investasi yang dilakukan manajer investasi dilakukan dengan bebas tanpa batasan aturan syariah. Untuk itulah diciptakan prodilk reksa dana syariah dimana keputusan investasi yang dilakukan oleh manajer investasi dilakukan dalarn batasan-batasan rambu syariah. Dengan cara ini, hasil investasi yang dibagikan kepada para investor menjadi bersih dari riba dan unsur yang tidak halal lainnya.

Reksa Dana Syariah titujukan untuk mememnuhi  kebutuhan investor yang menginginkan memperoleh pendapatan investasi dari sumber dan cara yang bersih yang dapat dipertanggung jawabkan secara religius yang memang sejalan dengan prinsip syariah.

Reksa Dana Syariah dapat mengabil bentuk spseri reksa dana konvensioanl, namun dalam operasionalnya memiliki perbedaan  yaitu  proses screening dalam mengontruksi fortofolio dan juga adanya filter terhadap  saham-saham yang memiliki aktivitas riba, ghahar, minuman keras, judi, daging babi, rokok, prostitusi, pornografi dll.

Tujuan Reksa Dana Syariah tidak hanya bertujuan untuk mendpatkanreturn yang tinggi, tidak hanya melakukan maksimalisasi kesejahtraan yang tinggi terhadap pemilik modal akan tetapi dalam aktivitasnya memperhatikan bahwa fortofolio yang dimiliki tetap berada pada aspek investasi  pada perusahaan yang  memiliki produk halal dan baik yang tidak melanggar aturan syariah.


[1] Ngapon, Semarak Pasar Modal Syariah, hal. 2.

[2] Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu (Damaskus : Darul Fikr, 1996), Jilid III, hal. 1841

[3] Sofiniyah Ghufron, et. al, Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah, (Jakarta: Renaisance, 2005), Cet. ke-1, hal. 35.

  1. 27 Juni 2013 pukul 05:35

    It worth checking your actual report, because changing
    a small corruption can drastically improve your credit score.
    Some banks normally takes a more upbeat evaluation of
    what exactly is it and your company’s future success.

  1. No trackbacks yet.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: